Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

Sekda DIY Paparkan Penanganan Covid-19 DIY Sebagai Referensi Raperda

 

Yogyakarta (06/09/2021) jogjaprov.go.id – Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, mewakili Wakil Gubernur DIY, menyampaikan beberapa poin yang dapat menjadi pertimbangan penyusunan Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Penanganan Covid-19 di DIY, Senin (06/09) siang.

Pada agenda yang digelar luring secara terbatas dari Ruang Rapat Gedung DPRD DIY, Jl. Malioboro, Yogyakarta ini, Sekda DIY juga memberikan beberapa penjelasan terkait masih diberlakukannya status level 4 PPKM DIY oleh pemerintah pusat. Agenda paparan dipimpin Andriana Wulandari, S.E. dari Fraksi PDIP selaku Anggota Komisi D DPRD DIY sekaligus Ketua Pansus Covid-19 DIY.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono, Kepala Dinas Kesehatan DIY drg. Pembajoen Setyaningastutie, dan Kepala Biro Hukum Setda DIY, Adi Bayu Kristanto.

Salah satu poin yang disampaikan oleh Aji adalah upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota. “Per Tanggal 5 September 2021 penerima vaksinasi dosis 1 telah mencapai 1.793.194 orang atau 62,27%. Sementara, cakupan vaksinasi dosis kedua telah menjangkau 788.338 orang atau 27,38% dan dosis 3 kepada tenaga kesehatan 20487 orang atau 60,61%,” terangnya.

Lanjut Aji, rata-rata vaksinasi dalam 7 hari terakhir mencapai 29.572 orang/hari dengan kecenderungan meningkat. Per 5 September 2021 jumlah akseptor mencapai 34.912 orang. “Antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi di DIY berdasar hasil survei, bulan Agustus 2021 menunjukkan sangat tinggi yaitu 98% menyatakan berminat,” urai Aji.

Tambah Aji, terkait dengan Bed Occupancy Rate (BOR), menunjukkan tren penurunan. “Tingkat keterisian bed rujukan Covid-19 semakin membaik dengan keterisian per 5 September 2021 mencapai 29,22% meliputi BOR critical (ICU) 40,67% dan BOR isolasi 27,29%,” jelasnya.

Sementara terkait tracing, Aji mengatakan jika per 5 September 2021 angka rasio mencapai 18,66 dari sejumlah 260 kasus konfirmasi dan 4.851 tracing-testing. “Jumlah tracer di puskesmas saat ini mencapai 870 orang dan mendapat dukungan dari relawan BNPB, TNI, Polri serta relawan lainnya. Perlu diperhatikan juga terkait pengaturan jam kerjanya,” ujarnya.  

Aji juga menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. “Ada empat faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku yakni transmisi, kematian, tracing, dan perawatan. Terkait perubahan perilaku ini sudah ada regulasinya yakni Keputusan Gubernur DIY No.32/KEP/2021, Pergub DIY No.24/2021, dan Ingub DIY No.22/INSTR/2021,” jelasnya.

Mengenai kebutuhan oksigen untuk pasien Covid-19 di RS Rujukan, Aji mengaku bahwa stok oksigen saat ini sudah tercukupi, atau mendekati normal. “Kebutuhan oksigen liquid rata-rata per hari di DIY itu sekarang 15 ton,” ujarnya. DIY pun telah memiliki oksigen generator yang berpusat di Balai Pengembangan Teknologi Tepas Guna (BPTTG), Jl. Kusumanegara, Yogyakarta yang berada di bawah koordinasi Disperindag DIY. Sentra oksigen ini setiap harinya dapat melayani sekitar 350 tabung oksigen berukuran 6 meter kubik.

Selain sentra oksigen terpusat di BPPTG tersebut, beberapa RSUD telah memiliki generator oksigen secara mandiri seperti RSUD Wonosari (Gunungkidul), RSUD Panembahan Senopati (Bantul), dan RSUD Nyi Ageng Serang (Kulon Progo) yang memiliki kapasitas oksigen generator yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Di sisi lain, mantan Kepala Dinas Dikpora DIY ini juga menyoroti soal pembelajaran tata muka sekolah-sekolah di DIY. “Kita tidak bisa terburu-buru dalam memutuskan dimulainya pembelajaran tatap muka. Sesuai dengan arahan Gubernur DIY, sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, guru dan muridnya sudah harus divaksinasi.”

Adapun per Kamis (26/08), dari 276.680 siswa jenjang SMA, SMK, SLB, dan SMP, yang sudah tervaksin 64.156 siswa. Sementara yang belum tervaksin 212.524 siswa (23,19%). Sementara, persentase tervaksin pendidik sudah 94,8%. Untuk pendidik SMA, SMK dan SLB sejumlah 12.267, belum vaksin 673 guru disebabkan karena sakit dan penyintas, serta pendidik yang belum tervaksin saat ini dalam proses vaksinasi.

Terkait dengan kesiapan dari sisi sarana dan prasarana protokol kesehatan, secara umum sekolah di DIY telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka meski masih secara terbatas. Dalamperjalanan mempersiapkan pembelajaran tatap muka, perlu adanya persiapan yang harus dilakukan diantaranya sosialisasi mekanisme pembelajaran tatap muka ke orang tua, siswa, guru, dan staf sekolah; kesiapan sekolah memodifikasi ruang pembelajaran, waktu pembelajaran, jadwal, dan materi; penyiapan lingkungan sekolah sesuai kriteria protokol kesehatan; indentifikasi/pemetaan kondisi kesehatan warga sekolah; dan adanya formulir persetujuan/izin dari orang tua siswa.

Hal lain yang tak kalah penting untuk menjadi perhatian, menurut Aji, adalah keberadaan Jaga Warga. Tugas Jaga Warga: menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua RW/Pengurus Kampung dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Serta melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Guna melancarkan operasional Jaga Warga, DIY telah mengucurkan Dana Keistimewaan atau Danais untuk desa-desa di DIY dengan total Rp22.6 Miliar untuk 392 Kalurahan di DIY. Hingga 5 September 2021, dana ini sudah dicairkan oleh 315 kelurahan di DIY dengan realisasi anggaran sekitar Rp20,5 Miliar.

Seusai paparan, dilanjutkan dengan tanggapan beberapa fraksi partai dan perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota. Adapun segala paparan dari Sekda DIY akan ditindaklanjuti pada paparan yang akan digelar bersama pakar akademisi, kesehatan, serta tokoh masyarakat yang akan digelar Selasa (07/09) di lokasi yang sama.

Terkait dengan masih diberlakukannya status Level 4 pada PPKM DIY, Aji mengatakan bahwa penentuan level PPKM suatu wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Meskipun sebelum ini kasus di DIY turun, namun pusat tidak bisa serta merta menurunkan status DIY menjadi level di bawah 4.

Hal ini karena DIY adalah wilayah aglomerasi, dimana antara satu kabupaten/kota dengan yang lain saling berdekatan dan saling terkait. Selain itu, DIY memang tidak luas sehingga potensi untuk saling berhubungan bisa dikatakan sangat besar,” tukasnya. “Posisi kita saling berdekatan. Meskipun tidak semua kabupaten/kota berada di zona merah, namun akan saling berhubungan. Maka itu pemerintah pusat memutuskan untuk kembali di level 4 karena kalau tidak nanti saling menulari.

Ditambah lagi, sumber utama ekonomi di DIY adalah pariwisata dan pendidikan. “Dua unsur ini adalah kerumunan yang menghidupkan DIY. Jika dua unsur ini tidak ada, bisa dipastikan ekonomi DIY terpuruk. Masyakat terpapar atau lapar, adalah dua hal yang memang sangat sulit kita hindari.”

Aji lantas menambahkan, menyelaraskan upaya ekonomi dan kesehatan membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Harus ada saling support dan kesadaran masing-masing karena saat ini kedua unsur ini sedang berjalan bertentangan. “Pada kesehatan, orang dituntut dengan pembatasan-pembatasan dan diharuskan diam demi kesehatan. Sementara menurut Aji, pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan berbagai kerumunan seperti pariwisata pendidikan, yang semuanya berbasis kerumunan,” tutupnya. [vin]

 

HUMAS DIY  

(artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020