Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Gubernur se-Jawa Lakukan Konsolidasi Tekan Pemudik

Yogyakarta (07/04/2020) jogjaprov.go.id - “Sampai dengan saat ini, tengah dilaksanakan koordinasi Gubernur se-Jawa, bagaimana cara mengkonsolidasikan diri untuk menekan laju pemudik. Kesepakatannya hanya itu, bagaimana kita mencoba mencari cara dan mengambil kebijakan yang menekan laju masyarakat berbondong-bondong kembali ke daerah,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Hal tersebut disampaikan beliau di Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan, Selasa (07/04) malam sesaat setelah menggelar video konferensi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan.

Pada kesempatan tersebut, Sultan turut menyampaikan bahwa saat ini Pemda DIY belum dapat memprediksi total jumlah pemudik yang akan memasuki wilayah DIY. “Diperkirakan jumlah yang mudik saat ini adalah 30%. Kami belum bisa memperkirakan peak untuk pendatang ke Jogja ini sudah selesai dan menurun ataukah belum,” jelas Sultan.

Sultan berharap, jumlah 2.908 orang yang dinyatakan berstatus sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) akan selalu diawasi. “Mereka yang sedang diisolasi ini akan kita beri vitamin untuk antibodi. Karena itu satu-satunya cara agar kondisi badan fit, mengingat virus Corona belum ada obatnya. Harapannya jikalau pun ada virus, tidak menghasilkan kurva lonjakan yang tinggi,” tambah Sultan.

Terkait dengan kemungkinan adanya penolakan jenazah pasien COVID-19, Sultan mengatakan bahwa sejatinya masyarakat jangan pernah memiliki kekhawatiran semacam itu. “Selama ini saya belum pernah mendengar kasus seperti itu di DIY. Kalau pasien yang sudah meninggal, virusnya juga akan mati. Semoga tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan,” ujar Sultan.

Pendapat Sultan juga turut diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji. Aji menuturkan bahwa pasien COVID yang meninggal sudah diurus RS dan telah memenuhi syarat untuk dimakamkan di pemakaman umum. “Persoalan nanti yang menguburkan harus pakai APD, biarlah itu menjadi kewenangan dan diurus oleh yang terkait,” ujar Aji.

Sementara itu, berkaitan dengan penolakan tenaga medis untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, Sultan mengimbau kepada masyarakat agar tidak menolak kehadiran mereka tanpa dasar yang benar. “Ketika kembali, para dokter dan suster sudah membersihkan diri. Tentunya mereka juga telah memastikan dirinya bersih dan tidak ingin tertular. Mereka kan juga punya keluarga, sehingga pasti menginginkan dirinya dan keluarganya aman,” imbau Sultan.

Lebih lanjut, Sultan mengatakan bahwa Pemda DIY telah berinisiasi untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis yang aktif melayani pasien positif COVID-19 di DIY. Tukas Sultan, “Kami telah menyediakan tempat di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, Jalan Melati, Baciro. Badan Diklat ini sudah memenuhi syarat untuk bisa digunakan sebagai tempat tinggal sementara tenaga medis. Semoga tidak ada penolakan dari masyarakat setempat.”

Di satu sisi, Sultan juga berharap, adanya bencana nonalam COVID19 ini semakin meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas diantara masyarakat. “Kita semua juga berupaya bagaimana semua bisa sehat kembali. Kita sudah berjuang bersama, dari awal kami ingin masyarakat tidak sekadar menjadi objek, namun menjadi subjek dalam proses mengatasi virus Corona. Misalnya dengan pembatasan akses jalan yang merupakan inisiatif warga. Sisi positifnya, hal itu dilakukan untuk mempermudah verifikasi yang datang, tapi kalau totally ditutup, maka perlu diingatkan.”

Adanya solidaritas ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendisiplinkan diri. “Apalah artinya pemerintah daerah kalau masyarakatnya sendiri tidak disiplin. Adanya realokasi anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kelurahan dan perangkat desa setempat dalam rangka berpartisipasi dan membantu masyarakat di sekitarnya yang tidak memiliki akses untuk keluar karena adanya pembatasan wilayah dan sebagainya. Kekuatan Jogja kan spirit gotong royong dan modal sosial, seperti halnya saat peristiwa 2006 dan 2010,” tutup beliau.

Dishub DIY Turut Berupaya Kontrol Jumlah Pemudik

Di sisi lain, saat ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk menekan laju pemudik. “Rencananya akan diberlakukan beberapa skenario untuk bisa mengontrol pendatang yang akan masuk wilayah DIY yakni peraturan bahwa jika naik kendaraan roda dua tidak boleh berboncengan, pembatasan jumlah penumpang sesuai dengan tipe jenis mobil, serta kelengkapan surat-surat dan obat-obatan yang harus dibawa,” jelasTavip.

Adapun pemeriksaan ini akan dilakukan pada titik-titik tertentu yang tersebar di wilayah DIY sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah. Adapun operasi gabungan ini akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur dari Dinas Perhubungan DIY dan Kabupaten, TNI, POLRI, POL PP, ORARI, dan RAPI. Tavip berujar bahwa skema ini direncanakan akan mulai diberlakukan pada minggu ini. “Akan dilakukan pengecekan terhadap setiap kendaraan yang masuk Jogja, terkait administrasi, surat ijin dari RT tempat asal, surat dokter, juga perlengkapan kesehatan,” jelasnya.

Tavip menambahkan, “Untuk armada umum sendiri, operator kendaraan harus melakukan sosialisasi terkait kesehatan, kendaraan harus laik jalan, membatasi jumlah penumpang sesuai dengan penerapan physical distancing, dan uslah, atau menyiasati jumlah penumpang dengan menaikkan harga.”

Selain pengecekan di lapis luar, Tavip mengatakan bahwa akan dilakukan pula pengecekan di lapis dalam seperti terminal, bandara, dan stasiun. “Kami antisipasi angkutan umum terutama bus yang biasanya menurunkan penumpang di tengah jalan. Untuk saat ini, semua penumpang harus diturunkan di terminal dan didata."
.
Jika saat pemeriksaan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan pribadi, maka pihaknya akan melarang kendaraan tersebut memasuki wilayah DIY. “Untuk kendaraan umum seperti bus, akan menjadi kewenangan Dirjen Perhubungan Darat. Kami akan mencatat plat nomor bus, PO apa, dan pelanggaran apa yang dilakukan. Kalau memenuhi syarat pun, tidak serta merta bisa lolos, tetap harus ada pemeriksaan sesuai SOP, misalnya thermo gun dan surat-surat,” tutup Tavip. [vin]


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020