Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Cegah Konflik Sosial, ODP dan Tenaga Medis Siap Diasramakan

Yogyakarta (06/04/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) menindaklanjuti rencana pencegahan konflik sosial di masyarakat dengan cara menyediakan tempat tinggal bagi ODP dan tenaga medis. ODP dan tenaga medis yang diasramakan ini juga sekaligus mendukung upaya cegah penyebarluasan CoViD-19.

Hal ini terungkap dalam Pengarahan Gubernur DIY untuk Penanganan CoViD-19 Terkait OPD dan Tenaga Medis yang Diasramakan di Dalem Ageng, Komplek Kepatihan, Yogyakarta pada Senin (06/04). Dalam pengarahan ini, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, sampai saat ini pihaknya berharap warga luar daerah, utamanya yang berasal dari daerah zona merah mau menjadi ODP.

“Apalagi memang tidak ada perkataan melarang pemudik, jadi bisanya dihambat. Tentu harapan kita, begitu pemudik ini sampai di Jogja, ya bersedia di rumah saja, konsisten, atau mau diasramakan di tempat-tempat yang sudah kita siapkan,” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan mengatakan, Pemda DIY ingin kondisi Jogja tetap aman meski diprediksi masih akan ada pemudik yang masuk ke Jogja. Cara ini juga sebagai solusi bagi tenaga medis yang mendapat perlakuan penolakan kembali ke rumah mareka.

Terkait ODP yang diasramakan, Sri Sultan juga ingin agar kondisi kesehatannya tetap dipantau. Salah satunya dengan pemberian suplemen peningkat daya tahan tubuh atau vitamin.

“Saat diasramakan, baik ODP maupun tenaga medis ini nantinya juga harus dipikirkan tidak hanya makan minumnya saja, tapi kalau bisa jga suplemennya. Dengan daya tahan tubuh yang kuat, logikanya virus kalaupun ada tidak akan bisa membuat sakit,” imbuh Sri Sultan.

Terkait lokasi asrama, Pemda DIY telah menentukan yakni di Pusdiklat Kemendagri RI di Kota Yogyakarta untuk para tenaga medis dan Asrama Haji di Sleman bagi ODP. Selain itu, beberapa tempat seperti balai dan tempat diklat lain juga sudah disiapkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY sebagai tempat alternatif.

“Memang sudah ada imbauan dari Mendagri RI agar setiap desa bisa menyediakan tempat bagi para pendatang ini,” kata Sri Sultan.

Mengenai anggaran, Gubernur DIY pun mengajak semua kabupaten/kota se-DIY untuk bekerja sama. Sumber pendanaan penanganan CoViD-19 dapat dilakukan dari berbagai sumber dana, apalagi saat ini sudah ada aturan terkait realokasi anggaran.

“Kalau bisa, kabupaten/kota juga mengajak berunding desa-desa. Apalagi realokasi yang diperbolehkan pusat mencakup tiga bidang utama, yakni kesehatan, jaringan sosial, dan bantuan ekonomi,” papar Sri Sultan.

Sri Sultan berharap, dengan ada koordinasi bersama desa-desa, pemenuhan kebutuhan bisa dilakukan menyeluruh. Desa diminta untuk menganggarkan apa yang mereka bisa, sisanya bisa ditutupi oleh kabupaten/kota dan Pemda DIY.

Terkait dana sosial, Sri Sultan juga menegaskan agar ada kesamaan data penerima bantuan sosial ini. Karena kondisinya saat ini, data yang dipegang oleh Dinas Sosial DIy, data dari Kementerian Sosial RI, dan data yang ada di kabupaten/kota tidak sama.

“Saya berharap ada kesamaan data, agar semua lebih mudah, baik data penerimanya maupun besaran insentif yang akan diberikan,” imbuh Sri Sultan.

Pengarahan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Kepala Pusdiklat Kemendagri RI di DIY, Sekretaris Daerah DIY, Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-DIY, dan Kepala OPD di Pemda DIY.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji menegaskan, ODP yang akan ditampung di Asrama Haji adalah ODP terseleksi. Artinya, ODP yang ditampung ialah ODP yang tidak mampu melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

“Yang tidak bisa karantina mandiri yang akan kami tampung. Yang bisa silahkan karantina mandiri selama 14 hari atau karantina di tempat-tempat yang akan disediakan oleh pihak desa,” imbuhnya.

Usai pengarahan, Kepala Dinas Sosial DIY, Drs. Untung Sukaryadi, MM mengatakan, orientasi pemberian bantuan sosial bagi masyakarat tidak mampu ini adalah aspek kemanusiaan. Nantinya bantuan sosial ini akan diberikan berupa bahan-bahan sembako.

“Jumlah penerima awalnya diprediksi kisaran 19.200 KK, tapi saat diredesain ternyata naik menjadi 28.716 KK. Sedangkan nominalnya yang awalnya Rp 200.000, kita redesain juga agar memenuhi asas keadilan dan pemerataan, jadi kisaran Rp 625.000-Rp 675.000. Tapi akhirnya kami putuskan Rp 625.000,” ujarnya.

Total anggaran yang akan dikeluarkan Pemda DIY melalui APBD DIY untuk bantuan sosial ini ialah Rp 35,895miliar. Namun demikian, Untung berharap ada kerja sama yang saling mendukung dari desa-desa, apalagi saat ini sudah ada aturan dari KemenDes PDTT terkait realokasi APBDes.

“Kalau semua tingkatan pemerintaha bisa bekerja bersama, saya yakin semua persoalan ini bisa teratasi,” imbuhnya. (Rt)


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020