Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

 

UMKM Terpukul

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pihak yang paling merasakan sangat terpukul atas dampak dari pandemi covid-19 pada wilayah DIY. Bahkan analisa Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY yang bersumber dari olahan data Dinas Koperasi UKM DIY, menunjukkan lebih dari 55 persen konsumen tidak dapat mengakses produk-produk UMKM, sehingga menurunkan omzet penjualan UMKM. Akibatnya sekitar 44 persen UMKM terpaksa melakukan lay-off atau menekan jumlah tenaga kerja, dengan merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja.   Kondisi itu mengaskan bahwa UMKM menjadi pihak yang terdampak, dengan sebagian besar dari mereka mengharapkan dukungan informasi atau media pemasaran. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya dukungan kebijakan dalam rangka mendukung pembelian produk-produk UMKM.

Mencermati hal itu, Pemerintah Daerah menilai upaya pemulihan ekonomi menjadi langkah yang dilakukan seiring dengan menekan penyebaran pandemic covid-19, dengan sejumlah tahapan dan prioritas. Salah satunya, dengan memberikan rangsangan masyarakat untuk membeli produk-produk UMKM, sebagaimana SE Gubernur DIY Nomor 519/7669 tentang himbauan untuk pembelian produk-produk UMKM.

SIBAKUL JOGJA Free Ongkir, sebagai sebuah aksi pemberdayaan nyata

Sebagai tindak lanjutnya, Dinas Koperasi dan UKM DIY mengoperasionalkan kebijakan tersebut dengan memberikan insentif maupun stimulus bagi UMKM terdampak covid-19. UMKM yang menjadi mitra Dinas Koperasi UKM DIY, diberi fasilitasi bebas ongkos kirim, apabila produknya dibeli oleh konsumen. Langkah ini, dibranding dengan SIBAKUL JOGJA free-ongkir, yang dimaksudkan produk-produk UMKM bisa mendapatkan pasarnya dengan konsumen, tanpa mendatangi atau bertransaksi secara konvensional, yang kesemuanya ditopang melalui sistem berbasis web. Sebelumnya, SIBAKUL JOGJA sebenarnya adalah sistem pendataan bagi koperasi dan UMKM, dikembangkan pada tahun 2019 untuk kemudian menjadi markethub untuk memasarkan produk-produk UMKM yang transasksinya dilakukan secara online.

Pembelian produk UMKM dilakukan secara daring atau on-line dengan tujuan meneguhkan kebijakan social distancing, melalui laman : (1) web sibakuljogja.jogjaprov.go.id sebagai market hub, dan (2) aplikasi playstore JOGJAKITA, yang didalamnya terdapat menu SIBAKUL JOGJA. Singkatnya, konsumen sama sekali tidak dibebani biaya ongkos kirim terhadap produk yang dibeli dari UMKM.

Ini adalah aksi nyata terhadap pemberdayaan UMKM yang terpuruk selama beberapa bulan terakhir, sekaligus melakukan pembinaan terhadap UMKM. UMKM yang berupaya bertahan di tengah pandemic covid-19 ini difasilitasi pemasarannya melalui SIBAKUL JOGJA dan mendapatkan kemudahan bebas ongkos kirim atau free-ongkir. Langkah ini justru disambut hangat oleh UMKM yang ada di DIY, untuk berbondong-bondong mendaftar ke Dinas Koperasi & UKM, secara online. Bahkan hingga pertengahan Juni, sudah terdapat 300 UMKM yang mendapat fasilitas free-ongkir, dengan sekitar 50 hingga 100 UMKM dalam proses kurasi oleh tim inventory Dinas Koperasi UKM DIY. Salah satu, pertimbangan dalam melakukan kurasi ini diantaranya adalah ketersediaan stok produk, melek IT, ketersediaan akses layanan perbankan secara daring, dan proses produksi yang tetap berpijak pada protocol kesehatan.

Pada sisi lain, animo masyarakat terhadap pengembangan SIBAKUL JOGJA free-ongkir ini cukup antusias, ketika hingga pertengahan Juni 2020, menunjukkan bahwa ongkos kirim senilai Rp 40 juta mampu memutar bisnis perekonomian masyarakat (konsumen, UMKM, dan ojol) senilai hampir Rp 240 juta atau enam kali lipatnnya. Artinya, skema pemberdayaan UMKM ini,  menjadi jawaban untuk pemulihan ekonomi bagi kalangan bawah yang masih berkeinginan untuk terus berjuang melewati masa pandemi covid-19 ini. Diharapkan kegiatan SIBAKUL JOGJA free ongkir ini menjadi cerminan nyata terhadap langkah Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif bagi masyarakat yang menginginkan layanan produk tanpa ribet dan kemudahan bagi pelaku KUMKM untuk mendapatkan pasarnya melalui media daring dan keringanan pada aspek biaya pengirimannya.

(mohon untuk dirilis pada media cetak dan media online)


Yogyakarta (20/04/2020) jogjaprov.go.id – Ada tiga prioritas utama yang menjadi realokasi anggaran Pemda DIY guna menangani Covid – 19 yaitu kesehatan, ekonomi dan sosial. Pusat mensyaratkan untuk realokasi anggaran lebih dari 50 % dan sudah dilakukan oleh DIY yang mengalokasikan hampir seluruh anggarannya untuk penanganan Covid – 19.

Demikian diungkapkan Sekda DIY, Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji usai melakukan video conference dengan Kemendagri guna menyampaikan hasil rapat Percepatan Penangan Covid – 19 bersama Kepala OPD se-DIY, Senin (20/04) di Ruang Ganesha, Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta

Aji mengungkapkan, saat ini, Pemerintah Pusat sudah menerima draft susunan realokasi anggaran dari DIY, dan sudah menyetujui. Untuk itu, penanganan di tiga sektor tersebut dapat segera dilaksanakan dengan lebih maksimal.

Aji mengungkapkan, saat ini anggaran untuk kesehatan salah satunya adalah pengadaan rapid test , APD, serta insentif untuk para Nakes yang menangani Covid – 19. Dengan fokus tersebut diharapkan mampu mengendalikan persebaran Virus Corona di DIY.

“Selain pengadaan sendiri kita juga minta bantuan dari pusat karena kalau kita upayakan sendiri tentunya tidak akan mencukupi. Untuk prioritas masih sama yaitu para nakes dan orang-orang yang memang dipandang rentan terhadap penularana,” ujar Aji.

Namun Aji menjelaskan, segencar apapun upaya pemerintah untuk bisa menghentikan persebaran Virus corona ini, tetap tidak akan mendapatkan hasil maksimal tanpa dukungan masyarakat. salah satunya di bidang kesehatan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan physical distancing, mengurangi kerumunan dan memaksa beraktivitas di luar rumah tanpa ada keperluan mendesak bisa menjadi kegagalan terbesar pada bidang kesehatan.

“Teman-teman penegak hukum kita fokuskan untuk membubarkan kerumunan dan keramaian di masyarakat. Sampe seminggu kemaren sudah 1500 kita bubarkan. Namun tetap perlu kesadaran masyarakat,” ucap Aji.

Untuk penangan sosial, Aji menjelaskan, saat ini pihaknya sednag menghitung dan mencocokan data. Bansos yang dicanangkan berasal dari berbagai sumber dana yaitu, Dana Desa, APBD II, APBD DIY, Danais, serta dari Pemerintah Pusat. Namun jumlah bantuan harus sama yaitu sebesar Rp. 600.000,00.

Aji mengungkapkan, Bansos yang akan diberikan harus berbasis data yang akurat. Sehingga tidak ada satu pihak yang menerima bantuan ganda. Hal tersebut agar penyaluran bansos lebih merata. Karena saat ini, banyak pihak yang membutuhkan bantuan mengingat kondisi ekonomi yang banyak mengalami perubahan.

“Sekarang ini kita rancang agar tidak ada duplikasi antara satu dengan yang lain agar semua yang membutuhkan mendapatkan Bansos ini. Selama ini kan ada yang sudah rutin dapat seperti PKH dan lainnya, nah ini secara rutin kan sudah dapat. Hanya nilainya yang akan kita follow up,” jelas Aji.


YOGYAKARTA(20/04/2020)jogjaprov.go.id. – Dengan terjadinya  Wabah Corona (Covid-19) di Indonesia yang dinyatakan sebagai bencana nasional Covid-19  Pemda DIY telah mengeluarkan Tanggap Darurat. Menyikapi perubahan sosial yang mneyertainya ditegaskan bahwa OPD di DIY  sudah tidak punya anggaran lagi. Saat ini arah  kebijakan APBD DIY  difokuskan untuk penanganan dampak Covid 19  sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Fokus kegiatan tersebut adalah  bidang  Kesehatan, jaminan sosial masyarakat dan bantuan untu UMKM dan pelaku usaha kecil. Dengan demikian  aktifitas  sektor-sektor lain di OPD yang awalnya memiliki APBD tidak bisa terealisasi. "Hal-hal seperti ini harus diketahui oleh para kepala OPD. Semua kegiatan selanjutnya dijalankan melalui kegiatan di Gugus Tugas “.

Demikian antara lain disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X di hadapan Kepala OPD  yang juga sebagai anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY tadi pagi (Senin, 20/04) di lingkungan Pemda DIY pada pengarahannya terkait percepatan penanganganan  Covid 19 di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Dikatakan Gubernur DIY bahwa  mengingat OPD sudah tidak memiliki anggaran maka yang akan  menjalankan kegiatan ini adalah  Gugus Tugas dimana kepala OPD  yang menjadi anggota Gugus Tugas Covid 19 DIY. Sehubungan dengan hal tersebut lanjut Sultan HB X,  semua OPD tidak bisa bicara selain tiga sektor atau bidang tersebut.

Menyangkut struktur Gugus Tugas Gubernur berharap untuk mencermati sesuai dengan ketugasan dalam gugus tugas di bidang - bidang tersebut. Gubernur mencontohkan Gugus Tugas bidang Ketenagakerjaan bisa mendata by name by address warga yang terkena PHK karena dampak Covid-19. Kalau memang dana dari pemerintah pusat tidak mencover maka harus dibiayai APBD, dengan demikian informasi dasar tentang calon penerima bantuan harus terdata dengan baik. Demikian juga  Gugus  Tugas bidang Sosial dan bidang  Ekonomi juga melakukan hal yang sama. 

Kepada Gugus Tugas Covid 19 Gubernur DIY memberikan tenggat waktu waktu 1 minggu ke depan untuk mendata by name by address tersebut selesai agar bantuan bisa  segera diberikan  kepada yang berhak paling lambat pada akhir bulan Mei. Jika masa tanggap darurat dinyatakan selesai maka  bantuan tersebut tidak bisa diberikan. Pada prinsipnya bantuan harus diberikan secepatnya, angan sampai ada warga yang kelaparan.

Menyinggung masih terjadinya kerumunan warga dibeberapa titik  atau di jalan Sultan mengharapkan SatPol PP bekerjasama dengan Polri dan TNI untuk menangani kerumunan di jalan jalan itu  agar penularan Covid 19 tidak semakin meluas meskipun DIY tidak ditetapkan  PSBB. Mekanisme anggaran untuk penanganan kerumunan tersebut harus diusulkan secara detil untuk memfasilitasi penanganan yang bersifat darurat ini.

Pengarahan Percepatan Penanganan Covid 19 tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur DIY sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Menurut Sekda DIY Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji acara ini bertujuan  untuk  memberikan pemahaman kepada kepala OPD di DIY mengenai kegiatan-kegiatan yang didanai dengan dana APBD karena terjadi perubahan-perubahan program kerja yang dibiayai  APBD. Terjadinya  Bencana Corona ini memerlukan adanya penegasan dan arahan dari Gubernur untuk memastikan apa yang harus dilakukan OPD DIY saat ini sampai bulan Desember tahun ini.

Usai pengarahan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Satuan Gugus Tugas Covid 19 DIY yang dipimpin Sri Paduka KGPAA Paku Alam X yang didampingi Sekda DIY dan Kepala DPKAA DIY ( krn)

HUMAS DIY


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020