Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Yogyakarta (17/04/2020) jogjaprov.go.id -- Menindaklajuti pembahasan alokasi anggaran terkait COVID-19, Pemda DIY menggelar video konferensi dengan Kementerian Dalam Negeri RI di Media Center Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (17/04) sore. Agenda tersebut dipimpin oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji.

Seusai digelarnya agenda tersebut, Sekda DIY kemudian menyampaikan tiga pembahasan utama terkait dengan alokasi anggaran untuk menanggulangi dampak COVID-19:

1. Akan dicairkan dana bantuan sosial oleh Kementerian Sosial RI dan dibantu oleh daerah dengan besaran Rp 600 ribu/Kepala Keluarga (KK) selama 3 bulan terhitung bulan April, Mei, dan Juni 2020. Meski demikian, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan top-up bagi warga yang sebelumnya telah menerima bantuan sebesar Rp. 200.000. “Top-up tersebut bisa dari Dana Desa, Dana Kabupaten, atau Dana Provinsi. Saat ini, menurut data yang disampaikan Dinas Sosial DIY, jumlah warga penerima bantuan di DIY adalah sekitar 125 ribu KK. “Itu sudah mencakup keseluruhan, tapi tetap kita data kembali. Kalau angka riilnya yang biasanya menerima bantuan sosial itu 76 ribu KK. Begitu ada Covid-19, tentunya ada sasaran lain, karena ikut terkena dampak,” imbuh Aji.

Namun demikian, data tersebut akan dicocokan dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang akan dikirimkan pada Senin (20/4). “Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tapi belum masuk ke daftar dari Kemensos, maka Kabupaten/Desa/Provinsi kemudian tetap boleh memberikan dana itu. Namun apabila data penerima daerah (Dinas Sosial DIY, -red) sudah ada di daftar Kemensos, maka bisa dialihkan ke orang lain,” ujar Aji.

2. Dilakukan pemangkasan anggaran pusat dari sisi belanja. “Pendapatan nasional berkurang, karena beberapa pajak tidak masuk. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak prioritas juga kemudian dikurangi, sehingga dana yang ditransfer ke daerah juga ikut berkurang. Hanya 2 DAK saja yang tidak berubah yakni DAK Kesehatan dan DAK Pendidikan. Pendidikan sejatinya juga menyangkut perpustakaan dan olahraga, dan dua hal ini termasuk yang alokasinya dikurangi,” jelas Aji. Sementara itu, beberapa DAK yang dikurangi, akan dialokasikan ke dana kesehatan. 

3. Lebih lanjut, Aji menerangkan skema mengenai insentif yang diberikan kepada perusahaan atau pengusaha. Aji berujar, "Skema kita adalah bagaimana ekonomi bisa kita pulihkan. Pada prinsipnya, insentif yang diberikan ke perusahaan-perusahaan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misal dengan cara penundaan cicilan, tidak ada denda bunga, dan bagaimana jika seadainya tidak dibayarkan pada jenjang waktu yang sudah disepakati dengan bank."

Aji menambahkan bahwa para Bupati dan Walikota diharapkan turut memperhatikan sektor pariwisata yakni memberikan insentif kepada pada pelaku pariwisata dan restoran, karena dampak pandemik ini membuat sektor pariwisata tidak ada pendapatan. [vin]

 

Humas Pemda DIY


 

Yogyakarta (17/04/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mulai melakukan pengumpulan data dari berbagai bidang agar dapat menjadi dasar regulasi lanjutan. Hal ini dilakukan guna penanganan dampak CoViD-19 di DIY, utamanya demi kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi.

Hal ini diungkapkapkan Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji usai memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Bidang Tindak Lanjut Rencana Operasi CoViD-19 pada Jumat (17/04). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Aji menuturkan, fokus penanganan CoViD-19 bukan lagi hanya persoalan kesehatan, tapi juga kesejahteraan. 

“Berkumpulnya anggota Gugus Tugas dari berbagai bidang ini kami fokuskan pada bagaimana menyiapkan data dan regulasi ke depan. Data-data yang ingin kami satukan ialah data ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan yang terkait tenaga kerja,” ujarnya.

Dicontohkan Aji, data di bidang ekonomi yang dibutuhkan ialah menyandingkan regulasi yang telah dibuat OJK, regulasi dari kabupaten/kota di DIY dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, seperti insentif bagi perusahaan atau pelaku usaha. Selanjutnya, apa yang masih perlu dilakukan.

Di bidang tenaga kerja, data yang dibutuhkan adalah data pekerja yang mendapat PHK, dirumahkan, dan berapa yang berhak memperoleh kartu prakerja. Nanti akan disandingkan dengan data penanganan sembako, karena dasarnya sama-sama NIK. Data ini juga akan disandingkan pula dengan data penerima rutin bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

“Nanti akan kami buat besaran yang diterima sama. Jika memang yang diterimakan Rp 600.000 ya akan kami buat sama. Kita akan upayakan semua orang yang terdampak CoViD-19 ini untuk mendapatkan santunan atau bantuan sosial,” imbuhnya

Aji pun menegaskan, pemberian bantuan bagi warga yang terdampak CoViD-19 ini merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa, termasuk dalam hal penggunaan anggarannya.

Saat pembukaan rapat evaluasi ini, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menegaskan pentingnya komparasi data dari berbagai bidang Persandingan ini juga perlu dilakukan untuk beragam regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai pihak. “Ini agar tidak ada data yang tercecer, apalagi duplikasi,” jelas Sri Paduka. (Rt)

HUMAS PEMDA DIY


Yogyakarta (14/04/2020) jogjaprov.go.id – Upaya Pemda DIY untuk menekan jumlah pemudik yang datang membuahkan hasil, dibuktikan dengan menurunnya jumlah pendatang yang masuk Ke DIY. Namun demikian, kondisi jalan di DIY belakangan ini semakin ramai dengan warga yang mulai beraktivitas kembali.

Menanggapi hal demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan agar warga bisa tetap mematuhi himbauan pemerintah. Ditemui di Kantor Gubernur, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Selasa (14/04), Sri Sultan berharap masyarakat bisa mengontrol kebutuhan keluar rumah dengan lebih bijak.

“Saya minta untuk bisa di kontrol lagi. Di jalan sudah ada dari Pol PP, Polisi dan TNI. Tadi sudah saya minta kepada mereka maksimalkan kontrol tersebut. Masyarakat harus bisa menahan diri, kalaupun memang harus keluar silahkan taati protokol dan sebisa mungkin tetap ada di rumah,” jelas Sri Sultan.

Lebih lanjut menurut Sri Sultan, aktivitas masyarakat memang banyak sesuai dengan kebutuhan. Namun tentunya tidak mungkin tidak bisa dikurangi. Bagi masyarkat yang memang bisa tetap di rumah dalam artian bisa melakukan segala jenis kegiatan vital seperti bekerja dari tumah, Sri Sultan mengharapkan itu di taati. Dengan demikian, bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah dan harus keluar, bisa tetap bekerja dengan resiko tertular penyakit yang lebih renda karena banyak yang tetap di rumah.

Penanggulangan Covid – 19 ini sudah seharusnya dilakukan bersama-sama dari lapisan masyarkat yang sebenarnya adalah garda terdepan pemutus rantai penyebaran Virus Corona. Dengan kesadaran yang tinggi, tidak egois dan mengikuti protokol, maka Covid – 19 dipastikan akan segera hilang. Namun apabila masyarakat masih egois dengan memaksa keluar rumah dengan alasan jenuh, secara otomatis akan meningkatkan resiko individu lain yang memang harus keluar rumah untuk bekerja. Untuk itu, sangat penting dari berbagai lapisan untuk saling mendukung, bertenggang rasa, saling melindungi dan bekerjasama dengan penuh keihlasan untuk memerangi Covid – 19. (uk)

Humas Pemda DIY


Yogyakarta (13/04/2020) jogjaprov.go.id - Guna mengantisipasi lonjakan pemudik yang memasuki wilayah DIY, telah diberlakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol yang ada dalam ketetapan Peraturan Kementerian Perhubungan RI No. 18/2020. “Tiga elemen pokok mengenai peraturan tersebut adalah pengaturan dalam konteks wilayah, pengaturan daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan mengenai langkah menghadapi arus mudik lebaran. Untuk kaitannya dengan DIY, tentunya pada poin pertama dan ketiga,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus Rayanto. Penjelasan tersebut disampaikan Tavip pada Senin (13/04) pagi di kantor Dinas Perhubungan DIY.

Terkait Langkah menghadapi arus mudik, Tavip menambahkan bahwa Pemda DIY melalui Dinas Perhubungn DIY telah memulai operasi persuasif ke masyarakat, misalnya mengontrol penggunaan masker pada setiap pengendara dan soal jaga jarak, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DIY terkait pemudik. Tavip berujar, “Untuk bandara, stasiun, kami telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan KAI untuk melaksanakan protokol sesuai dengan Peraturan Menhub RI. Kalau untuk kendaraan bus dan mobil pribadi, akan difilter di jalan perbatasan. Mulai minggu ini kami sudah lakukan,namun masih bersifat sosialisasi.” Adapun lokasi daera perbatasan yang akan menjadi posko penjagaan adalah Jalan Magelang (sekitar wilayah Tempel), Jalan Solo (wilayah perbatasan Prambanan), dan Kulon Progo (sekitar wilayah Congot).

Terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh penumpang kendaraan umum, penumpang kendaraan pribadi, maupun operator angkutan umum yakni:

Penumpang Moda Transportasi Bus:

  1. Menggunakan masker dan membawa alat kebersihan/kesehatan sesuai pedoman Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
  2. Setelah sampai tujuan, akan dilakukan pemeriksaan kepada penumpang. Bagi yang berasal dari zona merah, harus membawa surat keterangan dari RT daerah asal dan surat kesehatan. Selanjutnya, yang bersangkutan akan diperiksa suhu tubuhnya dengan thermo gun
  3. Jika tidak terdapat tanda-tanda yang mengindikasikan gejala COVID-19, maka akan diberikan surat pengantar dari terminal untuk disertakan saat melapor ke RT/RW di alamat tujuan
  4. Jika tidak membawa surat kesehatan baik sehat maupun tidak, yang bersangkutan akan diarahkan ke pos terpadu untuk diperiksa kesehatannya. Hasil pemeriksaan akan menjadi rekomendasi untuk menentukan penumpang tersebut dapat melakukan karantina mandiri atau harus secara khusus
  5. Membeli tiket secara online dan mampu menunjukkan bukti transaksinya 

Operator Armada Bus:

  1. Setiap bus harus membawa surat yang menyatakan laik jalan
  2. Setiap bus memberlakukan physical distancing atau hanya mengangkut penumpang 50% dari total jumlah kursi
  3. Setiap bus melakukan penyemprotan sebelum dan sesudah menyelesaikan perjalanan di sisi bagian luar maupun dalam bus
  4. Bus dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang selain di terminal bus
  5. Menaikkan harga tiket menjadi dua kali lipat 

Kendaraan Pribadi Roda Dua dan Empat:

  1. Setiap penumpang baik motor ataupun mobil, wajib membawa surat keterangan dari alamat asal dan surat keterangan sehat
  2. Untuk kendaraan roda empat, harus memenuhi kriteria syarat sosial yakni untuk mobil dengan kapasitas 7 tempat duduk, maksimal mengangkut 3 orang termasuk sopir. Sedangkan mobil dengan kapasitas 5 tempat duduk, maksimal mengangkut 2 orang termasuk sopir.
  3. Untuk kendaraan roda dua, dilarang mengendari motor dengan cara berboncengan, wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker

Lebih lanjut, Tavip menambahkan bahwa sekiranya terjadi pelanggaran akan hal-hal di atas, selanjutnya akan diberlakukan tindakan namun disesuaikan dengan pendekatan sosial kemanusiaan. “Untuk yang tidak membawa surat, pilihannya dua yakni diperiksa kesehatannya di tempat saat itu juga, atau diminta untuk balik arah. Memang dimuungkinkan kendaraan akan masuk ke DIY melaui jalur aternatif. Oleh karenanya, saat ini kami tengah berkoordinasi dengan pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota untuk juga mengontrol dan menutup jalur-jalur jalan kabupaten yang sering menjadi alternatif. Surat juga tengah disiapkan untuk menjadi perhatian Wakil Gubernur DIY, selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19. Filter terkuat memang pada akhirnya adalah tingkat RT dan RW,” jelasnya.

Di lain sisi, untuk moda transportasi umum, yakni bus itu sendiri, pemberian sanksi menjadi kewenangan Dirjen Perhubungan Darat. “Kami tidak serta merta memberhentikan lalu membiarkan penumpangnya terlantar, tidak juga. Kami akan mencatat armadanya, nomor PO dan platnya, pelanggaran yang dilakukan dan kemudian menyampaikannya ke Dirjen Perhubungan Darat. Selanjutnya, pemberian sanksi sendiri akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau wilayah yang sudah PSBB, sanksi bisa ditetapkan oleh wilayah bersangkutan, kalau kita kan belum PSBB, jadi tidak bisa langsung seperti itu,” tukasnya.

Lanjut Tavip, “Sejatinya daerah diberi keleluasaan untuk dapat melakukan inovasi terkait peraturan Menhub tersebut karena kan hanya daerah masing-masing yang tahu tentang karakter dan kepentingan wilayahnya. Namun bagaimanapun, peraturan tersebut tetap diterapkan secara konsisten agar penyebaran COVID-19 melalui moda transportasi umum dapat diminimalisir.”

Skema yang telah diberlakukan ini bukan semata-mata berkaitan dengan masa mudik lebaran, namun lebih kepada memproyeksikan bagaimana upaya untuk memutus rantai COVID-19. “Kita tidak sedang bicara skema ini dalam perspektif mudik lebaran. Dalam dua bulan ke depan, setidaknya kami akan lakukan evaluasi, tentunya disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Hal-hal yang bisa terus kita lakukan adalah edukasi ke masyarakat, supaya menaati peraturan pemerintah,” tutupnya. [vin]

Humas Pemda DIY


Yogyakarta (09/04/2020) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa Pemda DIY terus berupaya melakukan kontrol terhadap para pendatang yang masuk ke wilayah DIY. “Kita akan terus memantau, apakah dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kawasan Jabodetabek, jumlah pendatang malah semakin banyak atau semakin sepi. Semoga berkurang pemudiknya sehingga tidak menimbulkan beban yang besar juga," ujar Sultan. Pernyataan tersebut dikemukakan di Gedhong Pracimosono, Kamis (09/04) sore seusai menggelar video konferensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Prof. Dr. Mahfud MD.

Adapun DIY sendiri belum bisa menerapkan status PSBB karena belum memenuhi syarat epidemologi maupun transmisi lokalnya. Kesimpulan tersebut telah disampaikan dalam rapat yang digelar oleh Pemda DIY bersama Kabupaten/Kota maupun Forkopimda kemarin, Rabu (08/04) siang. Sehingga, skenario yang akan dipersiapkan selanjutnya adalah menyiasati lonjakan pemudik. Saat pertemuan tersebut, Sultan pun telah mengungkapkan bahwa pada dasarnya DIY telah menerapkan esensi dari penerapan PSBB itu sendiri. Bahkan telah dilakukan pengawasan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.

Lebih lanjut, terkait dengan realokasi anggaran yang dilakukan untuk penanggulangan COVID-19, Sultan menyatakan bahwa Pemda DIY telah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota. “Yang paling penting sekarang, kita bisa realokasi anggaran yang dimiliki. Ada dana APBN untuk desa, sudah ada kebijakan menteri terkait untuk bisa menggunakan anggarannya kira-kira besarnya 800 juta hingga 2 milyar rupiah,” jelas Sultan. Dari jumlah tersebut, dapat disisihkan maksimum 20 persen untuk digunakan realokasi memberi bantuan atau membangun infrastruktur secara gotong royong.

Sultan menjelaskan, ”Ada tiga hal utama kaitannya dengan realokasi anggaran itu sendiri. Pertama untuk kesehatan rakyat, selanjutnya adalah jaringan rakyat, dan yang terakhir adalah membantu usaha atau UMKM. Soal anggaran untuk pembangunan, bisa ditangguhkan terlebih dulu jika dana yang akan dipakai tidak tersedia," tutup Ngarsa Dalem. [vin]

HUMAS PEMDA DIY


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020