Pantau Perkembangan COVID-19 di Yogyakarta

 

Yogyakarta (20/04/2020) jogjaprov.go.id – Ada tiga prioritas utama yang menjadi realokasi anggaran Pemda DIY guna menangani Covid – 19 yaitu kesehatan, ekonomi dan sosial. Pusat mensyaratkan untuk realokasi anggaran lebih dari 50 % dan sudah dilakukan oleh DIY yang mengalokasikan hampir seluruh anggarannya untuk penanganan Covid – 19.

Demikian diungkapkan Sekda DIY, Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji usai melakukan video conference dengan Kemendagri guna menyampaikan hasil rapat Percepatan Penangan Covid – 19 bersama Kepala OPD se-DIY, Senin (20/04) di Ruang Ganesha, Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta

Aji mengungkapkan, saat ini, Pemerintah Pusat sudah menerima draft susunan realokasi anggaran dari DIY, dan sudah menyetujui. Untuk itu, penanganan di tiga sektor tersebut dapat segera dilaksanakan dengan lebih maksimal.

Aji mengungkapkan, saat ini anggaran untuk kesehatan salah satunya adalah pengadaan rapid test , APD, serta insentif untuk para Nakes yang menangani Covid – 19. Dengan fokus tersebut diharapkan mampu mengendalikan persebaran Virus Corona di DIY.

“Selain pengadaan sendiri kita juga minta bantuan dari pusat karena kalau kita upayakan sendiri tentunya tidak akan mencukupi. Untuk prioritas masih sama yaitu para nakes dan orang-orang yang memang dipandang rentan terhadap penularana,” ujar Aji.

Namun Aji menjelaskan, segencar apapun upaya pemerintah untuk bisa menghentikan persebaran Virus corona ini, tetap tidak akan mendapatkan hasil maksimal tanpa dukungan masyarakat. salah satunya di bidang kesehatan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan physical distancing, mengurangi kerumunan dan memaksa beraktivitas di luar rumah tanpa ada keperluan mendesak bisa menjadi kegagalan terbesar pada bidang kesehatan.

“Teman-teman penegak hukum kita fokuskan untuk membubarkan kerumunan dan keramaian di masyarakat. Sampe seminggu kemaren sudah 1500 kita bubarkan. Namun tetap perlu kesadaran masyarakat,” ucap Aji.

Untuk penangan sosial, Aji menjelaskan, saat ini pihaknya sednag menghitung dan mencocokan data. Bansos yang dicanangkan berasal dari berbagai sumber dana yaitu, Dana Desa, APBD II, APBD DIY, Danais, serta dari Pemerintah Pusat. Namun jumlah bantuan harus sama yaitu sebesar Rp. 600.000,00.

Aji mengungkapkan, Bansos yang akan diberikan harus berbasis data yang akurat. Sehingga tidak ada satu pihak yang menerima bantuan ganda. Hal tersebut agar penyaluran bansos lebih merata. Karena saat ini, banyak pihak yang membutuhkan bantuan mengingat kondisi ekonomi yang banyak mengalami perubahan.

“Sekarang ini kita rancang agar tidak ada duplikasi antara satu dengan yang lain agar semua yang membutuhkan mendapatkan Bansos ini. Selama ini kan ada yang sudah rutin dapat seperti PKH dan lainnya, nah ini secara rutin kan sudah dapat. Hanya nilainya yang akan kita follow up,” jelas Aji.


YOGYAKARTA(20/04/2020)jogjaprov.go.id. – Dengan terjadinya  Wabah Corona (Covid-19) di Indonesia yang dinyatakan sebagai bencana nasional Covid-19  Pemda DIY telah mengeluarkan Tanggap Darurat. Menyikapi perubahan sosial yang mneyertainya ditegaskan bahwa OPD di DIY  sudah tidak punya anggaran lagi. Saat ini arah  kebijakan APBD DIY  difokuskan untuk penanganan dampak Covid 19  sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Fokus kegiatan tersebut adalah  bidang  Kesehatan, jaminan sosial masyarakat dan bantuan untu UMKM dan pelaku usaha kecil. Dengan demikian  aktifitas  sektor-sektor lain di OPD yang awalnya memiliki APBD tidak bisa terealisasi. "Hal-hal seperti ini harus diketahui oleh para kepala OPD. Semua kegiatan selanjutnya dijalankan melalui kegiatan di Gugus Tugas “.

Demikian antara lain disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X di hadapan Kepala OPD  yang juga sebagai anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY tadi pagi (Senin, 20/04) di lingkungan Pemda DIY pada pengarahannya terkait percepatan penanganganan  Covid 19 di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Dikatakan Gubernur DIY bahwa  mengingat OPD sudah tidak memiliki anggaran maka yang akan  menjalankan kegiatan ini adalah  Gugus Tugas dimana kepala OPD  yang menjadi anggota Gugus Tugas Covid 19 DIY. Sehubungan dengan hal tersebut lanjut Sultan HB X,  semua OPD tidak bisa bicara selain tiga sektor atau bidang tersebut.

Menyangkut struktur Gugus Tugas Gubernur berharap untuk mencermati sesuai dengan ketugasan dalam gugus tugas di bidang - bidang tersebut. Gubernur mencontohkan Gugus Tugas bidang Ketenagakerjaan bisa mendata by name by address warga yang terkena PHK karena dampak Covid-19. Kalau memang dana dari pemerintah pusat tidak mencover maka harus dibiayai APBD, dengan demikian informasi dasar tentang calon penerima bantuan harus terdata dengan baik. Demikian juga  Gugus  Tugas bidang Sosial dan bidang  Ekonomi juga melakukan hal yang sama. 

Kepada Gugus Tugas Covid 19 Gubernur DIY memberikan tenggat waktu waktu 1 minggu ke depan untuk mendata by name by address tersebut selesai agar bantuan bisa  segera diberikan  kepada yang berhak paling lambat pada akhir bulan Mei. Jika masa tanggap darurat dinyatakan selesai maka  bantuan tersebut tidak bisa diberikan. Pada prinsipnya bantuan harus diberikan secepatnya, angan sampai ada warga yang kelaparan.

Menyinggung masih terjadinya kerumunan warga dibeberapa titik  atau di jalan Sultan mengharapkan SatPol PP bekerjasama dengan Polri dan TNI untuk menangani kerumunan di jalan jalan itu  agar penularan Covid 19 tidak semakin meluas meskipun DIY tidak ditetapkan  PSBB. Mekanisme anggaran untuk penanganan kerumunan tersebut harus diusulkan secara detil untuk memfasilitasi penanganan yang bersifat darurat ini.

Pengarahan Percepatan Penanganan Covid 19 tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur DIY sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Menurut Sekda DIY Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji acara ini bertujuan  untuk  memberikan pemahaman kepada kepala OPD di DIY mengenai kegiatan-kegiatan yang didanai dengan dana APBD karena terjadi perubahan-perubahan program kerja yang dibiayai  APBD. Terjadinya  Bencana Corona ini memerlukan adanya penegasan dan arahan dari Gubernur untuk memastikan apa yang harus dilakukan OPD DIY saat ini sampai bulan Desember tahun ini.

Usai pengarahan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Satuan Gugus Tugas Covid 19 DIY yang dipimpin Sri Paduka KGPAA Paku Alam X yang didampingi Sekda DIY dan Kepala DPKAA DIY ( krn)

HUMAS DIY


Yogyakarta (17/04/2020) jogjaprov.go.id -- Menindaklajuti pembahasan alokasi anggaran terkait COVID-19, Pemda DIY menggelar video konferensi dengan Kementerian Dalam Negeri RI di Media Center Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (17/04) sore. Agenda tersebut dipimpin oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji.

Seusai digelarnya agenda tersebut, Sekda DIY kemudian menyampaikan tiga pembahasan utama terkait dengan alokasi anggaran untuk menanggulangi dampak COVID-19:

1. Akan dicairkan dana bantuan sosial oleh Kementerian Sosial RI dan dibantu oleh daerah dengan besaran Rp 600 ribu/Kepala Keluarga (KK) selama 3 bulan terhitung bulan April, Mei, dan Juni 2020. Meski demikian, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan top-up bagi warga yang sebelumnya telah menerima bantuan sebesar Rp. 200.000. “Top-up tersebut bisa dari Dana Desa, Dana Kabupaten, atau Dana Provinsi. Saat ini, menurut data yang disampaikan Dinas Sosial DIY, jumlah warga penerima bantuan di DIY adalah sekitar 125 ribu KK. “Itu sudah mencakup keseluruhan, tapi tetap kita data kembali. Kalau angka riilnya yang biasanya menerima bantuan sosial itu 76 ribu KK. Begitu ada Covid-19, tentunya ada sasaran lain, karena ikut terkena dampak,” imbuh Aji.

Namun demikian, data tersebut akan dicocokan dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang akan dikirimkan pada Senin (20/4). “Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tapi belum masuk ke daftar dari Kemensos, maka Kabupaten/Desa/Provinsi kemudian tetap boleh memberikan dana itu. Namun apabila data penerima daerah (Dinas Sosial DIY, -red) sudah ada di daftar Kemensos, maka bisa dialihkan ke orang lain,” ujar Aji.

2. Dilakukan pemangkasan anggaran pusat dari sisi belanja. “Pendapatan nasional berkurang, karena beberapa pajak tidak masuk. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak prioritas juga kemudian dikurangi, sehingga dana yang ditransfer ke daerah juga ikut berkurang. Hanya 2 DAK saja yang tidak berubah yakni DAK Kesehatan dan DAK Pendidikan. Pendidikan sejatinya juga menyangkut perpustakaan dan olahraga, dan dua hal ini termasuk yang alokasinya dikurangi,” jelas Aji. Sementara itu, beberapa DAK yang dikurangi, akan dialokasikan ke dana kesehatan. 

3. Lebih lanjut, Aji menerangkan skema mengenai insentif yang diberikan kepada perusahaan atau pengusaha. Aji berujar, "Skema kita adalah bagaimana ekonomi bisa kita pulihkan. Pada prinsipnya, insentif yang diberikan ke perusahaan-perusahaan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misal dengan cara penundaan cicilan, tidak ada denda bunga, dan bagaimana jika seadainya tidak dibayarkan pada jenjang waktu yang sudah disepakati dengan bank."

Aji menambahkan bahwa para Bupati dan Walikota diharapkan turut memperhatikan sektor pariwisata yakni memberikan insentif kepada pada pelaku pariwisata dan restoran, karena dampak pandemik ini membuat sektor pariwisata tidak ada pendapatan. [vin]

 

Humas Pemda DIY


© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020