Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

DIY Putuskan Belum Perlu Terapkan PSBB

Yogyakarta (08/04/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah memutuskan belum akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dikarenakan jumlah kasus CoViD-19 di DIY masih stabil dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan.

Hal ini menjadi kesimpulan dari Pertemuan Gubernur DIY dengan Bupati/Wali Kota se-DIY dan Forkopimda DIY terkait Penanganan CoViD-19 pada Rabu (08/04). Pertemuan ini dilakukan di Dalem Ageng, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Usai pertemuan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pun mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesepakatan bersama.

“Kami bersama kabupaten/kota maupun Forkopimda tadi sudah sepakat belum waktunya kita menerapkan PSBB. Saya hanya akan mempersiapkan untuk lonjakan pemudik saja. Karena juga belum memenuhi syarat epidemologi maupun transmisi lokalnya juga belum besar. Jadi (PSBB) belum perlu,” imbuhnya.

Saat pertemuan, Sri Sultan pun mengungkapkan, pada dasarnya DIY telah menerapkan esensi dari penerapan PSBB itu sendiri, selama merebaknya CoViD-19. Pengawasan kepada masyarakat pun langsung dilakukan bahkan sampai tingkat desa.

“PSBB itu sebenarnya kan juga sudah dilakukan, hanya saja kita menggunakan istilah tanggap darurat. Sejak penetapan tanggap darurat, masyarakat mulai melakukan pembatasan mandiri,” ujar Sri Sultan.

Meski saat ini telah diputuskan DIY belum akan menerapkan PSBB, tetapi Sri Sultan mengatakan semua pihak dapat mulai melakukan persiapan. Sehingga jika nantinya PSBB harus dilakukan, bisa dilakukan segera dan tidak tergesa-gesa. Dengan kondisi yang telah terjadi di DIy saat ini, jika PSBB nantinya perlu dilakukan, tinggal dilakukan pengetatan pengawasan saja.

“Yang jadi persoalan, jelang penerapan PSBB di DKI Jakarta mulai Jumat (10/04) besok, kita tidak tahu apakah akan ada lonjakan pemudik dari Jakarta atau tidak. Karena itu, kami meminta kerja sama semua kabupaten/kota dan aparat terkait untuk bersama melakukan pengawasan pemudik,” imbuh Sri Sultan.

Sri Sultan pun menegaskan agar masyarakat DIY tetap mampu menjadi subjek dala upaya pencegahan penyebaran CoViD-19. Menurut Sri Sultan, jika dilihat dari pergerakan masyarakat saat ini, tergambar jelas jika masyarakat DIY masih memiliki modal sosial yakni kesadaran diri dan upaya gotong royong dalam menghadapi bencana, seperti halnya saat harus mengatasi bencana-bencana terdahulu.

Terkait penanganan pemudik yang dipastikan akan menjadi ODP, Sri Sultan mengungkapkan, Pemda DIY akan membantu kabupaten/kota dalam hal pengadaan suplemen berupa vitamin selama 14 hari untuk dikonsumsi para ODP. Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan para tenaga medis, Pemda DIY, Pemkab/Pemkot se-DIY, maupun berbagai pihak diharapkan pandemi CoViD-19 segera usai.

“Harapannya, jumlah yang positif makin jauh berkurang, dan semoga April ini semuanya juga landai, sehingga di akhir tanggap darurat yang sudah ditetapkan, semua bisa selesai,” kata Sri Sultan.

Gubernur DIY pun menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota se-DIY agar bisa mengarahkan semua desa untuk melakukan realokasi APBDesa, baik yang sumbernya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna pembiayaan penanganan CoViD-19.

Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, bupati/wali kota se-DIY semua telah menyampaikan kondisi di daerahnya masing-masing. Dan dari penuturan tersebut disimpulkan kondisi DIY saat ini belum memenuhi persyaratan untuk suatu daerah menerapkan PSBB.

“Tingkat penyebaran dan transmisi lokalnya belum memenuhi syarat. Dan kita ini ada kecenderungan landai untuk peningkatan kasus. Karena ini masukan dari kabupaten/kota, tentu kita di provinsi menindaklanjutinya. Nanti kita ikuti saja eskalasinya, kalau ada peningkatan tentu akan dibicarakan lagi,” imbuhnya.

Terkait pemudik, dari laporan Bupati/Wali Kota, rata-rata terjadi penurunan jumlah pemudik, kecuali untuk Kabupaten Gunungkidul yang sampai Selasa (07/04) masih cukup banyak. (Rt)


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020