Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Yogyakarta (07/09/2021) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah DIY telah merealokasi belanja sebesar Rp418,35 miliar untuk penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X dalam jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap bahan acara nomor 26 tahun 2021 tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD DIY TA 2021 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X, Selasa (07/09).

Realokasi belanja ini meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp207,45 miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp142,01 miliar dan penyediaan social safety net sebesar Rp68,89 miliar.

Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi ini, Gubernur DIY juga menyampaikan bahwa untuk percepatan vaksinasi Pemda DIY telah memberikan alokasi anggaran berupa dukungan vaksinasi dengan mempertimbangkan kemampuan SDM dan sarana prasarana serta untuk pelaksanaan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder seperti TNI/Polri dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Pemda DIY juga telah menekan angka kemiskinan melalui program prioritas untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Pemda DIY juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan, penggalian potensi pendapatan baru terutama di luar pajak dan retribusi daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, membentuk sistem digitalisasi transaksi pembayaran pendapatan asli daerah, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PAD.

Penurunan pendapatan  transfer dari pusat, lanjutnya, disebabkan karena ada penyesuaian berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung penanganan Covid-19.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur DIY juga memberikan jawaban khusus atas pertanyaan dari fraksi-fraksi. Menjawab Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gubernur DIY menyampaikan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dilakukan intervensi dan melakukan refocusing APBD untuk bantuan sosial dan jaring pengaman sosial.

Terkait skema pembelajaran tatap muka (PTM) seteleh PPKM level 4 diturunkan untuk SMA, SMK dan SLB, akan dibentuk satuan gugus tugas tingkat satuan pendidikan sebelum PTM dimulai meliputi satuan gugus tugas, APD, mapping risiko warga sekolah dan modifikasi jadwal dan waktu pembelajaran. Sementara, untuk tenaga pendidik yang sudah vaksin dapat melaksanakan PTM dengan para peserta didik. 

Maka, akan dilakukan uji coba percontohan di beberapa sekolah yang telah siap memenuhi kriteria dan PTM diterapkan secara terbatas. Selanjutnya, setelah satu minggu akan dievaluasi dampak PTM. Jika dalam uji coba percontohan PTM tersebut terjadi kasus penyebaran Covid-19, maka PTM dihentikan sementara.

“Instruksi untuk evaluasi dan persiapan PTM tahun ajaran baru 2021/2022,” imbuhnya.(in)

 

Humas Pemda DIY

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


 

 

Yogyakarta (06/09/2021) jogjaprov.go.id – Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, mewakili Wakil Gubernur DIY, menyampaikan beberapa poin yang dapat menjadi pertimbangan penyusunan Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Penanganan Covid-19 di DIY, Senin (06/09) siang.

Pada agenda yang digelar luring secara terbatas dari Ruang Rapat Gedung DPRD DIY, Jl. Malioboro, Yogyakarta ini, Sekda DIY juga memberikan beberapa penjelasan terkait masih diberlakukannya status level 4 PPKM DIY oleh pemerintah pusat. Agenda paparan dipimpin Andriana Wulandari, S.E. dari Fraksi PDIP selaku Anggota Komisi D DPRD DIY sekaligus Ketua Pansus Covid-19 DIY.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono, Kepala Dinas Kesehatan DIY drg. Pembajoen Setyaningastutie, dan Kepala Biro Hukum Setda DIY, Adi Bayu Kristanto.

Salah satu poin yang disampaikan oleh Aji adalah upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota. “Per Tanggal 5 September 2021 penerima vaksinasi dosis 1 telah mencapai 1.793.194 orang atau 62,27%. Sementara, cakupan vaksinasi dosis kedua telah menjangkau 788.338 orang atau 27,38% dan dosis 3 kepada tenaga kesehatan 20487 orang atau 60,61%,” terangnya.

Lanjut Aji, rata-rata vaksinasi dalam 7 hari terakhir mencapai 29.572 orang/hari dengan kecenderungan meningkat. Per 5 September 2021 jumlah akseptor mencapai 34.912 orang. “Antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi di DIY berdasar hasil survei, bulan Agustus 2021 menunjukkan sangat tinggi yaitu 98% menyatakan berminat,” urai Aji.

Tambah Aji, terkait dengan Bed Occupancy Rate (BOR), menunjukkan tren penurunan. “Tingkat keterisian bed rujukan Covid-19 semakin membaik dengan keterisian per 5 September 2021 mencapai 29,22% meliputi BOR critical (ICU) 40,67% dan BOR isolasi 27,29%,” jelasnya.

Sementara terkait tracing, Aji mengatakan jika per 5 September 2021 angka rasio mencapai 18,66 dari sejumlah 260 kasus konfirmasi dan 4.851 tracing-testing. “Jumlah tracer di puskesmas saat ini mencapai 870 orang dan mendapat dukungan dari relawan BNPB, TNI, Polri serta relawan lainnya. Perlu diperhatikan juga terkait pengaturan jam kerjanya,” ujarnya.  

Aji juga menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. “Ada empat faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku yakni transmisi, kematian, tracing, dan perawatan. Terkait perubahan perilaku ini sudah ada regulasinya yakni Keputusan Gubernur DIY No.32/KEP/2021, Pergub DIY No.24/2021, dan Ingub DIY No.22/INSTR/2021,” jelasnya.

Mengenai kebutuhan oksigen untuk pasien Covid-19 di RS Rujukan, Aji mengaku bahwa stok oksigen saat ini sudah tercukupi, atau mendekati normal. “Kebutuhan oksigen liquid rata-rata per hari di DIY itu sekarang 15 ton,” ujarnya. DIY pun telah memiliki oksigen generator yang berpusat di Balai Pengembangan Teknologi Tepas Guna (BPTTG), Jl. Kusumanegara, Yogyakarta yang berada di bawah koordinasi Disperindag DIY. Sentra oksigen ini setiap harinya dapat melayani sekitar 350 tabung oksigen berukuran 6 meter kubik.

Selain sentra oksigen terpusat di BPPTG tersebut, beberapa RSUD telah memiliki generator oksigen secara mandiri seperti RSUD Wonosari (Gunungkidul), RSUD Panembahan Senopati (Bantul), dan RSUD Nyi Ageng Serang (Kulon Progo) yang memiliki kapasitas oksigen generator yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Di sisi lain, mantan Kepala Dinas Dikpora DIY ini juga menyoroti soal pembelajaran tata muka sekolah-sekolah di DIY. “Kita tidak bisa terburu-buru dalam memutuskan dimulainya pembelajaran tatap muka. Sesuai dengan arahan Gubernur DIY, sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, guru dan muridnya sudah harus divaksinasi.”

Adapun per Kamis (26/08), dari 276.680 siswa jenjang SMA, SMK, SLB, dan SMP, yang sudah tervaksin 64.156 siswa. Sementara yang belum tervaksin 212.524 siswa (23,19%). Sementara, persentase tervaksin pendidik sudah 94,8%. Untuk pendidik SMA, SMK dan SLB sejumlah 12.267, belum vaksin 673 guru disebabkan karena sakit dan penyintas, serta pendidik yang belum tervaksin saat ini dalam proses vaksinasi.

Terkait dengan kesiapan dari sisi sarana dan prasarana protokol kesehatan, secara umum sekolah di DIY telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka meski masih secara terbatas. Dalamperjalanan mempersiapkan pembelajaran tatap muka, perlu adanya persiapan yang harus dilakukan diantaranya sosialisasi mekanisme pembelajaran tatap muka ke orang tua, siswa, guru, dan staf sekolah; kesiapan sekolah memodifikasi ruang pembelajaran, waktu pembelajaran, jadwal, dan materi; penyiapan lingkungan sekolah sesuai kriteria protokol kesehatan; indentifikasi/pemetaan kondisi kesehatan warga sekolah; dan adanya formulir persetujuan/izin dari orang tua siswa.

Hal lain yang tak kalah penting untuk menjadi perhatian, menurut Aji, adalah keberadaan Jaga Warga. Tugas Jaga Warga: menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua RW/Pengurus Kampung dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Serta melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Guna melancarkan operasional Jaga Warga, DIY telah mengucurkan Dana Keistimewaan atau Danais untuk desa-desa di DIY dengan total Rp22.6 Miliar untuk 392 Kalurahan di DIY. Hingga 5 September 2021, dana ini sudah dicairkan oleh 315 kelurahan di DIY dengan realisasi anggaran sekitar Rp20,5 Miliar.

Seusai paparan, dilanjutkan dengan tanggapan beberapa fraksi partai dan perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota. Adapun segala paparan dari Sekda DIY akan ditindaklanjuti pada paparan yang akan digelar bersama pakar akademisi, kesehatan, serta tokoh masyarakat yang akan digelar Selasa (07/09) di lokasi yang sama.

Terkait dengan masih diberlakukannya status Level 4 pada PPKM DIY, Aji mengatakan bahwa penentuan level PPKM suatu wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Meskipun sebelum ini kasus di DIY turun, namun pusat tidak bisa serta merta menurunkan status DIY menjadi level di bawah 4.

Hal ini karena DIY adalah wilayah aglomerasi, dimana antara satu kabupaten/kota dengan yang lain saling berdekatan dan saling terkait. Selain itu, DIY memang tidak luas sehingga potensi untuk saling berhubungan bisa dikatakan sangat besar,” tukasnya. “Posisi kita saling berdekatan. Meskipun tidak semua kabupaten/kota berada di zona merah, namun akan saling berhubungan. Maka itu pemerintah pusat memutuskan untuk kembali di level 4 karena kalau tidak nanti saling menulari.

Ditambah lagi, sumber utama ekonomi di DIY adalah pariwisata dan pendidikan. “Dua unsur ini adalah kerumunan yang menghidupkan DIY. Jika dua unsur ini tidak ada, bisa dipastikan ekonomi DIY terpuruk. Masyakat terpapar atau lapar, adalah dua hal yang memang sangat sulit kita hindari.”

Aji lantas menambahkan, menyelaraskan upaya ekonomi dan kesehatan membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Harus ada saling support dan kesadaran masing-masing karena saat ini kedua unsur ini sedang berjalan bertentangan. “Pada kesehatan, orang dituntut dengan pembatasan-pembatasan dan diharuskan diam demi kesehatan. Sementara menurut Aji, pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan berbagai kerumunan seperti pariwisata pendidikan, yang semuanya berbasis kerumunan,” tutupnya. [vin]

 

HUMAS DIY  

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


Yogyakarta (04/09/2021) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Serbuan Vaksinasi Massal Covid-19 pada Sabtu (04/09) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta. Program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan percepatan vaksinasi.

“Target (vaksinasi) adalah aglomerasi Yogyakarta sehingga secara serentak dilaksanakan vaksinasi di wilayah Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri,” ungkap Hadi. Ia juga menyatakan bahwa vaksinasi ini dilaksanakan secara serentak agar bisa segera mencapai jumlah target yang diharapkan.

Vaksinasi di JEC ini ditargetkan dapat mencapai hingga 4.200 orang per hari. Hadi berharap agar pada minggu pertama bulan September, target vaksinasi sebanyak 600.000 orang yang diberikan pada tahap kedua tersebut dapat tercapai. Pada kesempatan yang sama, ia juga menyapa secara virtual vaksinasi di 4 wilayah yaitu Sleman: UGM, Gunungkidul: SMP 1 Wonosari, Kelurahan Bumirejo, dan Yka XT Square.

Hadi turut mengapresiasi kerjasama antara TNI-Polri dan mahasiswa serta masyarakat sehingga kegiatan vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan baik. “Semoga wilayah aglomerasi DIY semuanya bisa tervaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua,” tutupnya. (sf)

Humas Pemda DIY

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


Yogyakarta (05/09/2021) jogjaprov.go.id – Turunnya positivity rate Covid -19 di DIY yang diikuti turunnya angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur (bed) rumah sakit diharapkan mampu menurunkan level PPKM dari 4 menjadi 2. Meskipun memang keputusan tingkat level PPKM ini berada di tangan pusat, namun kondisi DIY sudah menunjukan progres yang baik.

Sebanyak lebih dari 62% masyarakat DIY telah divaksin dan akan terus dikejar hingga minimal 80% sampai dengan pertengahan Oktober nanti dan maksimal 100%. Selain itu keterisian bed rumah sakit sudah berada diangka 29%. Demikian juga dengan rata-rata positif sudah turun di angka 5, dimana angka tersebut adalah angka yang ditetapkan WHO untuk bisa menurunkan level PPKM menjadi di bawah 4.

Fakta inilah yang membuat Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan harapan terbaiknya agar DIY bisa segera turun level pada evaluasi PPKM Level 4 awal Sepetember ini. Harapan ini disampaikan Aji pada Minggu (05/09) secara daring saat mengikuti diskusi bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI.

Bukan alasan Aji mengharapkan PPKM segera turun level. Perekonomian utama di DIY ditopang oleh dua hal yaitu pendidikan dan pariwisata. Dengan adanya pandemi ini, bahkan jauh sebelum PPKM level 4 di tetapkan, DIY telah mengalami kesulitan mengingat mahasiswa tidak aktif berkuliah secara tatap muka. Pun dengan pariwisata yang juga terpaksa harus collaps.

“Sumber utama ekonomi di DIY adalah pariwisata dan pendidikan. Dua unsur ini adalah kerumunan yang menghidupkan DIY. Jika dua unsur ini tidak ada, bisa dipastikan ekonomi DIY terpuruk. Masyakat terpapar atau lapar, adalah dua hal yang memang sangat sulit kita hindari,” ujar Aji.

Lebih lanjut Aji menjelaskan, meskipun sebelum ini kasus di DIY turun, namun pusat tidak bisa serta merta menurunkan status DIY menjadi level di bawah 4. Hal ini karena DIY adalah wilayah aglomerasi, dimana antara satu kabupaten/kota dengan yang lain saling berdekatan dan saling terkait. Selain itu, DIY memang tidak luas sehingga potensi untuk saling berhubungan bisa dikatakan sangat besar.

“Posisi kita saling berdekatan. Meskipun tidak semua kabupaten/kota berada di zona merah, namun akan saling berhubungan. Maka itu pemerintah pusat memutuskan untuk kembali di level 4 karena kalau tidak nanti saling menulari. Nah semoga besok bisa turun,” papar Aji.

Saat ini, DIY saat ini sedang sangat gencar mempercepat vaksinasi. Hal ini merupakan syarat bagi bisa kembali digelarnya pembelajaran tatap muka. Selain itu, juga menjadi alasan bisa kembali beroperasinya industri-industri serta UMKM daa tidak ketinggalan, pariwisata. Seperti diketahui, tingkat capaian vaksinasi juga menjadi syarat bagi suatu daerah bisa turun level. Karena melalui vaksinasi, kekebalan komunal atau herd immunity akan segera terbentuk.

Aji menambahkan, menyelaraskan upaya ekonomi dan kesehatan membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Harus ada saling support dan kesadaran masing-masing karena saat ini kedua unsur ini sedang berjalan bertentangan. Pada kesehatan, orang dituntut dengan pembatasan-pembatasan dan diharuskan diam demi kesehatan. Sementara menurut Aji, pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan berbagai kerumunan seperti pariwisata pendidikan, yang semuanya berbasis kerumunan.

“Kita harus bisa membedakan dan membuka pelan-pelan. Harus hati-hati sehingga kesehatan kita dapatkan, tetapi ekonomi juga mulai bergerak. Jadi saya mohon dua-duanya berjalan tidak kemudian saling mendahului. Jadi ini saya kira perlu berjalan beriring, kalau bisa ya sehat dan ekonominya tetap maju. Ini yang kita harapkan,” tutur Aji. (uk)

Humas Pemda DIY

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


ogyakarta (03/09/2021) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, menyerahkan bantuan berupa peralatan kesehatan kepada perwakilan 9 hotel DIY yang menyediakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) pasien Covid-19, Jumat (03/09) pagi. Adapun penyerahan bantuan yang didukung dengan Dana Keistimewaan (Dais) DIY ini dilakukan secara simbolis di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. Hadir mendampingi Sri Paduka, yakni Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Rahardjo.

Kesembilan hotel tersebut adalah Hotel Ibis, Grand Tjokro Yogyakarta, Sahid Raya, Sahid Rich Hotel, Indoluxe Yogyakarta, Savita Inn, UC UGM, Mutiara Yogyakarta, dan Tjokro Style Yogyakarta. “Untuk 9 hotel, saya atas nama Pemerintah Daerah DIY, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga amal baiknya dapat membawa kemaslahatan,” ungkap Sri Paduka.  

Pada kesempatan tersebut, Sri Paduka turut menyampaikan agar seluruh stakeholder turut membantu percepatan penanganan Covid-19 di DIY, karena pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Salah satunya adalah keterlibatan pihak swasta dalam percepatan vaksinasi. Mengingat saat ini persentase vaksinasi DIY berada pada ranking 4 se-Indonesia setelah DKI Jakarta, Bali, dan Riau.

Penggunaan Dais untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 DIY ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-121/PK/2021 pada 10 Juli 2021. Paniradya Pati Kaistimewan Aris Eko Nugroho menyampaikan setelah adanya PMK tersebut, Dais dapat direalokasi untuk penanganan Covid-19 di DIY, termasuk memberikan dukungan kepada sektor pariwisata.

“Program Pemerintah DIY terkait penanganan Covid-19 dapat didukung dengan Dais. Diantaranya pada bidang pariwisata seperti percepatan vaksinasi, padat karya wisata melalui sambanggo, sarana prokes untuk pekerja wisata keluarganya, sosialiasi pranatan anyar, iklan layanan dan yang dipersiapkan hibah untuk Pokdarwis, serta memberikan bantuan peralatan untuk menunjang isoman di hotel-hotel ini,” terangnya, Jumat (03/09) siang. Lanjut Aris, jumlah total anggaran Dais yang dipergunakan untuk memberikan bantuan peralatan kesehatan di 9 hotel DIY mencapai Rp223 juta.  

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Rahardjo mengapresiasi langkah 9 hotel DIY yang menyediakan fasilitas isoman pasien Covid-19. “Salah satu bentuk apresiasi kami wujudkan dalam dukungan, apa saja yang dibutuhkan dalam memberikan layanan. Keenambelas item peralatan kesehatan yang kami berikan ini juga sudah kami komunikasikan sebelumnya dengan rekan-rekan hotel agar bantuan tepat manfaatnya,” urainya.

Singgih berharap, semoga masyarakat yang masih menjalani isoman di rumah, dapat tergerak untuk pindah ke fasilitas isoter. “Semoga ini menjadi pilihan masyarakat, masyarakat bisa menyaksikan bahwa tempat isoman harus memiliki standar, kesembilan hotel ini juga sudah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan asosiasi perhotelan,” jelas Singgih.

Ia berharap, upaya gotong-royong dan sinergi pemerintah dengan pelaku industri seperti ini dapat menciptakan kondisi Jogja yang lebih baik. “Mewujudkan Jogja yang aman untuk dikunjungi wisatawan sehingga perekonomian turut membaik,” harapnya.

Ketua Satgas Covid-19 PHRI DIY Heryadi Baiin yang juga hadir pada agenda tersebut, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima. “Menjadikan hotel sebagai fasilitas isoman pasien Covid-19 juga membutuhkan biaya yang lumayan. Oleh karenanya, kami sangat berterima kasih. Apalagi tadi Wakil Gubernur (DIY) juga mengatakan, kami juga diberikan free fasilitas pengisian tabung oksigen,” terangnya yang juga merupakan GM Sahid Rich Hotel ini.

Menurutnya, dukungan dari Pemda DIY ini akan membangkitkan spirit bagi karyawan hotel untuk terus melayani masyarakat. “Dalam kondisi seperti saat ini, sudah saatnya kita bersama-sama membangun Jogja agar kembali menjadi hijau.” [vin]

 

HUMAS DIY

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020