Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Yogyakarta (26/08/2021) jogjaprov.go.id – Pemerintah terus mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan pada anak bisa kembali menggunakan metode tatap muka. Hal ini karena sudah lebih dari satu tahun semenjak Pandemi Covid – 19 melanda Indonesia, metode daring dipilih untuk penyelenggaraan pendidikan.

Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat bersama jajaran Kementerian Pendidikan RI, Kementerian Kesehatan, jajaran kementerian lainnya serta para gubernur, guna membahas kesiapan masing-masing daerah dalam penyelenggaraan pendidikan tatap muka, Kamis (26/08). Pada rapat yang digelar secara daring tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dan jajaran pejabat Pemda DIY turut hadir dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Pada prinsipnya, sekolah tatap muka bisa dilaksanakan di daerah dengan level PPKM di bawah 4. Tentunya ada syarat khusus yang tidak bisa ditawar yaitu izin dari pemerintah daerah, izin orang tua murid, penerapan prokes yang sangat ketat, dan baik guru maupun siswa telah divaksin.

DIY menurut Sri Sultan sudah melakukan melakukan uji coba sekolah tatap muka pada dua sekolah setingkat SMA sejak dua bulan yang lalu. Dari dua sekolah yang diujicoba tersebut, tidak ada penambahan angka kasus positif baik pada guru maupun murid.  

“Tapi yang perlu diingat itu adalah tingkatan SMA, dimana mereka bisa diajak dialog dan bisa memahami. Kami akan mencoba mempersiapkan diri untuk SMP, tapi kami kurang berani apabila anak-anak SMP ini tidak atau belum divaksin. Karena perilakunya berbeda dengan yang SMA,” ungkap Sri Sultan.

Lebih lanjut Sri Sultan menambahkan, tidak ada masalah untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis daring di DIY. Hal ini karena sudah tidak terdapat blank spot di DIY sehingga akses anak untuk mendapatkan pendidikan secara daring bisa dijangkau.

Sekda DIY R. Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pada prinsipnya, Menteri Pendidikan memang sudah mengizinkan pelaksanaan sekolah tatap muka di daerah dengan level PPKM 1, 2, dan 3.  Salah satu yang pokok adalah vaksinasi. Di DIY sendiri menurut Aji, hampir semua guru telah divaksin. Saat ini menurutnya tinggal kurang lebih 600 guru yang belum divaksin karena alasan kesehatan.

“Tadi Pak Gubernur menyampaikan kita akan menguji coba sekolah-sekolah yang tenaga pendidik dan anak didiknya sudah divaksin. Itu bisa dimulai untuk uji coba, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau untuk guru hampir semuanya di vaksin tinggal 600 orang saja karena kemarin mereka sakit atau mereka terkonfirmasi positif. Sementara untuk murid atau pelajar kita baru kurang lebih 23%,” papar Aji. (uk)

Humas Pemda DIY

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


 

Yogyakarta (25/08/2021) jogjaprov.go.id - Sesuai instruksi pusat, Pemerintah Daerah DIY mulai mempersiapkan rencana pembukaan sektor perkantoran non esensial. Pembukaan akan dilakukan jika evaluasi terkait data-data terkait pandemi CoViD-19 di DIY terus membaik.

Hal ini dipertegas oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X dalam Rapat Koordinasi perihal Persiapan Pembukaan Sektor Perkantoran Non Esensial bersama Menkomarves RI, Luhut Binsar Panjaitan. Rakor yang diikuti Sri Paduka secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta ini diselenggarakan pada Rabu (25/08).

“Persiapan pembukaan sektor non esensial, kami laporkan untuk DIY, industri atau tempat yang non esensial itu paling banyak dari usaha jasa pariwisata. Untuk sektor non esensial ini, kami juga sudah mulai melakukan persiapan, sehingga ketika ada sinyal petunjuk yang membolehkan kami buka, bisa langsung kami lakukan,” ungkap Sri Paduka.

Sri Paduka juga melaporkan DIY sudah melaksanakan koordinasi secara internal terkait pelaksanaan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di tempat-tempat publik. Pada rakor kali ini, Wakil Gubernur DIY didampingi pula oleh Sekretaris Daerah DIY, Asisten Sekda DIY, dan Kepala-Kepala OPD terkait.

Ditemui usai Rakor, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, rencana pembukaan aktivitas kali ini menyasar sektor non esensial yang saat pemberlakuan PPM Darurat maupun PPKM Level 4 diatur untuk WFH 100%. “Ada kemungkinan dalam waktu dekat, kalau angka-angka sudah mulai menurun, seperti konfirmasi positif dan BOR makin bagus, ada kemungkinan nanti kita akan membuka perkantoran non esensial secara bertahap,” ungkapnya.

Dijelaskan Aji, sebelum pembukaan perkantoran non esensial secara bertahap ini dilakukan, Pemda DIY akan melakukan berbagai persiapan dan juga sosialisasi. Persiapan yang akan dilakukan termasuk menyiapkan SOP protokol kesehatan yang nantinya dilakukan, serta menyiapkan QR Code yang akan digunakan.

“Untuk QR Code ini tentu perlu persiapan juga karena untuk mendapatkannya kita harus izin dan ada prosesnya. Karena itu Kita diminta (oleh pusat) untuk segera melakukan persiapan. Jadi begitu ada pengumuman sudah bisa buka, kita sudah siap,” imbuhnya.

Aji pun menambahkan, pihak-pihak perkantoran non esensial akan segera diberitahukan untuk melakukan persiapan di kantor masing-masing. Misalnya, terkait mengatur jarak meja, memasang sekat meja, dan menyiapkan pemasangan QR Code untuk scan aplikasi Peduli Lindungi di pintu-pintu masuk.

Sementara itu, Menkomarves RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, mengenai sektor pariwisata, semua pihak termasuk pemerintah daerah sudah boleh memulai persiapan-persiapan pembukaan. Terkait persiapan pembukaan sektor perkantoran non esensial secara keseluruhan, Luhut memberi arahan agar semua pihak mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dari sekarang di kantor pemerintah maupun swasta yang masuk kategori non esensial.

“Saya minta kesiapan kedua hal tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Pembukaan sektor non esensial ini juga perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu, dengan kapasitas 25% di beberapa kota dan beberapa kantor di wilayah level 3. Wilayah level 4 masih harus menerapkan WFH 100% untuk sektor non esensial,” ungkapnya.

Secara khusus, Luhut pun meminta KemenPAN-RB RI untuk mengkoordinasikan persiapan di kantor-kantor pemerintah pusat, dan pemerintah daerah mempersiapkan di kantor-kantor pemerintah daerah dan swasta di wilayah masing-masing. (Rt)

HUMAS DIY

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


Yogyakarta (24/08/2021) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti Rakor Persiapan Uji Coba Protokol Kesehatan dan Aplikasi Peduli Lindungi untuk Restoran di Luar Mall yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (24/08) malam. Sri Sultan menghadiri secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Turut mendampingi Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji; serta Kepala-Kepala OPD terkait.

Sri Sultan menyatakan bahwa akan memantau terlebih dulu kondisi perkembangan di setiap Kabupaten/Kota sebelum melakukan pembukaan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. “Kami akan melihat kondisi Kota dan Kabupaten menyangkut masalah masalah suspek dan sebagainya. Kalau memang ruang itu memungkinkan atau tidak, malah nanti (kasus Covid-19) naik,” terang Sri Sultan.

Pemerintah telah menyusun protokol bagi restoran di luar mall yaitu dengan melakukan skrining digital melalui aplikasi Peduli Lindungi baik bagi pengunjung maupun karyawan. Petugas kemudian memeriksa scan QR Code dari aplikasi tersebut. Terdapat 3 kategori QR Code yang muncul, yaitu hijau, kuning, dan merah. Kategori hijau yaitu bagi warga yang telah memperoleh dua dosis vaksin, bukan kasus Covid-19, dan bukan kontak erat. Kategori kuning bagi warga yang sudah vaksin satu dosis atau belum vaksin, bukan kasus Covid-19, dan bukan kontak erat. Sementara kategori merah adalah bagi yang positif kasus Covid-19 dan kontak erat. Pengunjung atau karyawan yang masuk dalam kategori merah dipersilahkan meninggalkan restoran dan disarankan menggunakan jasa delivery.

Untuk mengantisipasi penularan Covid-19, terdapat beberapa aturan yang perlu diterapkan di restoran. Beberapa di antaranya adalah pembatasan jumlah orang, pengaturan lama makan pengunjung, pengaturan jarak antrian, pengaturan alur masuk dan keluar pengunjung serta pengaturan kursi makan. Restoran juga sebaiknya memasang partisi di meja untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

“Pada prinsipnya kita hanya memastikan bahwa semua fasilitas umum harus dipersiapkan, baik itu mall, restoran, warung, tempat wisata, maupun hotel,” ungkap Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji. Ia menyebutkan bahwa untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Pemda DIY terus mensosialisasikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi pihak-pihak terkait. “Supaya segera disosialisasikan dan segera mempersiapkan diri. Jadi, begitu besok diijinkan buka, tempat wisata sudah siap,” jelas Aji.

Luhut memberikan dukungannya dan meminta agar protokol kesehatan terus ditegakkan meskipun angka kasus Covid-19 mulai menunjukkan penurunan. “Kita akan buka pelan-pelan tapi tolong persiapannya dulu semua. Jadi Peduli Lindungi (sudah) jalan, protokol disusun. Dengan begitu kita menghindari masalah,” ungkapnya. (sf)

Humas Pemda DIY

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


Yogyakarta (24/08/2021) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, menerima sejumlah usulan dari para tenaga ahli dan tokoh masyarakat terkait penanganan Covid-19 DIY. Beberapa diantaranya mengenai penguatan integrasi data dan penerapan pendekatan budaya untuk mengubah perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi Covid-19. 

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama Satgas Covid-19 DIY secara daring, Selasa (24/08) siang. Sri Paduka mengikuti rapat dari Ruang Rapat Sekda DIY, Kompleks Kepatihan, didampingi Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono, dan Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana. Agenda ini juga diikuti beberapa pimpinan OPD DIY yang terlibat dalam operasional penanganan Covid-19.

Beberapa ahli yang dilibatkan pada agenda tersebut yakni Prof. dr. Ova Emilia SpOG(K).(UGM), Eko Paripurna (UPN Veteran Yogyakarta), dr. Riris Andono Ahmad (UGM), Prof. Yayi Prabandari (UGM), Prof. Pande Made Kutanegara (UGM), dr. Darwito, SH., (PERSI), Dr. Indira Laksmi Gamayanti., M.Psi. (Ketua Umum Ikatan Psikolog Klinis Indonesia), Dr. Hakimul Ikhwan (UGM), dan Sekda DIY periode 2017-2019 Ir. Gatot Saptadi.

Disampaikan pada rapat tersebut, beberapa klausul yang dapat ditindaklanjuti Pemda DIY sebagai berikut:

  • Pendekatan kepada Masyarakat
  1. Masih terdapat kelompok masyarakat yang minim informasi soal Covid-19 terutama masyarakat di wilayah pedesaan dan kelompok yang bukan pengakses media sosial.
  2. Terdapat masyarakat yang tidak berlaku jujur untuk mengakui bahwa yang bersangkutan positif Covid-19 sehingga menghambat proses 3T yang akan dilakukan.
  3. Beberapa lansia atau anggota masyarakat hanya hadir pada vaksinasi dosis pertama, namun tidak hadir pada saat vaksinasi dosis kedua.
  4. Masyarakat paham protokol kesehatan, namun perilakunya belum mencerminkan hal tersebut
  • Pendampingan Kelompok Masyarakat    
  1. Pentingnya penguatan pada pendampingan keluarga terutama keluarga atau anak-anak yang anggotanya atau ayah dan ibunya meninggal dunia karena Covid-19
  2. Pendampingan untuk tenaga kesehatan yang saat ini sangat lelah dalam memberikan perawatan atau penanganan pasien positif Covid-19
  3. Diperlukan pendampingan intensif kepada pasien positif yang melakukan isolasi mandiri di isoter
  4. Permasalahan psikologis pada level awal juga perlu diperhatian, agar tidak menimbulkan gangguan kejiwaan
  • Manajemen Data dan Koordinasi Lintas Sektor
  1. Pentingnya penguatan manajemen satu data yang memuat mengenai data-data terkait penanganan Covid-19 seperti jadwal vaksinasi, stok vaksin, bantuan sosial, data relawan, stok oksigen, dan sebagainya (sistem data lapangan yang komprehensif)
  2. Pembuatan 1 pos komando (induk) sebagai pusat integrasi informasi, data, dan pengalaman dari berbagai pihak 
  •  Sosialisasi dan Perubahan Perilaku Masyarakat
  1. Sosialisasi penggunaan masker perlu dilakukan dengan pendekatan personal dan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.
  2. Perlunya keterlibatan komunitas untuk bisa membantu proses sosialisasi protokol kesehatan dan ajakan vaksinasi
  3. Masyarakat yang belum menyadari pentingnya vaksinasi perlu diperlakukan dengan pendekatan khusus
  4. Pendekatan budaya sesuai dengan karakter DIY dapat dijadikan suatu amunisi yang kuat karena sesuai dengan karakter dan kearifan lokal warga DIY
  • Strategi dan Program Mitigasi Bencana (Jangka Panjang)
  1. Vaksin tak bisa 100% diandalkan sebagai perisai pandemi, namun tetap perlu dilakukan setiap warga untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar dampak paparan Covid-19 dapat diminimalisir. Oleh karenanya, ajakan vaksinasi perlu disampaikan lebih gencar
  2. Perlu strategi khusus penanganan pandemi, sebab dimungkinkan keberadaannya akan berlangsung lama
  3. Pembentukan 2 layer manajerial penanganan Covid-19 yakni layer pengambil kebijakan dan layer pelaksana operasional
  4. Pengadaan fasilitas seperti RS Lapangan sebagai antisipasi kembali terjadinya lonjakan kasus
  5. Pelayanan pasien non Covid-19 tetap menjadi prioritas
  6. Penguatan keterlibatan tokoh yang mempersuasi untuk vaksin dan menerapkan protkes 

Di samping itu, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah pengoptimalan Satgas Covid-19 yang berada di level terkecil tingkat RT/RW. Peranan dari Satgas ini tidak hanya melakukan distribusi logistik, pemindahan pasien dari isoter/rumah ke RS, atau membantu kegiatan 3T saja. Satgas Covid019 tingkat desa juga dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya penerapan protokol kesehatan, ajakan vaksinasi, serta memberikan edukasi agar masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah, bersedia pindah ke isoter karena pengecekan kesehatan lebih terpantau, fasilitas serta logistik lebih terjamin.

Sri Paduka selanjutnya menyampaikan apresiasi terkait dengan usulan dari para ahli. Beliau akan segera menindaklanjuti usulan-usulan tersebut untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 di DIY. “Saya kira ini usulan yang baik, kepedulian rekan-rekan dalam penanganan pandemi akan sangat membantu kinerja pemerintah daerah,” ujar Sri Paduka.

Hal senada juga diutarakan Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji. Aji menginstruksikan agar setiap OPD DIY yang diberikan tanggung jawab dan terlibat dalam penanganan Covid-19, untuk segera melakukan rapat koordinasi. “Bapak/Ibu yang menjadi koordinator pada setiap OPD DIY, mohon segala usulan ini dijadikan perhatian. Segera adakan rapat tindak lanjut dengan para tenaga ahli dan pakar tadi agar segera menentukan prioritas yang bisa dilakukan,” tutupnya. [vin]

 

HUMAS DIY   

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


Yogyakarta (23/08/2021) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tetap akan melakukan persiapan rencana implementasi aplikasi Peduli Lindungi untuk tempat makan maupun mall/pusat perbelanjaan. Sesuai instruksi pemerintah pusat, Pemda DIY juga akan menggandeng berbagai asosiasi sebagai pelaku kebijakan ini.

Hal ini diungkapkan Gubenur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (23/08). Rakor kali ini membahas Uji Coba Protokol Kesehatan dan Aplikasi Peduli Lindungi untuk Restoran di Luar Mall/Pusat Perbelanjaan.

“Kami berterima kasih dengan program khususnya untuk rumah makan, mall, pusat perbelanjaan, dan sebagainya ini. Saya cocok (dengan kebijakan ini). Kami juga akan mempersiapkan kebijakan ini, hanya mungkin perlu Bapak ketahui, setelah berkoordinasi dengan saya, (pemilik mall) putuskan untuk tidak akan buka dulu,” ungkap Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, keputusan para pemilik mall/pusat perbelanjaan di DIY untuk sementara tidak dulu buka karena mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan, padahal belum tentu dikunjungi pelanggan. Namun untuk kebijakan implementasi aplikasi Peduli Lindungi akan tetap dilakukan.

“Untuk kebijakan ini tentu tetap akan kita proses, sehingga nanti jika siap dibuka, semua sudah siap,” imbuh Sri Sultan.

Sri Sultan menghadiri rakor secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Turut mendampingi, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji; dan Kepala-Kepala OPD terkait.

Usai rakor, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, rapat kali ini secara khusus membicarakan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan pembukaan atau pelonggaran untuk warung makan, restoran, dan mall. “Jadi, seluruh aktivitas yang terkait datang ke restoran, ke mall, warteg, angkringan dan seterusnya itu, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,” ungkapnya.

Aji menjelaskan, di dalam aplikasi Peduli Lindungi sudah tercantum beragam informasi. Misalnya, apakah yang bersangkutan sudah vaksin atau belum, atau terkait hasil PCR perjalanan yang telah dilakukan. Nantinya, pengunjung atau pelanggan diharuskan men-scan barcode yang telah disediakan untuk mengetahui apakah boleh masuk atau tidak ke tempat-tempat publik ini.

“Saat ini kita tentu akan melakukan sosialisasi dulu dengan asosiasi-asosiasi pedagang dan lainnya. Karena dari pusat pun kita diminta untuk rembugan dengan asosiasi. Yang pasti, sampai hari ini, mall-mall di DIY belum buka. Yang sudah mulai uji coba baru di beberapa daerah saja, seperti Bali, Bandung, dan Malang,” katanya.

Sementara itu, Menkomarves RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan harapannya agar semua pihak termasuk pemerintah daerah, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum tempat-tempat publik ini kembali dibuka atau lebih dilonggarkan. Hal ini terkait dengan potensi klaster CoViD-19 di berbagai tempat publik.

“Jadi kita mau hal ini (implementasi Peduli Lindungi), bisa disosialisasikan lebih luas lagi. Semua perlu ikut mempersiapkan, termasuk bagaimana nanti di warteg-warteg atau tempat makan yang kecil-kecil lainnya,” imbuhnya. (Rt)

HUMAS DIY

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020