Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Tiga Prioritas Realokasi Anggaran Terkait COVID-19

Yogyakarta (09/04/2020) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa Pemda DIY terus berupaya melakukan kontrol terhadap para pendatang yang masuk ke wilayah DIY. “Kita akan terus memantau, apakah dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kawasan Jabodetabek, jumlah pendatang malah semakin banyak atau semakin sepi. Semoga berkurang pemudiknya sehingga tidak menimbulkan beban yang besar juga," ujar Sultan. Pernyataan tersebut dikemukakan di Gedhong Pracimosono, Kamis (09/04) sore seusai menggelar video konferensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Prof. Dr. Mahfud MD.

Adapun DIY sendiri belum bisa menerapkan status PSBB karena belum memenuhi syarat epidemologi maupun transmisi lokalnya. Kesimpulan tersebut telah disampaikan dalam rapat yang digelar oleh Pemda DIY bersama Kabupaten/Kota maupun Forkopimda kemarin, Rabu (08/04) siang. Sehingga, skenario yang akan dipersiapkan selanjutnya adalah menyiasati lonjakan pemudik. Saat pertemuan tersebut, Sultan pun telah mengungkapkan bahwa pada dasarnya DIY telah menerapkan esensi dari penerapan PSBB itu sendiri. Bahkan telah dilakukan pengawasan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.

Lebih lanjut, terkait dengan realokasi anggaran yang dilakukan untuk penanggulangan COVID-19, Sultan menyatakan bahwa Pemda DIY telah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota. “Yang paling penting sekarang, kita bisa realokasi anggaran yang dimiliki. Ada dana APBN untuk desa, sudah ada kebijakan menteri terkait untuk bisa menggunakan anggarannya kira-kira besarnya 800 juta hingga 2 milyar rupiah,” jelas Sultan. Dari jumlah tersebut, dapat disisihkan maksimum 20 persen untuk digunakan realokasi memberi bantuan atau membangun infrastruktur secara gotong royong.

Sultan menjelaskan, ”Ada tiga hal utama kaitannya dengan realokasi anggaran itu sendiri. Pertama untuk kesehatan rakyat, selanjutnya adalah jaringan rakyat, dan yang terakhir adalah membantu usaha atau UMKM. Soal anggaran untuk pembangunan, bisa ditangguhkan terlebih dulu jika dana yang akan dipakai tidak tersedia," tutup Ngarsa Dalem. [vin]

HUMAS PEMDA DIY


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020