Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

 

Yogyakarta (03/04/2020) jogjaprov.go.id – Mengatisipasi jenazah pasien Covid – 19 yang kemungkinan akan di tolak warga untuk dimakamkan di pemakanan umum, Pemda DIY mempersiapkan pemakaman massal untuk pasien Covid -19. Meskipun demikian, Pemda DIY tidak berharap akan terjadi penolakan pemakanan jenazah di pemakaman umum.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Drs. Sigit Sapto Rahardjo, M.M mengungkapkan hal demikian usai melakukan teleconference dengan Kemendagri, Jumat (03/04) di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

“Kita menyiapkan dan menyediakan sendiri untuk pemakaman, antisipasi kalau masyarakat tidka menerima. Kita Siapkan,” ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan, penyediaan pemakaman umum untuk pasien Covid – 19 ini dilakukan karena saat ini ada beberapa kasus penolakan jenazah oleh warga karena dianggap bisa menularkan Virus Corona. Untuk itu, meskipun sangat menyayangkan penolakan tersebut dan berharap tidak terjadi di DIY, pihaknya tetap menyediakan pemakaman untuk pasien yang meninggal karena Covid – 19.

Pemakanan jenazah suspect Covid – 19 apabila dilakukan sesuai protokol akan meminimalisir penularan. Jenazah dari pasien tersebut apabila telah terbungkus plastik secara rapat dan dimasukkan peti tidak akan membahayakan orang lain. Hal tersebut karena ukuran virus sangat kecil dan plastik akan menahan virus untuk tidak menyebar di udara. Untuk itu, jenazah yang sudah di masukkan dalam plastik dan peti tidak boleh lagi di buka, dan harus segera dimakamkan.

Selain itu, untuk meminimalisir penularan, jenazah harus segera dikebumikan maksimal 4 jam setelah dinyatakan meninggal. Selain itu pemakaman harus dilakukan oleh petugas khusus yang ber APD lengkap. Pengantar jenazah di batasi, sehingga tidak terjadi kerumunan yang justru mengakibatkan potensi penularan makin tinggi.

Penelitian telah menyebutkan, Virus Corona akan mati dengan sendirinya 7 jam setelah apsien meninggal. Hal tersebut dikarenakan virus tidak bisa hidup mandiri, dan harus hidup pada tubuh yang bernyawa. Ketika virus hendak melakukan pembelahan atau berkembang biak, virus harus mencari inang. Apabila inangnya mati, maka virusnya juga akan mati, karena asupan makan datang dari inangnya.

Sigit menyampaikan, saat ini masyarkat harus tetap waspada namun jangan panik. Masyarakat juga harus banyak membaca literasi agar tidak salah paham sehingga panik berlebihan. Namun untuk mengantisipasi itu, beberapa lokasi telah dipilih untuk memakamkan suspect yang meninggal.

“Kabupaten Sleman dan Bantul sudah menyediakan lahan beberapa hektar untuk pemakman ini. Namun untuk Gunung Kidul dan Kulon Progo masih akan kita koordinasikan lagi nanti,” tutup Sigit. (uk)

 


 

 

Yogyakarta (03/04/2020) jogjaprov.go.id – Mengatisipasi jenazah pasien Covid – 19 yang kemungkinan akan di tolak warga untuk dimakamkan di pemakanan umum, Pemda DIY mempersiapkan pemakaman massal untuk pasien Covid -19. Meskipun demikian, Pemda DIY tidak berharap akan terjadi penolakan pemakanan jenazah di pemakaman umum.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Drs. Sigit Sapto Rahardjo, M.M mengungkapkan hal demikian usai melakukan teleconference dengan Kemendagri, Jumat (03/04) di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

“Kita menyiapkan dan menyediakan sendiri untuk pemakaman, antisipasi kalau masyarakat tidka menerima. Kita Siapkan,” ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan, penyediaan pemakaman umum untuk pasien Covid – 19 ini dilakukan karena saat ini ada beberapa kasus penolakan jenazah oleh warga karena dianggap bisa menularkan Virus Corona. Untuk itu, meskipun sangat menyayangkan penolakan tersebut dan berharap tidak terjadi di DIY, pihaknya tetap menyediakan pemakaman untuk pasien yang meninggal karena Covid – 19.

Pemakanan jenazah suspect Covid – 19 apabila dilakukan sesuai protokol akan meminimalisir penularan. Jenazah dari pasien tersebut apabila telah terbungkus plastik secara rapat dan dimasukkan peti tidak akan membahayakan orang lain. Hal tersebut karena ukuran virus sangat kecil dan plastik akan menahan virus untuk tidak menyebar di udara. Untuk itu, jenazah yang sudah di masukkan dalam plastik dan peti tidak boleh lagi di buka, dan harus segera dimakamkan.

Selain itu, untuk meminimalisir penularan, jenazah harus segera dikebumikan maksimal 4 jam setelah dinyatakan meninggal. Selain itu pemakaman harus dilakukan oleh petugas khusus yang ber APD lengkap. Pengantar jenazah di batasi, sehingga tidak terjadi kerumunan yang justru mengakibatkan potensi penularan makin tinggi.

Penelitian telah menyebutkan, Virus Corona akan mati dengan sendirinya 7 jam setelah apsien meninggal. Hal tersebut dikarenakan virus tidak bisa hidup mandiri, dan harus hidup pada tubuh yang bernyawa. Ketika virus hendak melakukan pembelahan atau berkembang biak, virus harus mencari inang. Apabila inangnya mati, maka virusnya juga akan mati, karena asupan makan datang dari inangnya.

Sigit menyampaikan, saat ini masyarkat harus tetap waspada namun jangan panik. Masyarakat juga harus banyak membaca literasi agar tidak salah paham sehingga panik berlebihan. Namun untuk mengantisipasi itu, beberapa lokasi telah dipilih untuk memakamkan suspect yang meninggal.

“Kabupaten Sleman dan Bantul sudah menyediakan lahan beberapa hektar untuk pemakman ini. Namun untuk Gunung Kidul dan Kulon Progo masih akan kita koordinasikan lagi nanti,” tutup Sigit. (uk)

 


Yogyakarta (02/04/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah DIY kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan yang terbaik menangani CoViD-19. Harapannya, semakin cepat penyelesaian pandemik ini, akan semakin cepat pulih pula kondisi DIY. Hal ini diungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis (02/04) di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta.

Sri Sultan mengatakan, Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan tim ahli dari UGM terkait penanganan ODP dan PDP dengan baik. Sampai Kamis (02/04), jumlah ODP ada 2.225 orang dan PDP sebanyak 225 orang.

“Yang terpenting saat ini, bagaimana ODP dan PDP yang sudah ada ini bisa ditangani dengan baik. Kalaupun ada penambahan, juga harus bisa ditangani dengan baik,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan mengatakan, Pemda DIY telah melakukan pendataan sejak awal terkait seberapa efektifnya isolasi diri, bahkan pengertian isolasi diri juga harus satu suara. Selain itu, terkait tempat isolasi apakah ada dan sudah siap. Semua masukan dan hasil koordinasi dengan para ahli, tentu bisa menjadi solusi penanganan pandemik ini.

 “Tentu itu (masukan) bisa menjadi pilihan, bagaimana agar virus ini di Jogja makin cepat turun, tentu akan makin baik. Masalah cepat selesai, ekonomi jogja juga akan kembali normal,” papar Sri Sultan.

Di hari yang sama, Sri Sultan juga telah menggelar video conference dengan Presiden RI, Joko Widodo. Meski dari hasil video conference kali ini belum ada keputusan yang pasti terkait dilarang tidaknya mudik, tetapi sudah ada beberapa trik yang dipersiapkan untuk menekan pemudik.

“Keputusan dilarang tidaknya mudik biar jadi keputusan Presiden. Tapi sudah ada perkiraan tentang apa yang akan terjadi atau yang bisa dilakukan. Jika nantinya keputusan mudik tidak dilarang, tetap ada komponen yang harus diatur, utamanya dalam transportasi,” jelas Sri Sultan.

Sri Sultan menambahkan, transportasi yang disediakan oleh pemerintah, seperti kereta api, bus, maupun pesawat harus mampu memenuhi persyaratan physical distance. Artinya, jarak duduk penumpang harus diatur dengan jarak minimal 1,8 meter.

“Jadi misalnya, kapasitas satu bus 40 orang, perkiraan hanya bisa menampung 20 orang. Artinya, harga tiket bisa naik menjadi dua kali lipat. Hal-hal seperti inilah yang diharapkan bisa menghambat para pemudik,” ungkap Sri Sultan.

Namun, jika masih saja ada warga yang mudik, konsekuensinya, para pemudik wajib menjalani isolasi diri di rumah selama 14 hari. Dan untuk pemudik yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi, perlakuan bisa dilakukan lebih ketat lagi karena belum tentu memenuhi persyaratan physical distance. “Memang seperti itu yang seharusnya dilakukan. Jadi ya harus dijalankan,” tegas Sri Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, saat ini Pemda DIY telah menyediakan dua lokasi karantina, yakni di Pusdiklat Kemendagri di Baciro, Yogyakarta dan Asrama Haji di Sleman.

Dalam waktu dekat, kedua lokasi tersebut akan diperuntukkan menampung tenaga medis. “Tapi nanti akan kami bagi dua, satunya untuk menampung tenaga medis, satunya untuk non tenaga medis. Untuk daya tampungnya, Pusdiklat bisa menampung 150 orang, sedangkan Asrama Haji sekitar 300 orang,” imbuhnya. Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Aji mengatakan, Pemda DIY akan menindaklanjuti PP PSBB tersebut. Namun untuk saat ini dasar dari penanganan CoViD-19 di DIY masih kepada UU Kebencanaan. (Rt)

 

 


Yogyakarta (01/04/2020) jogjaprov.go.id -- Menindaklanjuti pengirimnan Alat Pelindung Diri (APD) dari Pusat, Kepala Dinas Kesehatan DIY, drg. Pembayun Setyaning Astuti, M.Kes., memberikan penjelasan mengenai proses pendistribusian yang telah dilakukan.

“APD didistribusikan ke Rumah Sakit secara on demand, jadi kita menerima data Rumah Sakit mana saja yang membutuhkan lalu kita akan berikan. Namun demikian, harus jelas peruntukan APD itu akan digunakan untuk siapa saja. Kalau kami berikan 10, maka harus tahu 10 itu untuk apa saja. Di RS kan banyak tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lain yg baik secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan pasien dan bekerja di area infeksius," ujarnya
.
Pembayun menambahkan bahwa hal pendistribusian APD di Rumah Sakit memerlukan komunikasi yang baik dengan para tenaga medis dan tenaga kesehatan. “List data yang lengkap akan membantu kami dalam membuat perencanaan kebutuhan dan pendistribusian. Terkadang kami diminta untuk mengirimkan APD dengan jumlah tertentu, namun ketika kami meminta rincian datanya, feedback lama diberikan,” jelasnya saat ditemui di kantor Dinas Kesehatan DIY.
.
Disamping itu, disinggung mengenai masyarakat yang berinisiatif untuk membuat APD dan masker sendiri, Pembayun menyatakan apresiasinya. “Saya mengapresiasi masyarakat yang membuat APD secara swadaya. Hanya saja, RS yang menerima APD yang dibuat oleh swadaya masyarakat sejatinya harus memberikan keterangan dan laporan kepada Dinas Kesehatan DIY,” jelas Pembayun. Menurutnya, hal ini akan semakin memudahkan pihaknya dalam melakukan pendistribusian APD secara adil bagi RS yang membutuhkan tetapi hanya bergantung pada bantuan dari Pemda DIY

Di sisi lain, mengenai adanya pelaksanaan Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19, Pembayun menjelaskan bahwa tes tersebut diprioritaskan untuk tenaga medis dan kesehatan atau orang yang sering berkontak langsung dengan pasien. “Pendistribusian 14,000 RDT yang kita terima pun harus jelas seperti halnya APD. Kami kirimkan berdasar permintaan dari kabupaten/Kota, RS namun juga disertai data yang baik karena RDT dilakukan termasuk untuk mereka yang berstatus sebagai ODP (hasil tracing),” jelas Pembayun. Jadi selanjutnya bisa didapatkan gambaran berapa banyak ODP atau PDP pada suatu wilayah kerja, strategi cepat dibuat untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam pelayanan kesehatan/menekan angka kematian

Lebih lanjut, Pembayun mengimbau kepada masyarakat, untuk sebisa mungkin mengenakan masker jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain dalam keramaian atau alat transportasi umum. Yang perlu ditekankan, masker yang dipakai oleh masyarakat adalah masker non medis bisa berbahan dasar kain katun atau sejenisnya.

Masker surgery atau N95 diperuntukkan bagi tenaga medis dan paramedis karena punya daya filtrasi >95%. Masker non medis bisa dibuat sendiri, bisa ditambahkan lapisan fislin yang menyerupai penyaring pada masker surgery,” jelasnya. Menurut Pembayun, penggunaan masker non medis bertujuan untuk menjaga yang sehat ataupun meminimalisir penyebaran/transmisi virus COVID-19 kepada yang lain. ”Dengan memakai masker, saya melindungi saya anda, anda melindungi saya,” tutupnya. 


Bantul (01/04/2020) jogjaprov.go.id – Menghadapi bencana non alam Covid – 19, sejumlah belasan ribu keluarga kurang mampu rencananya akan menerima Jaminan Hidup (Jadup) dari Pemda DIY selama masa Tanggap Darurat Covid - 19. Rencananya Jadup ini akan disistribusikan sebanyak dua kali, yaitu bulan April dan Mei 2020.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID – 19 DIY Bidang Sosial Kemasyarkatan, Drs. Untung Sukaryadi, M.M., Rabu (01/04). Untung yang juga merupakan Kepala Dinas Sosial DIY itu mengungkapkan, program ini diperuntukan bagi mereka warga kurang mampu yang makin terpuruk oleh imbas pandemi Virus Corona.  

“Kita bertanggung jawab memberikan suatu perlindungan dan jaminan sosial. Salah satu tugasnya adalah memastikan masyarkat miskin bisa tetap makan dengan layak,” jelas Untung

Ditemui di Kantor Dinas Sosial DIY, Banguntapan, Bantul ini menyampaikan, program ini dibuat untuk memastikan kebutuhan primer masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasari dengan banyaknya warga miskin yang kehilangan mata pencaharian selama menghadapi tanggap darurat Covid – 19.

“Jaminan hidup ini atau bantuan sosial ini untuk seluruh keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian yang mengandalkan tenaga atau jasa yg macet karena terdampak Covid – 19. Nantinya akan diberikan selama 2 bulan karena Tanggap Darurat DIY sampai 29 Mei 2020,” tutur Untung.

Rencananya penyaluran bantuan ini akan diberikan dalam bentuk paket sembako senilai Rp. 625.000,00. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan mengingat masyarakat harus mengurangi aktifitas di luar rumah. Terkait dengan ketersediaan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Disperindag, serta dinas-dinas terkait untuk memastikan logistik yang dibutuhkan terpenuhi. Selain itu, Untung juga menggandeng CSR-CSR untuk bisa melancarkan program ini.

Rencananya, program ini bisa direalisasikan pada awal April 2020. Hal tersebut mengingat kebutuhan masyarakat makin mendesak untuk dipenuhi. Sebab apabila kebutuhan pangan tidak terpenuhi, Untung khawatir akan timbul penyakit-penyakit baru di tengah masyarkat mengingat kesehatan tubuh juga sangat penting untuk menghindari terpapar Virus Corona. Selain itu, rasa lapar juga memicu kriminalitas meningkat.  Untuk prosesnya sendiri, Untung mengaku sudah mendapatkan izin dari Gubernur DIY untuk merealisasikan program kemanusiaan ini.

Program ini akan di terapkan dengan menggandeng Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-DIY. Kabupaten/kota telah berkomitmen untuk mendukung penuh. Karena Pemda DIY sendiri mengaku tanpa bantuan dari Kabupaten/kota program ini tidak akan berjalan.

Untung berharap program ini mampu menekan kemungkinan akan terjadinya permasalahan-permasalahan sosial di masyarkat. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka diharapkan tidak timbul permasalahan baru yang justru akan semakin menjauhkan masyarkat dari kata sejahtera. Untuk itu Untung juga berharap masyarakat sabar menghadapi bencana dan mendukung seluruh langkah pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. kesadaran masyrakat untuk mendukung pemerintah akan menjadi bahan bakar penggerak pemerintah untuk mengupayakan perwujudan masyarakat yang sehat dan sejahtera. (uk)

Humas Pemda DIY


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020