Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

GERAKAN NYATA UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI “SIBAKUL JOGJA FREE-ONGKIR”

UMKM Terpukul

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pihak yang paling merasakan sangat terpukul atas dampak dari pandemi covid-19 pada wilayah DIY. Bahkan analisa Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY yang bersumber dari olahan data Dinas Koperasi UKM DIY, menunjukkan lebih dari 55 persen konsumen tidak dapat mengakses produk-produk UMKM, sehingga menurunkan omzet penjualan UMKM. Akibatnya sekitar 44 persen UMKM terpaksa melakukan lay-off atau menekan jumlah tenaga kerja, dengan merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja.   Kondisi itu mengaskan bahwa UMKM menjadi pihak yang terdampak, dengan sebagian besar dari mereka mengharapkan dukungan informasi atau media pemasaran. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya dukungan kebijakan dalam rangka mendukung pembelian produk-produk UMKM.

Mencermati hal itu, Pemerintah Daerah menilai upaya pemulihan ekonomi menjadi langkah yang dilakukan seiring dengan menekan penyebaran pandemic covid-19, dengan sejumlah tahapan dan prioritas. Salah satunya, dengan memberikan rangsangan masyarakat untuk membeli produk-produk UMKM, sebagaimana SE Gubernur DIY Nomor 519/7669 tentang himbauan untuk pembelian produk-produk UMKM.

SIBAKUL JOGJA Free Ongkir, sebagai sebuah aksi pemberdayaan nyata

Sebagai tindak lanjutnya, Dinas Koperasi dan UKM DIY mengoperasionalkan kebijakan tersebut dengan memberikan insentif maupun stimulus bagi UMKM terdampak covid-19. UMKM yang menjadi mitra Dinas Koperasi UKM DIY, diberi fasilitasi bebas ongkos kirim, apabila produknya dibeli oleh konsumen. Langkah ini, dibranding dengan SIBAKUL JOGJA free-ongkir, yang dimaksudkan produk-produk UMKM bisa mendapatkan pasarnya dengan konsumen, tanpa mendatangi atau bertransaksi secara konvensional, yang kesemuanya ditopang melalui sistem berbasis web. Sebelumnya, SIBAKUL JOGJA sebenarnya adalah sistem pendataan bagi koperasi dan UMKM, dikembangkan pada tahun 2019 untuk kemudian menjadi markethub untuk memasarkan produk-produk UMKM yang transasksinya dilakukan secara online.

Pembelian produk UMKM dilakukan secara daring atau on-line dengan tujuan meneguhkan kebijakan social distancing, melalui laman : (1) web sibakuljogja.jogjaprov.go.id sebagai market hub, dan (2) aplikasi playstore JOGJAKITA, yang didalamnya terdapat menu SIBAKUL JOGJA. Singkatnya, konsumen sama sekali tidak dibebani biaya ongkos kirim terhadap produk yang dibeli dari UMKM.

Ini adalah aksi nyata terhadap pemberdayaan UMKM yang terpuruk selama beberapa bulan terakhir, sekaligus melakukan pembinaan terhadap UMKM. UMKM yang berupaya bertahan di tengah pandemic covid-19 ini difasilitasi pemasarannya melalui SIBAKUL JOGJA dan mendapatkan kemudahan bebas ongkos kirim atau free-ongkir. Langkah ini justru disambut hangat oleh UMKM yang ada di DIY, untuk berbondong-bondong mendaftar ke Dinas Koperasi & UKM, secara online. Bahkan hingga pertengahan Juni, sudah terdapat 300 UMKM yang mendapat fasilitas free-ongkir, dengan sekitar 50 hingga 100 UMKM dalam proses kurasi oleh tim inventory Dinas Koperasi UKM DIY. Salah satu, pertimbangan dalam melakukan kurasi ini diantaranya adalah ketersediaan stok produk, melek IT, ketersediaan akses layanan perbankan secara daring, dan proses produksi yang tetap berpijak pada protocol kesehatan.

Pada sisi lain, animo masyarakat terhadap pengembangan SIBAKUL JOGJA free-ongkir ini cukup antusias, ketika hingga pertengahan Juni 2020, menunjukkan bahwa ongkos kirim senilai Rp 40 juta mampu memutar bisnis perekonomian masyarakat (konsumen, UMKM, dan ojol) senilai hampir Rp 240 juta atau enam kali lipatnnya. Artinya, skema pemberdayaan UMKM ini,  menjadi jawaban untuk pemulihan ekonomi bagi kalangan bawah yang masih berkeinginan untuk terus berjuang melewati masa pandemi covid-19 ini. Diharapkan kegiatan SIBAKUL JOGJA free ongkir ini menjadi cerminan nyata terhadap langkah Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif bagi masyarakat yang menginginkan layanan produk tanpa ribet dan kemudahan bagi pelaku KUMKM untuk mendapatkan pasarnya melalui media daring dan keringanan pada aspek biaya pengirimannya.

(mohon untuk dirilis pada media cetak dan media online)


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020