Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Bantul (06/10/2021) jogjaprov.go.id – Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY kembali menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 massal. Vaksinasi yang digelar Rabu (06/10) pagi di Hutan Pinus Pengger, Dlingo, Bantul. Agenda dibuka Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dengan didampingi Kepala DLHK DIY, Kuncoro Cahyo Aji.

Pada sambutannya, Aji mengatakan bahwa kesuksesan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 DIY perlu didukung dengan partisipasi masyarakat. Aji berharap agar capaian persentase vaksinasi di DIY yang saat ini berada pada peringkat ke-4 di Indonesia, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk bisa lebih baik.

Sebelumnya, Aji mengatakan bahwa capaian persentase vaksinasi dosis pertama DIY telah mencapai angka 80% per Selasa (05/10). “Dari sisi cakupan vaksinasi DIY juga tergolong tinggi, sudah lebih dari 83 persen untuk vaksinasi dosis pertama dan 50 persen untuk dosis kedua. Begitupun juga vaksinasi lanjut usia sudah di atas 60 persen,” ujarnya menuturkan, Selasa (05/10) siang.

Meski demikian, pemerintah pusat belum menurunkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY dari Level 3. DIY akan tetap menyandang status sama untuk level PPKM pada masa perpanjangan PPKM 5-18 Oktober mendatang.

Aji mengaku melihat indikator penanganan Covid-19 di daerahnya dalam tren yang terus baik. Mulai dari jumlah kasus positif dan angka kematian harian yang terus mengalami penurunan, jumlah kesembuhan tinggi, sampai tingkat keterisian tempat tidur juga hanya sekitar 15%. Di sisi lain, pada hari yang sama, positivity rate DIY berada pada angka 0,64%. Jumlah kasus aktif terus menurun, saat ini tercatat pada angka 1.182 orang.

Sementara itu, Kepala DLHK DIY mengatakan bahwa target partisipan pada kesempatan tersebut berjumlah sebanyak 530 orang. “Vaksinasi dapat diikuti oleh masyarakat umum, pelaksanaannya satu hari saja. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), Pemkab Bantul, Puskesmas Dlingo 2, dan para pengelola destinasi wisata setempat,” ujarnya.

Ia berharap, nantinya kegiatan ini akan dapat dilaksankan secara berkesinambungan demi terwujudnya kekebalan komunitas sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masa yang akan datang. Adapun DLHK DIY sebelumnya juga telah menyelenggarakan beberapa kali vaksinasi Covid-19 massal yang dilakukan bersamaan dengan penanaman pohon di wilayah DIY, diantaranya Kawasan Tahura Bunder (Gunungkidul) dan Kawasan Desa Wisata Sriharjo (Bantul). [vin]

 

HUMAS DIY

( artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


 

Sleman (30/09/2021) jogjaprov.go.id. – "Boten sah tegang pak, santai mawon, sampun sarapan to wau" demikian sekelumit dialog pemberi motivasi dari Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, SH., kepada Fajar Riyatno (usia 58 tahun) warga Gamplong, salah satu peserta vaksinasi untuk pelaku wisata di DIY tadi pagi (30/09), ketika memantau pelaksanaan vaksin dosis 2 di Studio Alam Gamplong, Moyudan, Sleman.

Antusiasme para pelaku wisata dan masyarakat sekitar untuk mengikuti kegiatan vaksinasi ini cukup tinggi. Sejak pukul 07.30 WIB, datang dengan kendaraan bermotor baik roda 2 dan dengan mobil silih berganti memadati lapangan parkir Studio Alam Gamplong, yang diatur anggota BPBD Sleman dan penyelenggara vaksinasi, dengan tertib bahu membahu memandu peserta vaksinasi yang berprofesi sebagai pramuwisata, penjaga warung makan, penjaga tiket, penjaga parkir obyek wisata serta masyarakat di sekitar obyek wisata.

Meskipun di bawah teriknya sinar matahari peserta vaksinasi sabar antri sejak dari tempat pendaftaran untuk mengisi data, skrinning, cek kesehatan, cek suhu, cek tensi satu per satu sampai pelaksanaan vaksinasi dengan prokes yang ketat dan ditangani tim dari Puskesmas Moyudan dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo, SH., yang datang memantau didampingi Tim Vaksin Dosis 2 dari Dinas Pariwisata DIY melihat dari dekat proses pelaksanaan vaksinasi tersebut sembari berdialog memotivasi peserta vaksinasi dengan ramah.

Kepada jogjaprov.go.id di sela-sela pemantauannya, ketika dikonfirmasi tentang seberapa jauh kesiapan pengelola wisata DIY menjelang dibukanya obyek wisata di DIY untuk menerima wisatawan di masa Pandemi Covid 19, Singgih menyampaikan bahwa kesiapan dibukanya kembali obyek wisata di DIY, yang paling penting adalah terlebih dahulu mendapat sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). "CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan” jelasnya.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa  sekarang ini seluruh usaha pariwisata  termasuk hotel, restoran, lokasi wisata, tempat penjualan oleh-oleh di DIY, lebih dari 300  tempat usaha pariwisata yang telah mendapatkan sertifikasi CHSE. Mereka yang telah mendapatkan CHSE ini sudah sangat siap dibuktikan dengan pengakuan sertifikasi CHSE tersebut. Sedangkan untuk tempat/obyek wisata yang lain seperti obyek wisata yang berbasis alam, berbasis masayarakat, desa wisata yang belum mendapatkan sertifikasi CHSE dipastikan sedang dan sudah dilakukan verifikasi untuk memastikan mereka mengenai peralatan, SDM dan segala sesuatunya untuk mendukung CHSE, betul-betul sudah dipersiapkan.

Sementara untuk membuka seluruh obyek wisata, tinggal menunggu aba-aba dari pemerintah pusat karena kita sudah mendapatkan sertifikasi CHSE tersebut, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, pendataan wisatawan, untuk kebutuhan tracing dan tracking.

Disinggung berapa persen pelaku pariwisata yang telah divaksin hingga hari ini, Singgih menambahkan bahwa vaksinasi bagi para pelaku pariwisata hingga saat ini telah mencapai sekitar 94 % dan 6 % yang belum mengikuti vaksinasi karena berbagai alasan, ada penyakit komorbid yang menyertainya sehingga dia tidak bisa divaksin. Pada intinya para pelaku wisata di DIY, Kabupaten Kota se-DIY telah tervaksin sehingga para pelaku wisata tersebut sudah siap dan aman menerima kunjungan wisatawan.

Adapun target vaksinasi di Gamplong tersebut sebanyak 1000 orang sesuai dengan waktu pelaksanaan vaksin dosis 1 sebanyak 1000 orang pelaku wisata dan keluarga. Namun hal ini bisa lebih, mengingat hari ini juga dibuka vaksin dosis 1 tambahan bagi yang belum mengikuti vaksin.

Di akhir pantauannya Kepala Dinas Pariwisata DIY mengharapkan kepada masyarakat yang akan mengunjungi Yogyakarta, karena sudah ada 8 obyek wisata yang diujicoba dibuka, dari hasil evaluasi ternyata masih banyak pengunjung yang belum mendownload/aplikasi PeduliLindungi  sebagai skrining  untuk kesehatan, juga belum menggunakan sistem reservasi visitingjogja untuk melakukan reservasi. "Dua aplikasi ini wajib digunakan oleh masyarakat/wisatawan yang berkunjung di Jogja dengan tujuan untuk kebaikan kita semua" tutupnya. (kr)

HUMAS DIY

( artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


Yogyakarta (29/09/2021) jogjaprov.go.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, saat ini kasus konfirmasi nasional dan wilayah Jawa-Bali sudah turun signifikan dibandingkan negara tetangga. Penurunan kasus konfirmasi nasional hingga 96,4% dari titik puncaknya, 15 Juli 2021.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, dan Sekda DIY Kadarmanta Baskara AJi beserta pejabat terkait hadir mengikuti rapat koordinasi secara virtual ini di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Rabu sore (29/09).

Dalam kesempatan tersebut Sri Sultan menyampaikan laporan, yang pertama tentang update laporan bahwa vaksin untuk pelajar usia 12 sampai 18 tahun di Yogyakarta baru mencapai 84,30%. Sedangkan vaksin untuk guru dan tenaga pendidikan 92,44%.

Gubernur DIY menjelaskan dalam hal pembelajaran tatap muka, pihaknya mengambil keputusan dengan sangat hati-hati. “Di mana kami mengambil kebijakan untuk mencoba tatap muka. Kami hati-hati bagaimana ketentuan kami harus divaksin semua,” terang Sri Sultan. Hal ini dilakukan dengan sangat hati-hati bukan berarti menentang keputusan pemerintah, tidak. Sri Sultan juga berharap, semoga setelah dua minggu ini akan ada banyak kemajuan untuk bisa dilakukan secara lebih.

Yang kedua, Sri Sultan menyampaikan bahwa ke depan mungkin Yogyakarta akan membutuhkan vaksin lebih banyak. Hal ini dikarenakan sudah dimulainya kedatangan para mahasiswa dari luar daerah untuk masuk perkuliahan secara tatap muka yang direncanakan akan dimulai pada awal Oktober mendatang.

“Kami berharap, mahasiswa ini yang kemungkinan di daerahnya belum divaksin, mau tidak mau kita harus melakukan vaksinasi. Sehingga kebutuhan kami mungkin akan meningkat dari rencana semula 2,8,” terang Sri Sultan. Sri Sultan menambahkan, bila nanti presentasenya jauh diatas 100% berarti sisa tersebut, berkemungkinan bukan ber-KTP Yogya.

Terkait hal ini, Menko Marves meminta kepada Kementerian Kesehatan RI untuk memperbaiki masalah vaksin karena beberapa waktu yang lalu untuk melakukan entri data cukup sulit.

Menko Marves juga menyetujui usulan Sri Sultan untuk menambah jumlah vaksin. “Kalau tadi Pak Sultan minta tambahan vaksin, saya kira masuk akal sekali karena mahasiswa dari luar mungkin masih banyak yang belum divaksin,” ucap Menko Marves. Ia pun meminta kepada Menteri Kesehatan segera untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam rapat koordinasi tentang evaluasi PPKM Jawa-Bali, Menko Marves menginformasikan, bahwa situasi pandemi Covid-19 masih terus menunjukkan tren perbaikan. Jumlah kasus konfirmasi harian nasional Jawa-Bali berada pada posisi yang sama pada tahun lalu, sehingga RS dalam kondisi yang baik.

Tingkat reproduksi efektif Indonesia dan Jawa-Bali terus menurun <1, mengindikasikan terkendalinya pandemi Covid-19, dan juga testing yang terus meningkat serta tingkat positivity yang sudah 1%. Namun ia juga menegaskan, penguatan testing tracing harus terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang kasus baru.

Ia pun menambahkan, terkendalinya Covid-19, mendorong pemulihan aktivitas belanja masyarakat yang cepat. Indeks nilai belanja untuk Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur juga sudah mendekati kondisi pra pandemi.

Sedangkan perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyampaikan, bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat dilaksanakan pada 99% satuan pendidikan yang berada pada situasi Covid-19  level 3 dan 2 berdasarkan SKB 4 Menteri, sementara satuan pendidikan yang berada pada daerah level 4 sepenuhnya PJJ.

Ia melaporkan terkait pelaksanaan PTM terbatas, praktis di semua level 1, 2, dan 3 sudah melakukan PTM terbatas, hanya 0,2% saja dari seluruh satuan pendidikan yang masih melakukan PJJ.

“Untuk sekolah-sekolah masih banyak yang belum melakukan pengisisan terkait dengan kesiapan dalam kegiatan masuk sekolah. Kondisi sekarang masih 49% yang sudah melaporkan apakah sudah ada saluran sanitasi dan kebersihan, apakah sudah ada faskes kesehatan, dan apakah ada warga-warga sekolah yang tidak boleh masuk sekolah,” ungkapnya.

Dilaporkan, posisi sampai dengan hari ini 49% sekolah yang melakukan PTM terbatas dari 53% yang sudah melapor. “Jadi, mohon bantuan Dinas Pendidikan di daerah untuk mendorong sekolah-sekolah untuk bisa melaporkan sehingga kami juga bisa melakukan monitoring dengan lebih baik lagi,” pintanya.

Adapun Menteri Kesehatan RI, menyebutkan bahwa “Kasus anak mengalami penurunan seiring dengan penurunan kasus akan tetapi dalam dua minggu terakhir, terjadi  kenaikan untuk kasus konfirmasi di usia di bawah 12 tahun yaitu, usia-usia yang belum divaksinasi dan itu sudah PTM.  Jadi kesimpulannya,  sejak PTM dibuka memang ada kenaikan kasus untuk anak-anak, relatif dibandingkan dengan usia 18 tahun,” jelasnya.

Dalam hal ini, Menteri Kesehatan RI berpesan kepada tiap kepala daerah agar melaksanakan surveilans Covid-19 terstandar untuk pemantauan dan evaluasi PTM terbatas di satuan pendidikan. Strategi surveilans ini harus dilakukan bersama-sama dengan stategi testing orang bergejala dan pelacakan kontak erat dan respon outbreak di lingkungan satuan pendidikan. (fk)

 

HUMAS DIY

( artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


Setiap suntikan jarum yang menembus lengan warga DIY selama pelaksanaan vaksinasi adalah buah dari gotong royong banyak kalangan. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap sedulur yang telah ikut berkontribusi dalam pelaksanaan vaksinasi di berbagai penjuru DIY.

Per 28 September 2021, cakupan vaksinasi DIY dosis pertama telah mencapai 80,61 persen. Sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 44,86 persen.

Berdasarkan standar WHO, setidaknya 60-70 persen masyarakat harus sudah divaksin untuk mencapai herd immunity. Untuk itu, Pemda DIY terus mengupayakan percepatan vaksinasi bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Panjenengan yang kini membaca unggahan ini.

Kini cahaya di ujung dari pagebluk ini telah terlihat. Namun seperti ungkapan "eling lan waspada", kita tetap perlu menjaga momentum ini terus bergerak dan semakin membaik. Tetap waspada dengan menjaga prokes di manapun kita berada.

Terimakasih bagi sedulur yang telah mengikuti vaksinasi dan membantu menyebarkan info vaksin. Bersama kita bangkit. Menjadikan Jogja rumah yang nyaman dan aman.

Sumber : Humas Jogja


Yogyakarta (25/09/2021) jogjaprov.go.id - Setelah satu pekan pelaksanaan uji coba sejak 20 September 2021, pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk SD dan PAUD harus tetap diwaspadai.

Sekretaris Daerah DIY R. Kadarmanta Baskara Aji mengatakan untuk SD dan PAUD perlu perlakuan yang sangat hati-hati sebab siswa pada kedua jenjang tersebut belum memungkinkan untuk menerima vaksin. 

“Perlu diperhatikan jumlah waktu belajar dan jumlah siswa yang mengikuti tatap muka,” ujarnya ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Sabtu (25/09).

Meskipun, lanjutnya, pada prinsipnya vaksinasi bukan persyaratan dilakukannya PTM. Namun, untuk wilayah DIY memang vaksinasi diberlakukan jika ingin melaksanakan PTM.

Menanggapi pemberitaan mengenai munculnya klaster sekolah, Baskara Aji menegaskan bahwa kasus positif yang muncul di sekolah bukan klaster dan kemungkinan dibawa dari luar sekolah.  

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Didik Wardaya menambahkan di DIY terdapat  234 sekolah yang sudah siap melaksanakan PTM. Baik dari sisi kesiapan sudah memenuhi syarat ketercapaian vaksin maupun pemberlakuan protokol kesehatan. 

“Rata-rata akan mulai melaksanakan PTM pada 4 Oktober nanti”, imbuhnya.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nadiem Makarim mengatakan sebanyak 42% satuan pendidikan yang berada di level 3, 2, dan 1 selama pemberlakuan PPKM menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Setiap daerah memiliki persentase berbeda, namun terkadang tidak sinkron dengan laju vaksinasi. 

“Untuk itu butuh bantuan dari pemerintah daerah untuk memperbolehkan satuan pendidikan di level 1-3 yang memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM terbatas sesuai Inmendagri PPKM dan SKB 4 Menteri,” jelasnya.

Ia menambahkan pihaknya memerlukan dukungan dari Dinas Kesehatan di masing-masing daerah untuk menyukseskan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah menjadi prioritas nasional.

Lebih lanjut, keadaan saat ini PAUD dan SD tidak bisa divaksinasi menyebabkan kehilangan pendidikan selama satu tahun kehilangan pendidikan. Padahal, yang paling membutuhkan vaksinasi adalah siswa pada jenjang tersebut. Ia memaparkan dari 62% pendidik dan tenaga pendidik yang menerima vaksinasi, sebanyak 39% yang telah menerima vaksinasi lengkap dosis 2.

“Saya mengapresiasi kepala daerah yang tidak hanya memprioritaskan siswa tapi juga wali murid,” terangnya.

Nadiem menjelaskan beredarnya isu mengenai 15.000 siswa dan 7.000 guru positif Covid-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi. Hal ini disebabkan data belum bisa direkonsiliasi dengan baik.

“Tapi solusinya bisa melalui pedulilindungi,” imbuhnya.

Ia menambahkan Kemendikbud Ristek dan Kemenkes sedang menguji coba sistem pendataan baru dengan aplikasi pedulilindungi. Satuan pendidikan akan memperoleh notifikasi WhatsApp kasus terkonfirmasi dan kontak erat warga satuan pendidikan dan keluarga. Pengunjung atau tamu wajib scan QRCODE dengan aplikasi pedulilindungi saat akan masuk satuan pendidikan.

“Kami bisa bantu pemda melalui integrasi data pedulilindungi ini,” jelasnya.

Ia menjelaskan adanya temuan kasus di satuan pendidikan pada bulan September ditindaklanjuti dengan membantu penelusuran kontak erat dan melaporkannya ke satgas Covid-19 setempat, memastikan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi ditangani, sterilisasi satuan pendidikan dan penghentian kegiatan PTM. Ia juga berharap agar pemerintah dapat melakukan monitoring pada pelaksanaan pembelajaran tersebut.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyusun strategi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Terdapat 4 hal utama yang perlu diperhatikan yaitu protokol kesehatan, surveilans, vaksinasi dan layanan rumah sakit.

“Sesudah PTM dilakukan survei active case setelah tatap muka dan ditemukan dari 22 sekolah 8 negatif, sisanya ditemukan kasus positif,” terangnya.


Ia menjelaskan strategi ini melihat dari keberhasilan China menggunakan active case finding (ACF). Misal, jika hasil ACF mencapai 0-1%, maka dilakukan isoman/terpusat, pelacakan kontak erat, karantina kontak erat, entry dan exit test, tes kontak erat, PTM tetap berjalan untuk rombongan belajar (rombel) yang tidak terpapar. Sementara, jika hasil 1-5%, dilakukan tes semua anggota rombel, PTM tetap berjalan untuk rombel yang tidak terpapar. Sementara, lebih dari 5%,  ACF untuk response outbreak, pool test semua anggota sekolah dan PTM dihentikan sementara. (in/vin)

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020