Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta


Yogyakarta (08/04/2020) jogjaprov.go.id -
 Sebagai bentuk apresiasi dan wujud dukungan moril, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar video konferensi dengan para tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Rujukan COVID-19. Agenda video konferensi sendiri digelar di Ruang Media Center Kantor Gubernur DIY, Gedhong Pracimosono Lantai 2, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Adapun agenda tersebut diikuti oleh 22 RS dari 26 RS Rujukan COVID-19 di DIY.

Secara garis besar, Gubernur DIY menyatakan rasa terima kasihnya kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Rujukan atas kerja keras dan pengabdiannya dalam melayani pasien COVID-19. Sultan kemudian menjelaskan hasil tindak lanjut dari video konferensi yang digelar. “Secara umum, pembahasan utamanya terkait dengan Alat Pelindung Diri (APD), juga PCR (Polymerase Chain Reaction, -red), dan sistematika rujukan,” jelas Sultan. Sultan menjelaskan bahwa DIY masih memiliki 1,500 stok APD yang siap untuk didistribusikan. “Saya kira APD tidak masalah. Termasuk bagaimana tenaga medis terlindungi tak hanya soal pakaian saja, namun juga diterima oleh masyarakat. Kami sudah sediakan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis, ada di Badan Diklat, di Jalan Melati, Baciro,” jelas Sultan.

Di samping itu, mengenai PCR, Sultan menjelaskan bahwa mulai Selasa (07/04) terdapat dua penambahan RS yang ditunjuk untuk bisa melakukan uji laboratorium mandiri. Sultan menjelaskan, “Di Jogja kan sebelumnya laboratorium pusat hanya satu di BBTKLPP Imogiri. Mulai kemarin, bisa dilakukan juga di Sardjito dan di RS UGM. Jadi saat ini sudah 3 yang bisa uji lab mandiri, harapan saya bisa lebih cepat.” Sultan juga berharap bahwa sistematika rujukan bisa segera tertangani dengan baik. “Saat ini, dari 26 RS Rujukan pasien COVID-19, baru 50% yang digunakan, jadi sementara masih mencukupi. Kami akan selesaikan supaya bisa diketahui duduk persoalan,” jelas Sultan.

Lebih lanjut, masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) terus akan dipantau secara berkesinambungan. “Untuk yang terkonsentrasi ada di Kabupaten Sleman, sudah disediakan tempat karantina ODP yakni di Asrama Haji dan juga di Badan Diklat di Kalasan. Kami akan terus menyuplai suplemen sebagai antibodi ketahanan tubuh,” jelas Ngarsa Dalem. Sementara itu, untuk ODP di Kota dan Kabupaten lain diminta melakukan karantina secara mandiri sembari difasilitasi pemerintah setempat dengan kontrol dan suplai suplemen yang tepat sasaran.

Berkaitan dengan keputusan DIY yang belum bisa menyandang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sultan mengatakan bahwa jauh sebelum adanya status PSBB itu sendiri, DIY telah memberlakukan skema tanggap darurat bencana, membatasi kedekatan fisik dan juga melakukan screening. Sultan kembali mengimbau dan mengingatkan para pendatang yang memasuki wilayah DIY, untuk bersedia diisolasi selama 14 hari. “Supaya selama isolasi, para pendatang bisa menjauhkan fisik dari keluarga dan bila merasa tidak sehat bisa langsung ke RS atau puskesmas setempat,” imbuh Sultan. [vin]

Humas Pemda DIY


 

Yogyakarta (09/04/2020) jogjaprov.go.id – Pandemi Covid – 19 telah menimbulkan dampat negatif pada aspek sosial ekonomi di masyarakat. Untuk itu, Pemda DIY semakin keras berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui sinkroninasi anggaran penangan Covid – 19 dengan kabupaten/kota se- DIY.

Pembahasan tersebut dilakukan pada rapat bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wagub DIY KGPAA Paku Alam X bersama jajaran pejabat dan Kepala OPD serta Sekda se-DIY, Kamis (09/04) di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Kepala Bappeda DIY, Drs. Budi Wibowo, S.H., M.M. mengungkapkan, seluruh kabupaten/kota di DIY sedang menyusun draft perencanaan penganggaran. Nantinya dari draft tersebut, akan tergambar apa saja yang menjadi kebajiban desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Dengan begitu anggaran untuk menanggulangi Covid – 19 nantinya akan tersalur dengan efektif dan efisien dan tidak tumpang tindih.

Menurut Budi, draft anggaran ini diperlukan agar jangan sampai masyarakat nanti menerima bantuan dobel. Hal tersebut karena ada aturan kebijakan yang menyakatan masyarakat sebaiknya hanya memperoleh satu jenis program bantuan. Dengan begitu penyaluran bantuan akan lebih merata.

“Penerima Jadup jangan sampai menerima semua jenis bantuan. Misalnya sudah dapat PKH atau dapat Kartu Pra Kerja ya sudah satu jenis saja. Dengan begitu akan lebih efisien. Tidak satu orang menerima bantuan dari berbagai sumber,” jelas Budi.

Selain memaksimalkan kabupaten/kota, Pemda DIY juga menggandeng CSR BUMN yang telah bersedia mengucurkan dana sebesar 4.5 miliar untuk membantu penanggulangan Covid – 19 ini. Ketika nanti draft sudah jadi dan sudah bisa dijadikan acuan operasional, maka CSR juga akan memegang acuan tersebut. Sehingga nantinya CSR daik BUMD maupun BUMD ataupun swasta yang akan ikut berperan tetap memiliki acuan sehingga penganggaran mereka pun lebih efektif dan efisien.

Hal tersebut karena dana yang dimiliki Pemda DIY untuk menangani Covid – 19 ini berada pada pos anggaran belanja tidak terduga. Dalam arti hanya pada kondisi tak terduga seperti Pandemi Covid – 19 ini maka dana tesebut bisa digunakan. “Kalau misalnya satu program kita anggarkan satu juta, kemudian oleh swasta sudah di cover 500 ribu, maka kita tinggal menggenapi kekurangannya yaitu 500 ribu,” ujar Budi.

Saat ini, terkait anggaran, selain memakai dana tak terduga, Budi juga menyampaikan, DIY telah memangkas banyak anggaran yang tidka terlalu krusial untuk dialihkan pada penanganan Covid – 19. DIY telah mampu memangkas sebesar 700 miliar dari seluruh komponen untuk pembiayaan penanganan Covid – 19. Namun demikian, Budi mengungkapkan, apabila belum mencukupi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk bisa mengalihkan Dana Keistimewaan DIY untuk menangani Covid – 19.

 Budi juga mengapresiasi kinerja di level bawah seperti pedesaan yang telah mengupayakan untuk bisa berperan dalam realokasi anggaran. Menurutnya, beberapa desa mampu merealokasi anggaran hingga Rp 150 juta guna menangani Covid – 19. Untuk itu Budi berharap, upaya penyusunan draft guna mewujudkan sinkronisasi anggaran ini mampu memberikan hasil yang nyata untuk masyarakat. Selain itu juga Budi berharap dukungan semua pihak dan lapisan masyarkat untuk bersama-sama berjuang mengatasi kondisi yang sedang tidak bersahabat ini. (uk)

Humas Pemda DIY


Yogyakarta (08/04/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah memutuskan belum akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dikarenakan jumlah kasus CoViD-19 di DIY masih stabil dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan.

Hal ini menjadi kesimpulan dari Pertemuan Gubernur DIY dengan Bupati/Wali Kota se-DIY dan Forkopimda DIY terkait Penanganan CoViD-19 pada Rabu (08/04). Pertemuan ini dilakukan di Dalem Ageng, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Usai pertemuan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pun mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesepakatan bersama.

“Kami bersama kabupaten/kota maupun Forkopimda tadi sudah sepakat belum waktunya kita menerapkan PSBB. Saya hanya akan mempersiapkan untuk lonjakan pemudik saja. Karena juga belum memenuhi syarat epidemologi maupun transmisi lokalnya juga belum besar. Jadi (PSBB) belum perlu,” imbuhnya.

Saat pertemuan, Sri Sultan pun mengungkapkan, pada dasarnya DIY telah menerapkan esensi dari penerapan PSBB itu sendiri, selama merebaknya CoViD-19. Pengawasan kepada masyarakat pun langsung dilakukan bahkan sampai tingkat desa.

“PSBB itu sebenarnya kan juga sudah dilakukan, hanya saja kita menggunakan istilah tanggap darurat. Sejak penetapan tanggap darurat, masyarakat mulai melakukan pembatasan mandiri,” ujar Sri Sultan.

Meski saat ini telah diputuskan DIY belum akan menerapkan PSBB, tetapi Sri Sultan mengatakan semua pihak dapat mulai melakukan persiapan. Sehingga jika nantinya PSBB harus dilakukan, bisa dilakukan segera dan tidak tergesa-gesa. Dengan kondisi yang telah terjadi di DIy saat ini, jika PSBB nantinya perlu dilakukan, tinggal dilakukan pengetatan pengawasan saja.

“Yang jadi persoalan, jelang penerapan PSBB di DKI Jakarta mulai Jumat (10/04) besok, kita tidak tahu apakah akan ada lonjakan pemudik dari Jakarta atau tidak. Karena itu, kami meminta kerja sama semua kabupaten/kota dan aparat terkait untuk bersama melakukan pengawasan pemudik,” imbuh Sri Sultan.

Sri Sultan pun menegaskan agar masyarakat DIY tetap mampu menjadi subjek dala upaya pencegahan penyebaran CoViD-19. Menurut Sri Sultan, jika dilihat dari pergerakan masyarakat saat ini, tergambar jelas jika masyarakat DIY masih memiliki modal sosial yakni kesadaran diri dan upaya gotong royong dalam menghadapi bencana, seperti halnya saat harus mengatasi bencana-bencana terdahulu.

Terkait penanganan pemudik yang dipastikan akan menjadi ODP, Sri Sultan mengungkapkan, Pemda DIY akan membantu kabupaten/kota dalam hal pengadaan suplemen berupa vitamin selama 14 hari untuk dikonsumsi para ODP. Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan para tenaga medis, Pemda DIY, Pemkab/Pemkot se-DIY, maupun berbagai pihak diharapkan pandemi CoViD-19 segera usai.

“Harapannya, jumlah yang positif makin jauh berkurang, dan semoga April ini semuanya juga landai, sehingga di akhir tanggap darurat yang sudah ditetapkan, semua bisa selesai,” kata Sri Sultan.

Gubernur DIY pun menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota se-DIY agar bisa mengarahkan semua desa untuk melakukan realokasi APBDesa, baik yang sumbernya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna pembiayaan penanganan CoViD-19.

Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, bupati/wali kota se-DIY semua telah menyampaikan kondisi di daerahnya masing-masing. Dan dari penuturan tersebut disimpulkan kondisi DIY saat ini belum memenuhi persyaratan untuk suatu daerah menerapkan PSBB.

“Tingkat penyebaran dan transmisi lokalnya belum memenuhi syarat. Dan kita ini ada kecenderungan landai untuk peningkatan kasus. Karena ini masukan dari kabupaten/kota, tentu kita di provinsi menindaklanjutinya. Nanti kita ikuti saja eskalasinya, kalau ada peningkatan tentu akan dibicarakan lagi,” imbuhnya.

Terkait pemudik, dari laporan Bupati/Wali Kota, rata-rata terjadi penurunan jumlah pemudik, kecuali untuk Kabupaten Gunungkidul yang sampai Selasa (07/04) masih cukup banyak. (Rt)


Yogyakarta (07/04/2020) jogjaprov.go.id - “Sampai dengan saat ini, tengah dilaksanakan koordinasi Gubernur se-Jawa, bagaimana cara mengkonsolidasikan diri untuk menekan laju pemudik. Kesepakatannya hanya itu, bagaimana kita mencoba mencari cara dan mengambil kebijakan yang menekan laju masyarakat berbondong-bondong kembali ke daerah,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Hal tersebut disampaikan beliau di Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan, Selasa (07/04) malam sesaat setelah menggelar video konferensi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan.

Pada kesempatan tersebut, Sultan turut menyampaikan bahwa saat ini Pemda DIY belum dapat memprediksi total jumlah pemudik yang akan memasuki wilayah DIY. “Diperkirakan jumlah yang mudik saat ini adalah 30%. Kami belum bisa memperkirakan peak untuk pendatang ke Jogja ini sudah selesai dan menurun ataukah belum,” jelas Sultan.

Sultan berharap, jumlah 2.908 orang yang dinyatakan berstatus sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) akan selalu diawasi. “Mereka yang sedang diisolasi ini akan kita beri vitamin untuk antibodi. Karena itu satu-satunya cara agar kondisi badan fit, mengingat virus Corona belum ada obatnya. Harapannya jikalau pun ada virus, tidak menghasilkan kurva lonjakan yang tinggi,” tambah Sultan.

Terkait dengan kemungkinan adanya penolakan jenazah pasien COVID-19, Sultan mengatakan bahwa sejatinya masyarakat jangan pernah memiliki kekhawatiran semacam itu. “Selama ini saya belum pernah mendengar kasus seperti itu di DIY. Kalau pasien yang sudah meninggal, virusnya juga akan mati. Semoga tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan,” ujar Sultan.

Pendapat Sultan juga turut diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji. Aji menuturkan bahwa pasien COVID yang meninggal sudah diurus RS dan telah memenuhi syarat untuk dimakamkan di pemakaman umum. “Persoalan nanti yang menguburkan harus pakai APD, biarlah itu menjadi kewenangan dan diurus oleh yang terkait,” ujar Aji.

Sementara itu, berkaitan dengan penolakan tenaga medis untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, Sultan mengimbau kepada masyarakat agar tidak menolak kehadiran mereka tanpa dasar yang benar. “Ketika kembali, para dokter dan suster sudah membersihkan diri. Tentunya mereka juga telah memastikan dirinya bersih dan tidak ingin tertular. Mereka kan juga punya keluarga, sehingga pasti menginginkan dirinya dan keluarganya aman,” imbau Sultan.

Lebih lanjut, Sultan mengatakan bahwa Pemda DIY telah berinisiasi untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis yang aktif melayani pasien positif COVID-19 di DIY. Tukas Sultan, “Kami telah menyediakan tempat di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, Jalan Melati, Baciro. Badan Diklat ini sudah memenuhi syarat untuk bisa digunakan sebagai tempat tinggal sementara tenaga medis. Semoga tidak ada penolakan dari masyarakat setempat.”

Di satu sisi, Sultan juga berharap, adanya bencana nonalam COVID19 ini semakin meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas diantara masyarakat. “Kita semua juga berupaya bagaimana semua bisa sehat kembali. Kita sudah berjuang bersama, dari awal kami ingin masyarakat tidak sekadar menjadi objek, namun menjadi subjek dalam proses mengatasi virus Corona. Misalnya dengan pembatasan akses jalan yang merupakan inisiatif warga. Sisi positifnya, hal itu dilakukan untuk mempermudah verifikasi yang datang, tapi kalau totally ditutup, maka perlu diingatkan.”

Adanya solidaritas ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendisiplinkan diri. “Apalah artinya pemerintah daerah kalau masyarakatnya sendiri tidak disiplin. Adanya realokasi anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kelurahan dan perangkat desa setempat dalam rangka berpartisipasi dan membantu masyarakat di sekitarnya yang tidak memiliki akses untuk keluar karena adanya pembatasan wilayah dan sebagainya. Kekuatan Jogja kan spirit gotong royong dan modal sosial, seperti halnya saat peristiwa 2006 dan 2010,” tutup beliau.

Dishub DIY Turut Berupaya Kontrol Jumlah Pemudik

Di sisi lain, saat ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk menekan laju pemudik. “Rencananya akan diberlakukan beberapa skenario untuk bisa mengontrol pendatang yang akan masuk wilayah DIY yakni peraturan bahwa jika naik kendaraan roda dua tidak boleh berboncengan, pembatasan jumlah penumpang sesuai dengan tipe jenis mobil, serta kelengkapan surat-surat dan obat-obatan yang harus dibawa,” jelasTavip.

Adapun pemeriksaan ini akan dilakukan pada titik-titik tertentu yang tersebar di wilayah DIY sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah. Adapun operasi gabungan ini akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur dari Dinas Perhubungan DIY dan Kabupaten, TNI, POLRI, POL PP, ORARI, dan RAPI. Tavip berujar bahwa skema ini direncanakan akan mulai diberlakukan pada minggu ini. “Akan dilakukan pengecekan terhadap setiap kendaraan yang masuk Jogja, terkait administrasi, surat ijin dari RT tempat asal, surat dokter, juga perlengkapan kesehatan,” jelasnya.

Tavip menambahkan, “Untuk armada umum sendiri, operator kendaraan harus melakukan sosialisasi terkait kesehatan, kendaraan harus laik jalan, membatasi jumlah penumpang sesuai dengan penerapan physical distancing, dan uslah, atau menyiasati jumlah penumpang dengan menaikkan harga.”

Selain pengecekan di lapis luar, Tavip mengatakan bahwa akan dilakukan pula pengecekan di lapis dalam seperti terminal, bandara, dan stasiun. “Kami antisipasi angkutan umum terutama bus yang biasanya menurunkan penumpang di tengah jalan. Untuk saat ini, semua penumpang harus diturunkan di terminal dan didata."
.
Jika saat pemeriksaan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan pribadi, maka pihaknya akan melarang kendaraan tersebut memasuki wilayah DIY. “Untuk kendaraan umum seperti bus, akan menjadi kewenangan Dirjen Perhubungan Darat. Kami akan mencatat plat nomor bus, PO apa, dan pelanggaran apa yang dilakukan. Kalau memenuhi syarat pun, tidak serta merta bisa lolos, tetap harus ada pemeriksaan sesuai SOP, misalnya thermo gun dan surat-surat,” tutup Tavip. [vin]


Yogyakarta (07/04/2020) jogjaprov.go.id – Pemda DIY berinisiasi untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis yang aktif melayani pasien positif COVID-19 di DIY. “Di sini kan banyak Badan Diklat untuk tempat pendidikan dan sebagainya. Diklat-diklat ini sudah memenuhi syarat untuk bia digunakan sebagai tempat tinggal sementara tenaga medis,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Keterangan tersebut diutarakan pada Selasa (04/07) di siang di Kompleks Dalem Ageng, Kantor Kepatihan, Yogyakarta. 

Lebih lanjut, saat disinggung mengenai kebijakan untuk mengantisipasi pendatang dan pemudik, Sultan mengatakan bahwa sampai saat ini belum diberlakukan pembatasan transportasi. “Tapi jauh sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikeluarkan presiden, kami telah melakukan kebijakan isolasi di tingkat desa, untuk mengontrol pendatang dari luar desa, dan itu ternyata sangat efektif,” jelas Sultan. Sultan menambahkan, adapun kebijakan yang telah diputuskan itu adalah tanggap darurat dimana Kepala Daerah punya wewenang melakukan isolasi.

Sultan kemudian berujar mengenai penetapan kebijakan PSBB di DIY, “Kami masih melakukan verifikasi, karena sebagian besar yang ada dalam peraturn PSBB itu sudah kita lakukan 2 minggu lalu, lewat status tanggap bencana tadi. Dasar yang kami gunakan adalah UU Kebencanaan, sedangkan PSSB berdasar UU Kesehatan dengan melakukan pembatasan sosial. Kami juga masih memperkirakan peak untuk pendatang ke Jogja ini sudah selesai dan menurun ataukah belum. Karena jumlah ODP dan PDP menjadi persyaratan dan dasar untuk bisa mengajukan PSBB.” Menurut Sultan, saat ini masyarakat telah dapat berperan sebegai subjek dengan mendisiplinkan diri untuk mencegah Corona. “Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat akan tinggal di rumah. Itu akan secara otomatis berimbas kepada sektor pariwisata yang sepi,” tukas Sultan.

Terkait dengan hal tersebut, saat ini Sultan menerangkan bahwa Pemda DIY tengah melakukan realokasi dana. Realokasi dana tersebut nantinya akan diperbantukan dengan dasar dari peraturan presiden. “Berdasar Keputusan Presiden, kami di daerah minimal ada 3 hal yang harus dilakukan membangun kembali setelah Corona berlalu yakni kesehatan, jaringan sosial, ekonomi khususnya pengusaha dan UMKM,”ujar Sultan.

Namun demikian, Sultan belum bisa memastikan bagi pengusaha yang dalam arti adalah diluar UMKM dan koperasi. “Kami belum tahu persis apakah bisa kami membantu usaha PT, CV atau firma di dalam aspek finansial, mungkin tidak bisa. Tapi kalau memberi keringanan dalam bentuk kebijakan pemerintah dapat diusahakan. Kami punya pengalaman di tahun 2006 dan 2010, saat itu kami mendesain sistem agar verifikasi untuk mendapatkan keringanan dari perbankan bisa dilakukan dan sebagainya,” tutup Sultan. [vin]


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020