Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Pemda DIY Lakukan Kontrol di 3 Perbatasan Menuju DIY

Yogyakarta (13/04/2020) jogjaprov.go.id - Guna mengantisipasi lonjakan pemudik yang memasuki wilayah DIY, telah diberlakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol yang ada dalam ketetapan Peraturan Kementerian Perhubungan RI No. 18/2020. “Tiga elemen pokok mengenai peraturan tersebut adalah pengaturan dalam konteks wilayah, pengaturan daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan mengenai langkah menghadapi arus mudik lebaran. Untuk kaitannya dengan DIY, tentunya pada poin pertama dan ketiga,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus Rayanto. Penjelasan tersebut disampaikan Tavip pada Senin (13/04) pagi di kantor Dinas Perhubungan DIY.

Terkait Langkah menghadapi arus mudik, Tavip menambahkan bahwa Pemda DIY melalui Dinas Perhubungn DIY telah memulai operasi persuasif ke masyarakat, misalnya mengontrol penggunaan masker pada setiap pengendara dan soal jaga jarak, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DIY terkait pemudik. Tavip berujar, “Untuk bandara, stasiun, kami telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan KAI untuk melaksanakan protokol sesuai dengan Peraturan Menhub RI. Kalau untuk kendaraan bus dan mobil pribadi, akan difilter di jalan perbatasan. Mulai minggu ini kami sudah lakukan,namun masih bersifat sosialisasi.” Adapun lokasi daera perbatasan yang akan menjadi posko penjagaan adalah Jalan Magelang (sekitar wilayah Tempel), Jalan Solo (wilayah perbatasan Prambanan), dan Kulon Progo (sekitar wilayah Congot).

Terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh penumpang kendaraan umum, penumpang kendaraan pribadi, maupun operator angkutan umum yakni:

Penumpang Moda Transportasi Bus:

  1. Menggunakan masker dan membawa alat kebersihan/kesehatan sesuai pedoman Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
  2. Setelah sampai tujuan, akan dilakukan pemeriksaan kepada penumpang. Bagi yang berasal dari zona merah, harus membawa surat keterangan dari RT daerah asal dan surat kesehatan. Selanjutnya, yang bersangkutan akan diperiksa suhu tubuhnya dengan thermo gun
  3. Jika tidak terdapat tanda-tanda yang mengindikasikan gejala COVID-19, maka akan diberikan surat pengantar dari terminal untuk disertakan saat melapor ke RT/RW di alamat tujuan
  4. Jika tidak membawa surat kesehatan baik sehat maupun tidak, yang bersangkutan akan diarahkan ke pos terpadu untuk diperiksa kesehatannya. Hasil pemeriksaan akan menjadi rekomendasi untuk menentukan penumpang tersebut dapat melakukan karantina mandiri atau harus secara khusus
  5. Membeli tiket secara online dan mampu menunjukkan bukti transaksinya 

Operator Armada Bus:

  1. Setiap bus harus membawa surat yang menyatakan laik jalan
  2. Setiap bus memberlakukan physical distancing atau hanya mengangkut penumpang 50% dari total jumlah kursi
  3. Setiap bus melakukan penyemprotan sebelum dan sesudah menyelesaikan perjalanan di sisi bagian luar maupun dalam bus
  4. Bus dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang selain di terminal bus
  5. Menaikkan harga tiket menjadi dua kali lipat 

Kendaraan Pribadi Roda Dua dan Empat:

  1. Setiap penumpang baik motor ataupun mobil, wajib membawa surat keterangan dari alamat asal dan surat keterangan sehat
  2. Untuk kendaraan roda empat, harus memenuhi kriteria syarat sosial yakni untuk mobil dengan kapasitas 7 tempat duduk, maksimal mengangkut 3 orang termasuk sopir. Sedangkan mobil dengan kapasitas 5 tempat duduk, maksimal mengangkut 2 orang termasuk sopir.
  3. Untuk kendaraan roda dua, dilarang mengendari motor dengan cara berboncengan, wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker

Lebih lanjut, Tavip menambahkan bahwa sekiranya terjadi pelanggaran akan hal-hal di atas, selanjutnya akan diberlakukan tindakan namun disesuaikan dengan pendekatan sosial kemanusiaan. “Untuk yang tidak membawa surat, pilihannya dua yakni diperiksa kesehatannya di tempat saat itu juga, atau diminta untuk balik arah. Memang dimuungkinkan kendaraan akan masuk ke DIY melaui jalur aternatif. Oleh karenanya, saat ini kami tengah berkoordinasi dengan pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota untuk juga mengontrol dan menutup jalur-jalur jalan kabupaten yang sering menjadi alternatif. Surat juga tengah disiapkan untuk menjadi perhatian Wakil Gubernur DIY, selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19. Filter terkuat memang pada akhirnya adalah tingkat RT dan RW,” jelasnya.

Di lain sisi, untuk moda transportasi umum, yakni bus itu sendiri, pemberian sanksi menjadi kewenangan Dirjen Perhubungan Darat. “Kami tidak serta merta memberhentikan lalu membiarkan penumpangnya terlantar, tidak juga. Kami akan mencatat armadanya, nomor PO dan platnya, pelanggaran yang dilakukan dan kemudian menyampaikannya ke Dirjen Perhubungan Darat. Selanjutnya, pemberian sanksi sendiri akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau wilayah yang sudah PSBB, sanksi bisa ditetapkan oleh wilayah bersangkutan, kalau kita kan belum PSBB, jadi tidak bisa langsung seperti itu,” tukasnya.

Lanjut Tavip, “Sejatinya daerah diberi keleluasaan untuk dapat melakukan inovasi terkait peraturan Menhub tersebut karena kan hanya daerah masing-masing yang tahu tentang karakter dan kepentingan wilayahnya. Namun bagaimanapun, peraturan tersebut tetap diterapkan secara konsisten agar penyebaran COVID-19 melalui moda transportasi umum dapat diminimalisir.”

Skema yang telah diberlakukan ini bukan semata-mata berkaitan dengan masa mudik lebaran, namun lebih kepada memproyeksikan bagaimana upaya untuk memutus rantai COVID-19. “Kita tidak sedang bicara skema ini dalam perspektif mudik lebaran. Dalam dua bulan ke depan, setidaknya kami akan lakukan evaluasi, tentunya disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Hal-hal yang bisa terus kita lakukan adalah edukasi ke masyarakat, supaya menaati peraturan pemerintah,” tutupnya. [vin]

Humas Pemda DIY


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020