Yogyakarta (14/04/2020) jogjaprov.go.id – Upaya Pemda DIY untuk menekan jumlah pemudik yang datang membuahkan hasil, dibuktikan dengan menurunnya jumlah pendatang yang masuk Ke DIY. Namun demikian, kondisi jalan di DIY belakangan ini semakin ramai dengan warga yang mulai beraktivitas kembali.

Menanggapi hal demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan agar warga bisa tetap mematuhi himbauan pemerintah. Ditemui di Kantor Gubernur, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Selasa (14/04), Sri Sultan berharap masyarakat bisa mengontrol kebutuhan keluar rumah dengan lebih bijak.

“Saya minta untuk bisa di kontrol lagi. Di jalan sudah ada dari Pol PP, Polisi dan TNI. Tadi sudah saya minta kepada mereka maksimalkan kontrol tersebut. Masyarakat harus bisa menahan diri, kalaupun memang harus keluar silahkan taati protokol dan sebisa mungkin tetap ada di rumah,” jelas Sri Sultan.

Lebih lanjut menurut Sri Sultan, aktivitas masyarakat memang banyak sesuai dengan kebutuhan. Namun tentunya tidak mungkin tidak bisa dikurangi. Bagi masyarkat yang memang bisa tetap di rumah dalam artian bisa melakukan segala jenis kegiatan vital seperti bekerja dari tumah, Sri Sultan mengharapkan itu di taati. Dengan demikian, bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah dan harus keluar, bisa tetap bekerja dengan resiko tertular penyakit yang lebih renda karena banyak yang tetap di rumah.

Penanggulangan Covid – 19 ini sudah seharusnya dilakukan bersama-sama dari lapisan masyarkat yang sebenarnya adalah garda terdepan pemutus rantai penyebaran Virus Corona. Dengan kesadaran yang tinggi, tidak egois dan mengikuti protokol, maka Covid – 19 dipastikan akan segera hilang. Namun apabila masyarakat masih egois dengan memaksa keluar rumah dengan alasan jenuh, secara otomatis akan meningkatkan resiko individu lain yang memang harus keluar rumah untuk bekerja. Untuk itu, sangat penting dari berbagai lapisan untuk saling mendukung, bertenggang rasa, saling melindungi dan bekerjasama dengan penuh keihlasan untuk memerangi Covid – 19. (uk)

Humas Pemda DIY

Yogyakarta (17/04/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mulai melakukan pengumpulan data dari berbagai bidang agar dapat menjadi dasar regulasi lanjutan. Hal ini dilakukan guna penanganan dampak CoViD-19 di DIY, utamanya demi kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi.

Hal ini diungkapkapkan Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji usai memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Bidang Tindak Lanjut Rencana Operasi CoViD-19 pada Jumat (17/04). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Aji menuturkan, fokus penanganan CoViD-19 bukan lagi hanya persoalan kesehatan, tapi juga kesejahteraan. 

“Berkumpulnya anggota Gugus Tugas dari berbagai bidang ini kami fokuskan pada bagaimana menyiapkan data dan regulasi ke depan. Data-data yang ingin kami satukan ialah data ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan yang terkait tenaga kerja,” ujarnya.

Dicontohkan Aji, data di bidang ekonomi yang dibutuhkan ialah menyandingkan regulasi yang telah dibuat OJK, regulasi dari kabupaten/kota di DIY dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, seperti insentif bagi perusahaan atau pelaku usaha. Selanjutnya, apa yang masih perlu dilakukan.

Di bidang tenaga kerja, data yang dibutuhkan adalah data pekerja yang mendapat PHK, dirumahkan, dan berapa yang berhak memperoleh kartu prakerja. Nanti akan disandingkan dengan data penanganan sembako, karena dasarnya sama-sama NIK. Data ini juga akan disandingkan pula dengan data penerima rutin bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

“Nanti akan kami buat besaran yang diterima sama. Jika memang yang diterimakan Rp 600.000 ya akan kami buat sama. Kita akan upayakan semua orang yang terdampak CoViD-19 ini untuk mendapatkan santunan atau bantuan sosial,” imbuhnya

Aji pun menegaskan, pemberian bantuan bagi warga yang terdampak CoViD-19 ini merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa, termasuk dalam hal penggunaan anggarannya.

Saat pembukaan rapat evaluasi ini, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menegaskan pentingnya komparasi data dari berbagai bidang Persandingan ini juga perlu dilakukan untuk beragam regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai pihak. “Ini agar tidak ada data yang tercecer, apalagi duplikasi,” jelas Sri Paduka. (Rt)

HUMAS PEMDA DIY