Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Kesehatan, Sosial dan Ekonomi jadi Prioritas Realokasi Anggaran DIY

Yogyakarta (20/04/2020) jogjaprov.go.id – Ada tiga prioritas utama yang menjadi realokasi anggaran Pemda DIY guna menangani Covid – 19 yaitu kesehatan, ekonomi dan sosial. Pusat mensyaratkan untuk realokasi anggaran lebih dari 50 % dan sudah dilakukan oleh DIY yang mengalokasikan hampir seluruh anggarannya untuk penanganan Covid – 19.

Demikian diungkapkan Sekda DIY, Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji usai melakukan video conference dengan Kemendagri guna menyampaikan hasil rapat Percepatan Penangan Covid – 19 bersama Kepala OPD se-DIY, Senin (20/04) di Ruang Ganesha, Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta

Aji mengungkapkan, saat ini, Pemerintah Pusat sudah menerima draft susunan realokasi anggaran dari DIY, dan sudah menyetujui. Untuk itu, penanganan di tiga sektor tersebut dapat segera dilaksanakan dengan lebih maksimal.

Aji mengungkapkan, saat ini anggaran untuk kesehatan salah satunya adalah pengadaan rapid test , APD, serta insentif untuk para Nakes yang menangani Covid – 19. Dengan fokus tersebut diharapkan mampu mengendalikan persebaran Virus Corona di DIY.

“Selain pengadaan sendiri kita juga minta bantuan dari pusat karena kalau kita upayakan sendiri tentunya tidak akan mencukupi. Untuk prioritas masih sama yaitu para nakes dan orang-orang yang memang dipandang rentan terhadap penularana,” ujar Aji.

Namun Aji menjelaskan, segencar apapun upaya pemerintah untuk bisa menghentikan persebaran Virus corona ini, tetap tidak akan mendapatkan hasil maksimal tanpa dukungan masyarakat. salah satunya di bidang kesehatan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan physical distancing, mengurangi kerumunan dan memaksa beraktivitas di luar rumah tanpa ada keperluan mendesak bisa menjadi kegagalan terbesar pada bidang kesehatan.

“Teman-teman penegak hukum kita fokuskan untuk membubarkan kerumunan dan keramaian di masyarakat. Sampe seminggu kemaren sudah 1500 kita bubarkan. Namun tetap perlu kesadaran masyarakat,” ucap Aji.

Untuk penangan sosial, Aji menjelaskan, saat ini pihaknya sednag menghitung dan mencocokan data. Bansos yang dicanangkan berasal dari berbagai sumber dana yaitu, Dana Desa, APBD II, APBD DIY, Danais, serta dari Pemerintah Pusat. Namun jumlah bantuan harus sama yaitu sebesar Rp. 600.000,00.

Aji mengungkapkan, Bansos yang akan diberikan harus berbasis data yang akurat. Sehingga tidak ada satu pihak yang menerima bantuan ganda. Hal tersebut agar penyaluran bansos lebih merata. Karena saat ini, banyak pihak yang membutuhkan bantuan mengingat kondisi ekonomi yang banyak mengalami perubahan.

“Sekarang ini kita rancang agar tidak ada duplikasi antara satu dengan yang lain agar semua yang membutuhkan mendapatkan Bansos ini. Selama ini kan ada yang sudah rutin dapat seperti PKH dan lainnya, nah ini secara rutin kan sudah dapat. Hanya nilainya yang akan kita follow up,” jelas Aji.


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020