Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Pemda DIY Siapkan Komparasi Data dan Regulasi Lanjutan

Yogyakarta (17/04/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mulai melakukan pengumpulan data dari berbagai bidang agar dapat menjadi dasar regulasi lanjutan. Hal ini dilakukan guna penanganan dampak CoViD-19 di DIY, utamanya demi kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi.

Hal ini diungkapkapkan Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji usai memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Bidang Tindak Lanjut Rencana Operasi CoViD-19 pada Jumat (17/04). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Aji menuturkan, fokus penanganan CoViD-19 bukan lagi hanya persoalan kesehatan, tapi juga kesejahteraan. 

“Berkumpulnya anggota Gugus Tugas dari berbagai bidang ini kami fokuskan pada bagaimana menyiapkan data dan regulasi ke depan. Data-data yang ingin kami satukan ialah data ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan yang terkait tenaga kerja,” ujarnya.

Dicontohkan Aji, data di bidang ekonomi yang dibutuhkan ialah menyandingkan regulasi yang telah dibuat OJK, regulasi dari kabupaten/kota di DIY dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, seperti insentif bagi perusahaan atau pelaku usaha. Selanjutnya, apa yang masih perlu dilakukan.

Di bidang tenaga kerja, data yang dibutuhkan adalah data pekerja yang mendapat PHK, dirumahkan, dan berapa yang berhak memperoleh kartu prakerja. Nanti akan disandingkan dengan data penanganan sembako, karena dasarnya sama-sama NIK. Data ini juga akan disandingkan pula dengan data penerima rutin bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

“Nanti akan kami buat besaran yang diterima sama. Jika memang yang diterimakan Rp 600.000 ya akan kami buat sama. Kita akan upayakan semua orang yang terdampak CoViD-19 ini untuk mendapatkan santunan atau bantuan sosial,” imbuhnya

Aji pun menegaskan, pemberian bantuan bagi warga yang terdampak CoViD-19 ini merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa, termasuk dalam hal penggunaan anggarannya.

Saat pembukaan rapat evaluasi ini, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menegaskan pentingnya komparasi data dari berbagai bidang Persandingan ini juga perlu dilakukan untuk beragam regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai pihak. “Ini agar tidak ada data yang tercecer, apalagi duplikasi,” jelas Sri Paduka. (Rt)

HUMAS PEMDA DIY


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020