Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Yogyakarta (14/04/2020) jogjaprov.go.id – Upaya Pemda DIY untuk menekan jumlah pemudik yang datang membuahkan hasil, dibuktikan dengan menurunnya jumlah pendatang yang masuk Ke DIY. Namun demikian, kondisi jalan di DIY belakangan ini semakin ramai dengan warga yang mulai beraktivitas kembali.

Menanggapi hal demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan agar warga bisa tetap mematuhi himbauan pemerintah. Ditemui di Kantor Gubernur, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Selasa (14/04), Sri Sultan berharap masyarakat bisa mengontrol kebutuhan keluar rumah dengan lebih bijak.

“Saya minta untuk bisa di kontrol lagi. Di jalan sudah ada dari Pol PP, Polisi dan TNI. Tadi sudah saya minta kepada mereka maksimalkan kontrol tersebut. Masyarakat harus bisa menahan diri, kalaupun memang harus keluar silahkan taati protokol dan sebisa mungkin tetap ada di rumah,” jelas Sri Sultan.

Lebih lanjut menurut Sri Sultan, aktivitas masyarakat memang banyak sesuai dengan kebutuhan. Namun tentunya tidak mungkin tidak bisa dikurangi. Bagi masyarkat yang memang bisa tetap di rumah dalam artian bisa melakukan segala jenis kegiatan vital seperti bekerja dari tumah, Sri Sultan mengharapkan itu di taati. Dengan demikian, bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah dan harus keluar, bisa tetap bekerja dengan resiko tertular penyakit yang lebih renda karena banyak yang tetap di rumah.

Penanggulangan Covid – 19 ini sudah seharusnya dilakukan bersama-sama dari lapisan masyarkat yang sebenarnya adalah garda terdepan pemutus rantai penyebaran Virus Corona. Dengan kesadaran yang tinggi, tidak egois dan mengikuti protokol, maka Covid – 19 dipastikan akan segera hilang. Namun apabila masyarakat masih egois dengan memaksa keluar rumah dengan alasan jenuh, secara otomatis akan meningkatkan resiko individu lain yang memang harus keluar rumah untuk bekerja. Untuk itu, sangat penting dari berbagai lapisan untuk saling mendukung, bertenggang rasa, saling melindungi dan bekerjasama dengan penuh keihlasan untuk memerangi Covid – 19. (uk)

Humas Pemda DIY


 

Yogyakarta (13/04/2020) jogjaprov.go.id - Guna mengantisipasi lonjakan pemudik yang memasuki wilayah DIY, telah diberlakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol yang ada dalam ketetapan Peraturan Kementerian Perhubungan RI No. 18/2020. “Tiga elemen pokok mengenai peraturan tersebut adalah pengaturan dalam konteks wilayah, pengaturan daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan mengenai langkah menghadapi arus mudik lebaran. Untuk kaitannya dengan DIY, tentunya pada poin pertama dan ketiga,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus Rayanto. Penjelasan tersebut disampaikan Tavip pada Senin (13/04) pagi di kantor Dinas Perhubungan DIY.

Terkait Langkah menghadapi arus mudik, Tavip menambahkan bahwa Pemda DIY melalui Dinas Perhubungn DIY telah memulai operasi persuasif ke masyarakat, misalnya mengontrol penggunaan masker pada setiap pengendara dan soal jaga jarak, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DIY terkait pemudik. Tavip berujar, “Untuk bandara, stasiun, kami telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan KAI untuk melaksanakan protokol sesuai dengan Peraturan Menhub RI. Kalau untuk kendaraan bus dan mobil pribadi, akan difilter di jalan perbatasan. Mulai minggu ini kami sudah lakukan,namun masih bersifat sosialisasi.” Adapun lokasi daera perbatasan yang akan menjadi posko penjagaan adalah Jalan Magelang (sekitar wilayah Tempel), Jalan Solo (wilayah perbatasan Prambanan), dan Kulon Progo (sekitar wilayah Congot).

Terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh penumpang kendaraan umum, penumpang kendaraan pribadi, maupun operator angkutan umum yakni:

Penumpang Moda Transportasi Bus:

  1. Menggunakan masker dan membawa alat kebersihan/kesehatan sesuai pedoman Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
  2. Setelah sampai tujuan, akan dilakukan pemeriksaan kepada penumpang. Bagi yang berasal dari zona merah, harus membawa surat keterangan dari RT daerah asal dan surat kesehatan. Selanjutnya, yang bersangkutan akan diperiksa suhu tubuhnya dengan thermo gun
  3. Jika tidak terdapat tanda-tanda yang mengindikasikan gejala COVID-19, maka akan diberikan surat pengantar dari terminal untuk disertakan saat melapor ke RT/RW di alamat tujuan
  4. Jika tidak membawa surat kesehatan baik sehat maupun tidak, yang bersangkutan akan diarahkan ke pos terpadu untuk diperiksa kesehatannya. Hasil pemeriksaan akan menjadi rekomendasi untuk menentukan penumpang tersebut dapat melakukan karantina mandiri atau harus secara khusus
  5. Membeli tiket secara online dan mampu menunjukkan bukti transaksinya 

Operator Armada Bus:

  1. Setiap bus harus membawa surat yang menyatakan laik jalan
  2. Setiap bus memberlakukan physical distancing atau hanya mengangkut penumpang 50% dari total jumlah kursi
  3. Setiap bus melakukan penyemprotan sebelum dan sesudah menyelesaikan perjalanan di sisi bagian luar maupun dalam bus
  4. Bus dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang selain di terminal bus
  5. Menaikkan harga tiket menjadi dua kali lipat 

Kendaraan Pribadi Roda Dua dan Empat:

  1. Setiap penumpang baik motor ataupun mobil, wajib membawa surat keterangan dari alamat asal dan surat keterangan sehat
  2. Untuk kendaraan roda empat, harus memenuhi kriteria syarat sosial yakni untuk mobil dengan kapasitas 7 tempat duduk, maksimal mengangkut 3 orang termasuk sopir. Sedangkan mobil dengan kapasitas 5 tempat duduk, maksimal mengangkut 2 orang termasuk sopir.
  3. Untuk kendaraan roda dua, dilarang mengendari motor dengan cara berboncengan, wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker

Lebih lanjut, Tavip menambahkan bahwa sekiranya terjadi pelanggaran akan hal-hal di atas, selanjutnya akan diberlakukan tindakan namun disesuaikan dengan pendekatan sosial kemanusiaan. “Untuk yang tidak membawa surat, pilihannya dua yakni diperiksa kesehatannya di tempat saat itu juga, atau diminta untuk balik arah. Memang dimuungkinkan kendaraan akan masuk ke DIY melaui jalur aternatif. Oleh karenanya, saat ini kami tengah berkoordinasi dengan pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota untuk juga mengontrol dan menutup jalur-jalur jalan kabupaten yang sering menjadi alternatif. Surat juga tengah disiapkan untuk menjadi perhatian Wakil Gubernur DIY, selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19. Filter terkuat memang pada akhirnya adalah tingkat RT dan RW,” jelasnya.

Di lain sisi, untuk moda transportasi umum, yakni bus itu sendiri, pemberian sanksi menjadi kewenangan Dirjen Perhubungan Darat. “Kami tidak serta merta memberhentikan lalu membiarkan penumpangnya terlantar, tidak juga. Kami akan mencatat armadanya, nomor PO dan platnya, pelanggaran yang dilakukan dan kemudian menyampaikannya ke Dirjen Perhubungan Darat. Selanjutnya, pemberian sanksi sendiri akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau wilayah yang sudah PSBB, sanksi bisa ditetapkan oleh wilayah bersangkutan, kalau kita kan belum PSBB, jadi tidak bisa langsung seperti itu,” tukasnya.

Lanjut Tavip, “Sejatinya daerah diberi keleluasaan untuk dapat melakukan inovasi terkait peraturan Menhub tersebut karena kan hanya daerah masing-masing yang tahu tentang karakter dan kepentingan wilayahnya. Namun bagaimanapun, peraturan tersebut tetap diterapkan secara konsisten agar penyebaran COVID-19 melalui moda transportasi umum dapat diminimalisir.”

Skema yang telah diberlakukan ini bukan semata-mata berkaitan dengan masa mudik lebaran, namun lebih kepada memproyeksikan bagaimana upaya untuk memutus rantai COVID-19. “Kita tidak sedang bicara skema ini dalam perspektif mudik lebaran. Dalam dua bulan ke depan, setidaknya kami akan lakukan evaluasi, tentunya disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Hal-hal yang bisa terus kita lakukan adalah edukasi ke masyarakat, supaya menaati peraturan pemerintah,” tutupnya. [vin]

Humas Pemda DIY


Yogyakarta (09/04/2020) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa Pemda DIY terus berupaya melakukan kontrol terhadap para pendatang yang masuk ke wilayah DIY. “Kita akan terus memantau, apakah dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kawasan Jabodetabek, jumlah pendatang malah semakin banyak atau semakin sepi. Semoga berkurang pemudiknya sehingga tidak menimbulkan beban yang besar juga," ujar Sultan. Pernyataan tersebut dikemukakan di Gedhong Pracimosono, Kamis (09/04) sore seusai menggelar video konferensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Prof. Dr. Mahfud MD.

Adapun DIY sendiri belum bisa menerapkan status PSBB karena belum memenuhi syarat epidemologi maupun transmisi lokalnya. Kesimpulan tersebut telah disampaikan dalam rapat yang digelar oleh Pemda DIY bersama Kabupaten/Kota maupun Forkopimda kemarin, Rabu (08/04) siang. Sehingga, skenario yang akan dipersiapkan selanjutnya adalah menyiasati lonjakan pemudik. Saat pertemuan tersebut, Sultan pun telah mengungkapkan bahwa pada dasarnya DIY telah menerapkan esensi dari penerapan PSBB itu sendiri. Bahkan telah dilakukan pengawasan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.

Lebih lanjut, terkait dengan realokasi anggaran yang dilakukan untuk penanggulangan COVID-19, Sultan menyatakan bahwa Pemda DIY telah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota. “Yang paling penting sekarang, kita bisa realokasi anggaran yang dimiliki. Ada dana APBN untuk desa, sudah ada kebijakan menteri terkait untuk bisa menggunakan anggarannya kira-kira besarnya 800 juta hingga 2 milyar rupiah,” jelas Sultan. Dari jumlah tersebut, dapat disisihkan maksimum 20 persen untuk digunakan realokasi memberi bantuan atau membangun infrastruktur secara gotong royong.

Sultan menjelaskan, ”Ada tiga hal utama kaitannya dengan realokasi anggaran itu sendiri. Pertama untuk kesehatan rakyat, selanjutnya adalah jaringan rakyat, dan yang terakhir adalah membantu usaha atau UMKM. Soal anggaran untuk pembangunan, bisa ditangguhkan terlebih dulu jika dana yang akan dipakai tidak tersedia," tutup Ngarsa Dalem. [vin]

HUMAS PEMDA DIY



Yogyakarta (08/04/2020) jogjaprov.go.id -
 Sebagai bentuk apresiasi dan wujud dukungan moril, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar video konferensi dengan para tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Rujukan COVID-19. Agenda video konferensi sendiri digelar di Ruang Media Center Kantor Gubernur DIY, Gedhong Pracimosono Lantai 2, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Adapun agenda tersebut diikuti oleh 22 RS dari 26 RS Rujukan COVID-19 di DIY.

Secara garis besar, Gubernur DIY menyatakan rasa terima kasihnya kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Rujukan atas kerja keras dan pengabdiannya dalam melayani pasien COVID-19. Sultan kemudian menjelaskan hasil tindak lanjut dari video konferensi yang digelar. “Secara umum, pembahasan utamanya terkait dengan Alat Pelindung Diri (APD), juga PCR (Polymerase Chain Reaction, -red), dan sistematika rujukan,” jelas Sultan. Sultan menjelaskan bahwa DIY masih memiliki 1,500 stok APD yang siap untuk didistribusikan. “Saya kira APD tidak masalah. Termasuk bagaimana tenaga medis terlindungi tak hanya soal pakaian saja, namun juga diterima oleh masyarakat. Kami sudah sediakan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis, ada di Badan Diklat, di Jalan Melati, Baciro,” jelas Sultan.

Di samping itu, mengenai PCR, Sultan menjelaskan bahwa mulai Selasa (07/04) terdapat dua penambahan RS yang ditunjuk untuk bisa melakukan uji laboratorium mandiri. Sultan menjelaskan, “Di Jogja kan sebelumnya laboratorium pusat hanya satu di BBTKLPP Imogiri. Mulai kemarin, bisa dilakukan juga di Sardjito dan di RS UGM. Jadi saat ini sudah 3 yang bisa uji lab mandiri, harapan saya bisa lebih cepat.” Sultan juga berharap bahwa sistematika rujukan bisa segera tertangani dengan baik. “Saat ini, dari 26 RS Rujukan pasien COVID-19, baru 50% yang digunakan, jadi sementara masih mencukupi. Kami akan selesaikan supaya bisa diketahui duduk persoalan,” jelas Sultan.

Lebih lanjut, masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) terus akan dipantau secara berkesinambungan. “Untuk yang terkonsentrasi ada di Kabupaten Sleman, sudah disediakan tempat karantina ODP yakni di Asrama Haji dan juga di Badan Diklat di Kalasan. Kami akan terus menyuplai suplemen sebagai antibodi ketahanan tubuh,” jelas Ngarsa Dalem. Sementara itu, untuk ODP di Kota dan Kabupaten lain diminta melakukan karantina secara mandiri sembari difasilitasi pemerintah setempat dengan kontrol dan suplai suplemen yang tepat sasaran.

Berkaitan dengan keputusan DIY yang belum bisa menyandang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sultan mengatakan bahwa jauh sebelum adanya status PSBB itu sendiri, DIY telah memberlakukan skema tanggap darurat bencana, membatasi kedekatan fisik dan juga melakukan screening. Sultan kembali mengimbau dan mengingatkan para pendatang yang memasuki wilayah DIY, untuk bersedia diisolasi selama 14 hari. “Supaya selama isolasi, para pendatang bisa menjauhkan fisik dari keluarga dan bila merasa tidak sehat bisa langsung ke RS atau puskesmas setempat,” imbuh Sultan. [vin]

Humas Pemda DIY


Yogyakarta (09/04/2020) jogjaprov.go.id – Pandemi Covid – 19 telah menimbulkan dampat negatif pada aspek sosial ekonomi di masyarakat. Untuk itu, Pemda DIY semakin keras berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui sinkroninasi anggaran penangan Covid – 19 dengan kabupaten/kota se- DIY.

Pembahasan tersebut dilakukan pada rapat bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wagub DIY KGPAA Paku Alam X bersama jajaran pejabat dan Kepala OPD serta Sekda se-DIY, Kamis (09/04) di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Kepala Bappeda DIY, Drs. Budi Wibowo, S.H., M.M. mengungkapkan, seluruh kabupaten/kota di DIY sedang menyusun draft perencanaan penganggaran. Nantinya dari draft tersebut, akan tergambar apa saja yang menjadi kebajiban desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Dengan begitu anggaran untuk menanggulangi Covid – 19 nantinya akan tersalur dengan efektif dan efisien dan tidak tumpang tindih.

Menurut Budi, draft anggaran ini diperlukan agar jangan sampai masyarakat nanti menerima bantuan dobel. Hal tersebut karena ada aturan kebijakan yang menyakatan masyarakat sebaiknya hanya memperoleh satu jenis program bantuan. Dengan begitu penyaluran bantuan akan lebih merata.

“Penerima Jadup jangan sampai menerima semua jenis bantuan. Misalnya sudah dapat PKH atau dapat Kartu Pra Kerja ya sudah satu jenis saja. Dengan begitu akan lebih efisien. Tidak satu orang menerima bantuan dari berbagai sumber,” jelas Budi.

Selain memaksimalkan kabupaten/kota, Pemda DIY juga menggandeng CSR BUMN yang telah bersedia mengucurkan dana sebesar 4.5 miliar untuk membantu penanggulangan Covid – 19 ini. Ketika nanti draft sudah jadi dan sudah bisa dijadikan acuan operasional, maka CSR juga akan memegang acuan tersebut. Sehingga nantinya CSR daik BUMD maupun BUMD ataupun swasta yang akan ikut berperan tetap memiliki acuan sehingga penganggaran mereka pun lebih efektif dan efisien.

Hal tersebut karena dana yang dimiliki Pemda DIY untuk menangani Covid – 19 ini berada pada pos anggaran belanja tidak terduga. Dalam arti hanya pada kondisi tak terduga seperti Pandemi Covid – 19 ini maka dana tesebut bisa digunakan. “Kalau misalnya satu program kita anggarkan satu juta, kemudian oleh swasta sudah di cover 500 ribu, maka kita tinggal menggenapi kekurangannya yaitu 500 ribu,” ujar Budi.

Saat ini, terkait anggaran, selain memakai dana tak terduga, Budi juga menyampaikan, DIY telah memangkas banyak anggaran yang tidka terlalu krusial untuk dialihkan pada penanganan Covid – 19. DIY telah mampu memangkas sebesar 700 miliar dari seluruh komponen untuk pembiayaan penanganan Covid – 19. Namun demikian, Budi mengungkapkan, apabila belum mencukupi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk bisa mengalihkan Dana Keistimewaan DIY untuk menangani Covid – 19.

 Budi juga mengapresiasi kinerja di level bawah seperti pedesaan yang telah mengupayakan untuk bisa berperan dalam realokasi anggaran. Menurutnya, beberapa desa mampu merealokasi anggaran hingga Rp 150 juta guna menangani Covid – 19. Untuk itu Budi berharap, upaya penyusunan draft guna mewujudkan sinkronisasi anggaran ini mampu memberikan hasil yang nyata untuk masyarakat. Selain itu juga Budi berharap dukungan semua pihak dan lapisan masyarkat untuk bersama-sama berjuang mengatasi kondisi yang sedang tidak bersahabat ini. (uk)

Humas Pemda DIY


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020