• Yogyakarta (08/04/2020) jogjaprov.go.id -
     Sebagai bentuk apresiasi dan wujud dukungan moril, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar video konferensi dengan para tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Rujukan COVID-19. Agenda video konferensi sendiri digelar di Ruang Media Center Kantor Gubernur DIY, Gedhong Pracimosono Lantai 2, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Adapun agenda tersebut diikuti oleh 22 RS dari 26 RS Rujukan COVID-19 di DIY.

    Secara garis besar, Gubernur DIY menyatakan rasa terima kasihnya kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Rujukan atas kerja keras dan pengabdiannya dalam melayani pasien COVID-19. Sultan kemudian menjelaskan hasil tindak lanjut dari video konferensi yang digelar. “Secara umum, pembahasan utamanya terkait dengan Alat Pelindung Diri (APD), juga PCR (Polymerase Chain Reaction, -red), dan sistematika rujukan,” jelas Sultan. Sultan menjelaskan bahwa DIY masih memiliki 1,500 stok APD yang siap untuk didistribusikan. “Saya kira APD tidak masalah. Termasuk bagaimana tenaga medis terlindungi tak hanya soal pakaian saja, namun juga diterima oleh masyarakat. Kami sudah sediakan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis, ada di Badan Diklat, di Jalan Melati, Baciro,” jelas Sultan.

    Di samping itu, mengenai PCR, Sultan menjelaskan bahwa mulai Selasa (07/04) terdapat dua penambahan RS yang ditunjuk untuk bisa melakukan uji laboratorium mandiri. Sultan menjelaskan, “Di Jogja kan sebelumnya laboratorium pusat hanya satu di BBTKLPP Imogiri. Mulai kemarin, bisa dilakukan juga di Sardjito dan di RS UGM. Jadi saat ini sudah 3 yang bisa uji lab mandiri, harapan saya bisa lebih cepat.” Sultan juga berharap bahwa sistematika rujukan bisa segera tertangani dengan baik. “Saat ini, dari 26 RS Rujukan pasien COVID-19, baru 50% yang digunakan, jadi sementara masih mencukupi. Kami akan selesaikan supaya bisa diketahui duduk persoalan,” jelas Sultan.

    Lebih lanjut, masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) terus akan dipantau secara berkesinambungan. “Untuk yang terkonsentrasi ada di Kabupaten Sleman, sudah disediakan tempat karantina ODP yakni di Asrama Haji dan juga di Badan Diklat di Kalasan. Kami akan terus menyuplai suplemen sebagai antibodi ketahanan tubuh,” jelas Ngarsa Dalem. Sementara itu, untuk ODP di Kota dan Kabupaten lain diminta melakukan karantina secara mandiri sembari difasilitasi pemerintah setempat dengan kontrol dan suplai suplemen yang tepat sasaran.

    Berkaitan dengan keputusan DIY yang belum bisa menyandang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sultan mengatakan bahwa jauh sebelum adanya status PSBB itu sendiri, DIY telah memberlakukan skema tanggap darurat bencana, membatasi kedekatan fisik dan juga melakukan screening. Sultan kembali mengimbau dan mengingatkan para pendatang yang memasuki wilayah DIY, untuk bersedia diisolasi selama 14 hari. “Supaya selama isolasi, para pendatang bisa menjauhkan fisik dari keluarga dan bila merasa tidak sehat bisa langsung ke RS atau puskesmas setempat,” imbuh Sultan. [vin]

    Humas Pemda DIY

  • Yogyakarta (13/04/2020) jogjaprov.go.id - Guna mengantisipasi lonjakan pemudik yang memasuki wilayah DIY, telah diberlakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol yang ada dalam ketetapan Peraturan Kementerian Perhubungan RI No. 18/2020. “Tiga elemen pokok mengenai peraturan tersebut adalah pengaturan dalam konteks wilayah, pengaturan daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan mengenai langkah menghadapi arus mudik lebaran. Untuk kaitannya dengan DIY, tentunya pada poin pertama dan ketiga,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus Rayanto. Penjelasan tersebut disampaikan Tavip pada Senin (13/04) pagi di kantor Dinas Perhubungan DIY.

    Terkait Langkah menghadapi arus mudik, Tavip menambahkan bahwa Pemda DIY melalui Dinas Perhubungn DIY telah memulai operasi persuasif ke masyarakat, misalnya mengontrol penggunaan masker pada setiap pengendara dan soal jaga jarak, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DIY terkait pemudik. Tavip berujar, “Untuk bandara, stasiun, kami telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan KAI untuk melaksanakan protokol sesuai dengan Peraturan Menhub RI. Kalau untuk kendaraan bus dan mobil pribadi, akan difilter di jalan perbatasan. Mulai minggu ini kami sudah lakukan,namun masih bersifat sosialisasi.” Adapun lokasi daera perbatasan yang akan menjadi posko penjagaan adalah Jalan Magelang (sekitar wilayah Tempel), Jalan Solo (wilayah perbatasan Prambanan), dan Kulon Progo (sekitar wilayah Congot).

    Terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh penumpang kendaraan umum, penumpang kendaraan pribadi, maupun operator angkutan umum yakni:

    Penumpang Moda Transportasi Bus:

    1. Menggunakan masker dan membawa alat kebersihan/kesehatan sesuai pedoman Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
    2. Setelah sampai tujuan, akan dilakukan pemeriksaan kepada penumpang. Bagi yang berasal dari zona merah, harus membawa surat keterangan dari RT daerah asal dan surat kesehatan. Selanjutnya, yang bersangkutan akan diperiksa suhu tubuhnya dengan thermo gun
    3. Jika tidak terdapat tanda-tanda yang mengindikasikan gejala COVID-19, maka akan diberikan surat pengantar dari terminal untuk disertakan saat melapor ke RT/RW di alamat tujuan
    4. Jika tidak membawa surat kesehatan baik sehat maupun tidak, yang bersangkutan akan diarahkan ke pos terpadu untuk diperiksa kesehatannya. Hasil pemeriksaan akan menjadi rekomendasi untuk menentukan penumpang tersebut dapat melakukan karantina mandiri atau harus secara khusus
    5. Membeli tiket secara online dan mampu menunjukkan bukti transaksinya 

    Operator Armada Bus:

    1. Setiap bus harus membawa surat yang menyatakan laik jalan
    2. Setiap bus memberlakukan physical distancing atau hanya mengangkut penumpang 50% dari total jumlah kursi
    3. Setiap bus melakukan penyemprotan sebelum dan sesudah menyelesaikan perjalanan di sisi bagian luar maupun dalam bus
    4. Bus dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang selain di terminal bus
    5. Menaikkan harga tiket menjadi dua kali lipat 

    Kendaraan Pribadi Roda Dua dan Empat:

    1. Setiap penumpang baik motor ataupun mobil, wajib membawa surat keterangan dari alamat asal dan surat keterangan sehat
    2. Untuk kendaraan roda empat, harus memenuhi kriteria syarat sosial yakni untuk mobil dengan kapasitas 7 tempat duduk, maksimal mengangkut 3 orang termasuk sopir. Sedangkan mobil dengan kapasitas 5 tempat duduk, maksimal mengangkut 2 orang termasuk sopir.
    3. Untuk kendaraan roda dua, dilarang mengendari motor dengan cara berboncengan, wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker

    Lebih lanjut, Tavip menambahkan bahwa sekiranya terjadi pelanggaran akan hal-hal di atas, selanjutnya akan diberlakukan tindakan namun disesuaikan dengan pendekatan sosial kemanusiaan. “Untuk yang tidak membawa surat, pilihannya dua yakni diperiksa kesehatannya di tempat saat itu juga, atau diminta untuk balik arah. Memang dimuungkinkan kendaraan akan masuk ke DIY melaui jalur aternatif. Oleh karenanya, saat ini kami tengah berkoordinasi dengan pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota untuk juga mengontrol dan menutup jalur-jalur jalan kabupaten yang sering menjadi alternatif. Surat juga tengah disiapkan untuk menjadi perhatian Wakil Gubernur DIY, selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19. Filter terkuat memang pada akhirnya adalah tingkat RT dan RW,” jelasnya.

    Di lain sisi, untuk moda transportasi umum, yakni bus itu sendiri, pemberian sanksi menjadi kewenangan Dirjen Perhubungan Darat. “Kami tidak serta merta memberhentikan lalu membiarkan penumpangnya terlantar, tidak juga. Kami akan mencatat armadanya, nomor PO dan platnya, pelanggaran yang dilakukan dan kemudian menyampaikannya ke Dirjen Perhubungan Darat. Selanjutnya, pemberian sanksi sendiri akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau wilayah yang sudah PSBB, sanksi bisa ditetapkan oleh wilayah bersangkutan, kalau kita kan belum PSBB, jadi tidak bisa langsung seperti itu,” tukasnya.

    Lanjut Tavip, “Sejatinya daerah diberi keleluasaan untuk dapat melakukan inovasi terkait peraturan Menhub tersebut karena kan hanya daerah masing-masing yang tahu tentang karakter dan kepentingan wilayahnya. Namun bagaimanapun, peraturan tersebut tetap diterapkan secara konsisten agar penyebaran COVID-19 melalui moda transportasi umum dapat diminimalisir.”

    Skema yang telah diberlakukan ini bukan semata-mata berkaitan dengan masa mudik lebaran, namun lebih kepada memproyeksikan bagaimana upaya untuk memutus rantai COVID-19. “Kita tidak sedang bicara skema ini dalam perspektif mudik lebaran. Dalam dua bulan ke depan, setidaknya kami akan lakukan evaluasi, tentunya disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Hal-hal yang bisa terus kita lakukan adalah edukasi ke masyarakat, supaya menaati peraturan pemerintah,” tutupnya. [vin]

    Humas Pemda DIY

  • Yogyakarta (14/04/2020) jogjaprov.go.id – Upaya Pemda DIY untuk menekan jumlah pemudik yang datang membuahkan hasil, dibuktikan dengan menurunnya jumlah pendatang yang masuk Ke DIY. Namun demikian, kondisi jalan di DIY belakangan ini semakin ramai dengan warga yang mulai beraktivitas kembali.

    Menanggapi hal demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan agar warga bisa tetap mematuhi himbauan pemerintah. Ditemui di Kantor Gubernur, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Selasa (14/04), Sri Sultan berharap masyarakat bisa mengontrol kebutuhan keluar rumah dengan lebih bijak.

    “Saya minta untuk bisa di kontrol lagi. Di jalan sudah ada dari Pol PP, Polisi dan TNI. Tadi sudah saya minta kepada mereka maksimalkan kontrol tersebut. Masyarakat harus bisa menahan diri, kalaupun memang harus keluar silahkan taati protokol dan sebisa mungkin tetap ada di rumah,” jelas Sri Sultan.

    Lebih lanjut menurut Sri Sultan, aktivitas masyarakat memang banyak sesuai dengan kebutuhan. Namun tentunya tidak mungkin tidak bisa dikurangi. Bagi masyarkat yang memang bisa tetap di rumah dalam artian bisa melakukan segala jenis kegiatan vital seperti bekerja dari tumah, Sri Sultan mengharapkan itu di taati. Dengan demikian, bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah dan harus keluar, bisa tetap bekerja dengan resiko tertular penyakit yang lebih renda karena banyak yang tetap di rumah.

    Penanggulangan Covid – 19 ini sudah seharusnya dilakukan bersama-sama dari lapisan masyarkat yang sebenarnya adalah garda terdepan pemutus rantai penyebaran Virus Corona. Dengan kesadaran yang tinggi, tidak egois dan mengikuti protokol, maka Covid – 19 dipastikan akan segera hilang. Namun apabila masyarakat masih egois dengan memaksa keluar rumah dengan alasan jenuh, secara otomatis akan meningkatkan resiko individu lain yang memang harus keluar rumah untuk bekerja. Untuk itu, sangat penting dari berbagai lapisan untuk saling mendukung, bertenggang rasa, saling melindungi dan bekerjasama dengan penuh keihlasan untuk memerangi Covid – 19. (uk)

    Humas Pemda DIY

  • Yogyakarta (17/04/2020) jogjaprov.go.id -- Menindaklajuti pembahasan alokasi anggaran terkait COVID-19, Pemda DIY menggelar video konferensi dengan Kementerian Dalam Negeri RI di Media Center Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (17/04) sore. Agenda tersebut dipimpin oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji.

    Seusai digelarnya agenda tersebut, Sekda DIY kemudian menyampaikan tiga pembahasan utama terkait dengan alokasi anggaran untuk menanggulangi dampak COVID-19:

    1. Akan dicairkan dana bantuan sosial oleh Kementerian Sosial RI dan dibantu oleh daerah dengan besaran Rp 600 ribu/Kepala Keluarga (KK) selama 3 bulan terhitung bulan April, Mei, dan Juni 2020. Meski demikian, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan top-up bagi warga yang sebelumnya telah menerima bantuan sebesar Rp. 200.000. “Top-up tersebut bisa dari Dana Desa, Dana Kabupaten, atau Dana Provinsi. Saat ini, menurut data yang disampaikan Dinas Sosial DIY, jumlah warga penerima bantuan di DIY adalah sekitar 125 ribu KK. “Itu sudah mencakup keseluruhan, tapi tetap kita data kembali. Kalau angka riilnya yang biasanya menerima bantuan sosial itu 76 ribu KK. Begitu ada Covid-19, tentunya ada sasaran lain, karena ikut terkena dampak,” imbuh Aji.

    Namun demikian, data tersebut akan dicocokan dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang akan dikirimkan pada Senin (20/4). “Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tapi belum masuk ke daftar dari Kemensos, maka Kabupaten/Desa/Provinsi kemudian tetap boleh memberikan dana itu. Namun apabila data penerima daerah (Dinas Sosial DIY, -red) sudah ada di daftar Kemensos, maka bisa dialihkan ke orang lain,” ujar Aji.

    2. Dilakukan pemangkasan anggaran pusat dari sisi belanja. “Pendapatan nasional berkurang, karena beberapa pajak tidak masuk. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak prioritas juga kemudian dikurangi, sehingga dana yang ditransfer ke daerah juga ikut berkurang. Hanya 2 DAK saja yang tidak berubah yakni DAK Kesehatan dan DAK Pendidikan. Pendidikan sejatinya juga menyangkut perpustakaan dan olahraga, dan dua hal ini termasuk yang alokasinya dikurangi,” jelas Aji. Sementara itu, beberapa DAK yang dikurangi, akan dialokasikan ke dana kesehatan. 

    3. Lebih lanjut, Aji menerangkan skema mengenai insentif yang diberikan kepada perusahaan atau pengusaha. Aji berujar, "Skema kita adalah bagaimana ekonomi bisa kita pulihkan. Pada prinsipnya, insentif yang diberikan ke perusahaan-perusahaan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misal dengan cara penundaan cicilan, tidak ada denda bunga, dan bagaimana jika seadainya tidak dibayarkan pada jenjang waktu yang sudah disepakati dengan bank."

    Aji menambahkan bahwa para Bupati dan Walikota diharapkan turut memperhatikan sektor pariwisata yakni memberikan insentif kepada pada pelaku pariwisata dan restoran, karena dampak pandemik ini membuat sektor pariwisata tidak ada pendapatan. [vin]

     

    Humas Pemda DIY


  • Ingat, semakin banyak yang menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan sering mencuci tangan dengan sabun, semakin cepat pandemi ini akan berlalu.

    Kita sekarang bergerak menuju masa AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru), maka penting memahami apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, AKB merupakan proses bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19.

    Yang perlu kita pahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi.

    (instagram.com/humasjogja/)

    Apa yang bisa Anda lakukan?

    Utamanya, tetap di rumah dan hanya keluar bila memang benar-benar perlu. Ini penting, terutama bagi orang yang berisiko tinggi, termasuk orang lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan paru. Siapapun yang merasa sakit harus tetap di rumah dan mencari pengobatan bila gejala memburuk.

    Mungkin Anda merasa aman dan ingin kembali ke kebiasaan lama saat melihat banyak orang di pusat perbelanjaan atau restoran. Tapi itu hanya rasa aman palsu. Kita tetap harus berhati-hati.

    1. Selalu gunakan masker saat keluar rumah. Kenapa? Karena kita mungkin membawa virus tapi tidak memiliki gejala atau hanya gejala ringan, sehingga bisa menularkan ke orang lain. Tapi masker harus dipakai dengan benar! Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dan hanya dipakai satu kali! Masker kain dipakai ulang setelah dicuci dengan deterjen. tetapi masker medis harus dibuang begitu sampai di rumah.
    2. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Saat menyentuh benda-benda yang sering disentuh orang lain seperti pegangan pintu, uang, meja makan, tangan Anda bisa terpapar virus. Mata, hidung, dan mulut merupakan pintu masuk virus.
    3. Selalu ambil jarak lebih dari 1 meter dari orang-orang saat berada di luar rumah. Kadang kita merasa tidak nyaman saat ada yang berdiri terlalu dekat, semisal saat mengantri. Jangan ragu, minta dengan sopan agar mereka menjaga jarak dengan mengatakan “Maaf, tolong jaga jarak, ya”.  
    4. Sering cuci tangan dengan sabun. Kita sudah sering mendengar hal ini. Tapi pastikan kita melakukannya dengan tepat, selama minimal 20 detik dan selalu lakukan saat tiba di rumah atau di tempat tujuan. Saat di luar rumah, cairan pencuci tangan yang mengandung alkohol merupakan pilihan bila sabun dan air mengalir tidak tersedia.  
    5. Selalu ikuti perkembangan informasi dan hanya ikuti sumber terpercaya seperti situs ini. Setiap kali ada krisis, ada saja orang-orang yang suka menyebarkan informasi palsu dan hoaks yang membingungkan masyarakat dan membuat situasi menjadi lebih buruk.

     (artikel juga dimuat pada laman website covid19.go.id dengan judul "Adapatasi Kebiasaan Baru")

  • Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19, Achmad Yurianto mengatakan bahwa kabar yang beredar terkait thermal gun dapat merusak otak adalah statemen yang tidak benar.

    Hal itu ditegaskan Yuri dalam keterangan pers di Media Center, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin (20/7).

    "Statement ini tidak benar," tegas Yuri.

    Sebelumnya banyak masyarakat yang mempertanyakan informasi mengenai bahaya dan efek samping penggunaan thermal gun sebagai alat pengukur panas tubuh, yang mana menurut sebuah sumber dapat merusak struktur otak manusia. 

    Secara ilmiah menurut Yuri, berbagai ahli sudah mengatakan bahwa thermal gun hanya mengukur dengan pancaran radiasi sinar inframerah, yang setiap saat pasti akan dipantulkan oleh semua benda yang ada di sekitar.

    Dalam hal ini, thermal gun juga dipastikan tidak menggunakan sinar laser, tidak menggunakan sinar radioaktif semacam, x-ray.

    "Hanya inframerah," jelas Yuri.

    (sumber : instagram.com/kominfodiy/)

    Berbagai referensi mengatakan, statement yang salah terkait thermal gun merusak otak justru membahayakan semua orang dan dapat memicu kontraproduktif untuk mencegah agar penularan tidak terjadi.

    Oleh sebab itu, Yuri yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI itu meminta agar masyarakat dapat menyikapi informasi itu dengan cara yang benar dan tidak terhasut dengan isu yang salah.

    Saudara-saudara, ikuti informasi ini dengan cara yang benar. Kesulitan ini tidak usah ditambah dengan berita-berita yang menyesatkan. Karena, ini akan membuat masyarakat semakin panik. Oleh karena itu, inilah yang harus kita jelaskan dan masyarakat agar, memakluminya," tutup Yuri.

    Tim Komunikasi Gugus Tugas Nasional

    (artikel juga dimuat pada laman web covid19.go.id dengan judul "penggunaan thermal gun dapat merusak otak, Yuri : itu statement tidak benar")

  • Sektor pariwisata merupakan sektor yang dinilai paling parah terdampak pada masa pandemi COVID-19. Hampir di seluruh wilayah tanah air, industri pariwisata mengalami penurunan jumlah pengunjung secara drastis, tak terkecuali daerah tujuan wisata budaya dan sejarah seperti Yogyakarta.
     
    Memasuki periode ke tiga masa tanggap darurat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara bertahap melakukan upaya untuk mendorong pariwisata di daerahnya kembali tumbuh demi menekan dampak ekonomi yang berkepanjangan. Namun demikian, Biwara Yuswantana selaku Ketua Satuan Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pihaknya tidak lantas terburu-buru membuka pariwisata tanpa kalkulasi dan persiapan yang matang.

    Biwara mengatakan, Pemerintah D.I. Yogyakarta saat ini masih dalam tahap uji coba dan melakukan berbagai simulasi guna memastikan kesiapan lokasi-lokasi wisata termasuk hotel, rumah makan, tempat perbelanjaan dan sarana pendukung lainnya. Terdapat tim verifikasi dan bidang penegakan hukum yang bertugas untuk menilai sejauh mana kesiapan perangkat-perangkat pendukung khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan.

    "Ada tim verifikasi, dan ada bidang penegakkan hukum, itu melakukan verifikasi ke hotel-hotel, ke obyek-obyek untuk menilai, mengevaluasi, sejauh mana kesiapan dari perangkat-perangkat yang diperlukan untuk penerapan protokol kesehatan," jelas Biwara saat berdialog di Media Center, Graha BNPB, Jakarta, Minggu (26/7).

    (sumber : instagram.com/kominfodiy/)

    Lebih lanjut Biwara menjelaskan, edukasi dan sosialisasi pada masyarakat khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata gencar dilakukan. Dengan memanfaatkan media luar ruang, media televisi dan media sosial, pemerintah daerah berupaya agar masyarakat sudah dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru saat nanti industri pariwisata mulai beroperasi kembali.

    Tak hanya itu, Pemerintah D.I. Yogyakarta juga tengah mengembangkan aplikasi Jogja Pass. Aplikasi ini dapat memantau dan mendata wisatawan yang masuk ke lokasi wisata secara sistematis dan menyesuaikan dengan kapasitas lokasi wisata yang ingin dikunjungi.

    "Kalau sudah misalnya 50 persen (kapasitasnya), nanti akan ditutup gitu. Karena sudah terdata secara sistematis," terang Biwara.

    (sumber : instagram.com/kominfodiy/)

    (artikel  juga pernah dimuat pada laman web covid19.go.id dengan judul artikel "Upaya Yogyakarta Membuka Kembali Sektor Pariwisata")

  • Yogyakarta (30/07/2020) jogjaprov.go.id – Guna mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan akan datangnya mahasiswa untuk memulai perkuliahan tahun ajaran baru, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, Kamis (30/07). Pertemuan tersebut diadakan guna membahas mengenai teknis perkuliahan mahasiswa untuk meminimalisir penyebaran Covid - 19.

    Bertempat di Dalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan menggelar rapat tersebut dengan didampingi oleh Wagub DIY KGPAA Paku Alam X, dan Sekda DIY, Drs. R. Kadarmanta Aji, Kalak BPBD DIY, Drs. Biworo Yuswantana, M.Si., Serta Paniradya Pati, Drs. Benny Suharsono, M.Si. Rapat dihadiri oleh pihak-pihak yang berkaitan khusus dengan bidang pendidikan salah satunya kepala LLDIKTI Wilayah V, Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Ak., CA.

    Usai rapat, Prof. Didi mengungkapkan, telah melaporkan kepada Gubernur DIY terkait dengan kondisi perkuliahan saat ini. Pada dasarnya, kampus mematuhi aturan dari Kemendikbud yang meminta untuk pelaksanaan perkuliahan secara daring. Namun, tidak semua kegiatan dilaksanakan secara daring, untuk beberapa kegiatan seperti praktikum dan yang lain yang tidak bisa dilakukan secara daring, amka tetap dilakukan secara luring. Tentunya dengan tetap emnerapkan protokol kesehatan.

    Didi menyampaikan pula, akan ada dua kemungkinan yang menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kewaspadaan. Yang pertama adalah mahasiswa yang akan kembali ke DIY pada tahun ajaran baru, serta calon mahasiswa yang mengikitu seleksi penerimaan mahasiswa baru. “Kalau menurut aturan, kita masih akan memberlakukan dua metode tadi, daring dan luring, tergantung dengan jenis perkuliahannya. Untuk pendaftaran, kita punya Jogjaversitas.id yang akan memungkinkan proses pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara daring. Jadi mereka tidak perlu datang ke Jogja untuk proses penerimaan mahasiswa baru,” jelas Didi.

    (Ketua LDIKTI Wilayah V Didi Achjari, saat memberikan keterangan kepada pers usai pertemuan rapat di Kompleks Kepatihan Kamis 30/7)

    Didi menambahkan, mahasiswa lama kecuali yang kegiatan praktikum atau yang mengharuskan kegiatan kemungkinan masih sedikit yang akan datang. Pun dengan mahasiswa baru, karena masa orientasi pun akan dilakukan secara daring. “Jadi mahasiswa baru orientasi kampusnya tidak boleh dilakukan secara fisik ya, karena tadi aturan-aturan yang memang mengharuskan mereka perkuliahanpun dilakukan secara daring,”

    Saat ini, total kampus dibawah koordinasi LDIKTI Yogyakarta ini 105 baik swasta maupun negeri. Total mahasiswa yang di bawah kendali Kopertais yang 300.000 mahasiswa. Ini belum termasuk milik UGM yang sangat banyak, dan level siswa yang juga tidak bisa dibilang sedikit. Oleh karena itu, jumlah itu tidak bisa dibilang main-main. Tentu akan menjadi dua sisi yang bertentangan. Mampu membangkitkan ekonomi, namun juga mampu meningkatkan jumlah kasus Covid – 19. Didi mengungkapkan, tidak semua kampus memiliki fasilitas yang sama. Artinya, ada kampus yang lebih dari mampu menerapkan pembelajaran secara daring dan luring dengan tanpa masalah. Namun ada pula yang jauh dari mampu, seperti ketersediaan ruang perkuliahan luring yang sesuai protokol. Tentunya hal ini tidak mudah untuk dilakukan dan disiapkan mengingat sumber daya masing-masing berbeda.

    “Ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur, bahwa kami akan menyampaikan ke kampus-kampus untuk menyiapkan akomodasi semacam ini, guna mendukung protokol kesehatan. Mampu atau tidak. Jangan memaksakan fasilitas jika tidak siap untuk perkuliahan secara luring,” ujar Didi. Hal ini termasuk pula dnegan pengawasan otonomi kampus untuk pembagian pengajar. Dosen-dosen terutama yang usianya rentan terhadap resiko, tidak harus datang mengajar. Mereka bisa tetap melakukan perkuliahan secara daring.

     (Youtube Humas Jogja: Kegiatan Akademik Kampus Dioptimalkan Daring, 30 Juli 2020)

  • Yogyakarta (19/08/2021) jogjaprovgoid - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mendorong kabupaten/kota se-DIY untuk menyusun strategi terbaik yang dapat dilakukan di wilayah masing-masing untuk mempercepat proses vaksinasi. Strategi-strategi tersebut kemudian dapat dikonsolidasikan dengan Pemda DIY.

    Hal ini diungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menggelar Rapat Evaluasi Perkembangan Penanganan CoViD-19 DIY bersama Bupati/Wali Kota pada Kamis (19/08). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, rapat ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur DIY, Sekretaris Daerah DIY, Bupati/Wali Kota se-DIY, beserta Sekda kabupaten/kota se-DIY.

    “Intinya, bagaimana kita bisa ada percepatan vaksinasi, dari yang saat ini 12.000 sekian orang per hari menjadi 20.000 orang per hari. Sekarang kebijakannya ada di kabupaten/kota, bagaimana menghabiskan stok yang ada. Kalau mau sharing, monggobagaimana maunya, yang penting percepatan vaksinasi dilakukan,” ungkap Sri Sultan.

    Usai rapat, Sri Sultan mengungkapkan, tenaga kesehatan yang ada saat ini sudah mencukupi untuk mencapai jumlah 20.000 orang yang divaksin per hari. Sri Sultan pun memastikan stok vaksin yang ada di kabupaten/kota maupun yang disimpan oleh Dinas Kesehatan DIY telah memadai untuk percepatan vaksinasi.

    “Stok vaksin saat ini kira-kira ada 76.000-an vial atau untuk sekitar 760.000 orang.  Kalau stok itu bisa kita selesaikan akhir Agustus atau awal September 2021, paling sedikit sudah 80% penduduk kita tervaksin. Sehingga bulan berikutnya harapan saya, (vaksinasi di DIY) bisa diselesaikan bulan sekitar Oktober atau awal November 2021,” papar Sri Sultan.

    Terkait stok oksigen, Sri Sultan mengatakan, DIY telah melakukan investasi penyediaan oksigen. Investasi oksigen ini juga turut dilakukan kabupaten/kota. Harapannya, kebutuhan oksigen untuk DIY sendiri sudah bisa terpenuhi. “Kalau pun memang harus mencari oksigen, jumlahnya tidak terlalu besar, sehingga masih bisa mencukupi, baik yang likuid maupun gas,” imbuh Sri Sultan.

    Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan, stok vaksin pertanggal 16 Agustus 2021 dalam hitungan vial ialah Kota Yogyakarta ada 7.106, Bantul 1.368 vial, Gunungkidul 5.973, Kulon Progo 2.698, dan Sleman 5.247 vial. Sementara DIY sendiri memiliki stok baru sebanyak 53.689 vial.

    “Jadi tidak perlu mengkhawatirkan soal stok karena pasti cukup. (Bupati/Wali Kota) Tidak perlu ragu-ragu membuat strategi penyuntikan. Jadi betul-betul kami mohon strategi kabupaten/kota, selanjutnya bisa dirembug dengan kami,” imbuh Sri Paduka.

    Sri Paduka pun mengungkapkan data vaksinator di masing-masing kabupaten/kota. Untuk Kota Yogyakarta ada 323 vaksinator, Bantul 312 orang, Kulon Progo 160 orang, Gunungkidul 260 vaksinator, dan Sleman 443 orang, sehingga total se-DIY ada 1.498 vaksinator. Terkait percepatan vaksinasi, jumlah ini dianggap lebih dari cukup.

    “Dengan asumsi satu orang vaksinator menyuntik 40 orang perhari, maka sehari ada 59.920 orang per hari. Namun kita menurunkan standar karena bagaimana pun juga vaksinator ini ada di Puskesmas, di mana Puskesmas masih membuka pelayanan umum. Sehingga kita turunkan jumlah efektivitas perhari hingga 50%. Artinya satu vaksinator menyuntik 20 orang, sehingga per harinya bisa mencapai 29.960 orang,” papar Sri Paduka.

    Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan, Kabupaten Bantul saat ini memang tengah fokus pada percepatan vaksinasi, khususnya untuk warga yang ber-NIK Bantul. Menurutnya, sejak awal dibukanya vaksinasi di Bantul, pihaknya memang tidak membeda-bedakan NIK orang yang mendaftar vaksin.

    “Tapi kenyataannya, justru warga dnegan NIK Bantul sendiri justru masih sedikit yang tervaksin. Karena itu kami akan mulai membatasi jumlah pendaftar vaksinasi yang NIK luar Bantul menjadi 20% saja. Kami mendorong agar semakin banyak warga Bantul yang mendaftar vaksin,” jelasnya.

    Diakui Halim, total warga Bantul yang perlu divaksin mencapai 836.000 orang. Saat ini warga Bantul yang divaksin baru tercapai 250.000 orang. Untuk mempercepat vaksinasi, ia pun berencana menaikkan jumlah maksimal warga yang bisa divaksin dari 6.000 perhari menjadi 9.000 perhari. “Dengan begitu, kami memperkirakan sekitar November 2021 ini kami bisa selesai 100% untuk dosis pertama,” imbuhnya. (Rt)

    HUMAS DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (19/08/2021) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Solidaritas Penanganan Covid-19 di Indonesia, secara daring pada Kamis (19/08) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy tersebut, pemerintah pusat membentuk Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan untuk menangani pandemi Covid-19.

    “Perlu pencanangan kembali gerakan solidaritas nasional dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya,” ungkap Muhadjir. Ia menyatakan pentingnya penegakkan kembali gerakan solidaritas nasional dalam mengatasi pandemi Covid-19.

    Langkah pertama dalam gerakan ini adalah percepatan penyaluran program perlindungan sosial untuk masyarakat. Termasuk dalam program ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan untuk usaha kecil dan subsidi upah, Subsidi Listrik, Kartu Sembako, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, dan Bantuan Beras Bulog. Selanjutnya Muhadjir menyatakan pemerintah perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi multipihak melalui optimalisasi peran Klaster Nasional Penanggulangan Bencana.

    Klaster Nasional Penanggulangan Bencana terdiri dari Klaster Kesehatan, Klaster Logistik, Klaster Pendidikan, Klaster Pengungsian dan Perlindungan, dan Klaster Pemulihan Dini. Klaster Kesehatan berperan dalam percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan 3M serta mengantisipasi kelangkaan obat dan alat kesehatan. Sementara itu, Klaster Logistik bertugas menangani pemenuhan kebutuhan logistik dan pengawalan distribusi logistik. Klaster Pendidikan menangani percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan serta pelaksanaan sekolah darurat. Klaster Pengungsian dan Perlindungan mengawal proses penyaluran bansos dan penguatan manajemen isoman. Sedangkan Klaster Pemulihan Dini berperan dalam upaya merevitalisasi fungsi pemerintah Desa/ Camat/ Kabupaten/ Provinsi.

    Muhadjir juga menyebutkan pentingnya penguatan kapasitas penanganan Covid-19 di masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemda, dan pihak-pihak terkait. Langkah terakhir dalam gerakan ini yaitu peningkatan semangat kepedulian masyarakat, solidaritas seluruh bangsa untuk bergotong royong dalam menangani pandemi ini.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan,”Tujuan utama kita menghadapi pandemi ini adalah bagaimana caranya kita bisa menurunkan laju transmisi atau mengurangi laju transmisi.”

    Dalam menangani pandemi Covid-19, Budi menyampaikan empat strategi yaitu Perubahan Perilaku, Vaksinasi, Deteksi, dan Terapeutik. Perubahan Perilaku berupa implementasi PPKM Level 1-4 serta penegakkan protokol kesehatan. Vaksinasi yaitu percepatan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi. Deteksi dengan jalan meningkatkan tes epidemiologi serta surveilans genomik di daerah-daerah yang berpotensi terjadi lonjakan kasus. Sedangkan strategi terapeutik yaitu dengan mengkonversi 30%-40%  kapasitas RS dan pemanfaatan isolasi terpusat.

    “Keempat strategi ini harus terus dijalankan berbarengan untuk bisa menjaga, mengontrol, mengurangi laju penularan,” ungkap Budi. Ia menyebutkan jika hanya menjalankan satu atau dua strategi saja tidak akan efektif. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 lagi. Oleh karena itu, keempat strategi tersebut harus terus dijalankan secara bersamaan. (sf)

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Masyarakat pelaku wisata, keluarga serta mereka yang berdomisili di sekitar obyek wisata memang menjadi target utama vaksinasi untuk pariwisata. Mereka harus sehat dan bersih sehingga mampu menjadi representasi wisata yang sehat. Hal ini menurut Singgih juga mampu menjadi promosi pariwisata sekaligus promosi vaksinasi. Bisa diartikan pula vaksinasi di dunia pariwisata diharapkan mampu mendorong keinginan masyarakat yang belum divaksin menjadi bersedia divaksin dengan sukarela.

    Vaksinasi pariwisata ini menurut Singgih tidak akan terselenggara tanpa dukungan banyak pihak, diantaranya Paniradya Keistimewan dan Pemkab Bantul. “Vaksinasi yang terselenggara atas kerjasama dengan Dinkes dan Dispar Bantul dengan Paniradya Keistimewan ini menggunakan atau disupport dengan dana keistimewaan. Kali ini kita mempunyai target 1000 sasaran pelaku pariwisata di Kabupaten Bantul. Saya berharap ini menjadi bagian dari mempersiapkan destinasi wisata untuk bisa kembali menerima kunjungan wisatawan dengan aman, dengan sehat dan nyaman tentunya,” jelas Singgih.

    Wakil Bupati Bantul Joko B. Purnomo sangat mengapresiasi perhatian dan keseriusan Pemda DIY terhadap para pelaku wisata di Bantul. Menurutnya sangat tepat menjadikan wisata sebagai prioritas vaksinasi mengingat penyumbang ekonomi tersbesar di DIY memang berasal dari sektor pariwisata.

    “Pariwisata adalah menjadi salah satu urat nadi dari DIY dimana pariwisatanya adalah merupakan wajah kita yang bisa dilihat secara konkret dan nyata oleh masyarakat luar. Sehingga Ngarsa Dalem,Pak Gubernur melalui Pak Aris, Pak Singgih ini memiliki satu komitmen bersama, kita bangun sinergi bahwa pariwisata kita pengelolaannya, masyarakatnya, semuanya harus sehat. Tidak boleh ada yang sakit,” tegas Joko.

    Joko menambahkan, sudah selayaknya masyarakat di sekitar destinasi wisata hingga pengelolanya harus tervaksin. Lingkungan masyarakat yang bersih dan tidak menularkan menjadi hal yang wajib di miliki pariwisata DIY untuk mempersiapkan diri untuk menjaid tuan rumah bagi para wisatawan apabila nanti destinasi wisata sudah bisa beroperasi.  

    Joko menjelaskan, vaksinasi ini memang benar didanai menggunakan dana keistimewaan (Danais). Dirinya dan warga Bantul menyambut baik kegiatan vaksinasi yang dilakukan sebagai bentuk  perhatian Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada pelaku wisata Bantul, pengelola wisata POKDARWIS dan lain-lain sebagainya.

     “Nanti teman-teman di Dinas Pariwisata ini sudah tidak pikir-pikir lagi dan langsung bisaa start menyambut dikendorkannya PPKM. Dan masyarakat Bantul sudah siap. Sekali lagi matur nuwun dan harapan kita ini akan membikin kita menjadi aman nyaman kemudian siap untuk pariwisata di Kabupaten Bantul,” tutup Joko.

    Siti Amanah, salah satu warga dari Desa Wisata Krebet yang menjadi salah satu penerima vaksin mengaku sangat senang dengan vaksinasi ini. Dirinya sangat berharap dunia wisata yang sempat ambruk bisa kembali bangkit menuju normal. “Vaksinasi ini sangat membantu agar kita bisa menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Harapannya bisa pulih kembali seperti dulu, semua kegiatan, semua obyek wisata dibuka kembali,” ungkapnya. (uk)

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (21/08/2021) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam meninjau program vaksinasi yang diselenggarakan di Taman Budaya Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, Sabtu (21/08) siang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program percepatan vaksinasi yang digalakkan pemerintah pusat.

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa hingga saat ini kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kulon Progo masih berada di atas 200 kasus atau masih dalam status level 4. Tracing perlu dilakukan untuk dapat segera mengurangi kasus di Kulon Progo.

    “Tugas kita adalah harus banyak melaksanakan tracing kontak erat,” ungkap Marsekal Hadi. Hingga saat ini untuk tiap satu kasus terkonfirmasi positif, rata-rata tracing yang dilakukan adalah sebanyak 2-3 orang. Ia berharap agar proses tracing tersebut dapat ditingkatkan hingga mencapai 6-8 orang untuk tiap kasus terkonfirmasi positif.

    Marsekal Hadi juga mendorong agar pasien isoman dapat segera dipindahkan ke fasilitas isoter. Pasien Covid-19 yang dirawat di isoter akan lebih terpantau kondisi kesehatannya serta ketersediaan obat yang diperlukan. Oleh karena itu, Hadi berharap TNI, Polri, Pemda, dan Puskesmas bisa bekerjasama menghimbau masyarakat agar mau dipindahkan ke fasilitas isoter. Diharapkan dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, status darurat Kabupaten Kulon Progo dapat segera turun ke level 3, bahkan level 1.

    Menkes Budi Gunadi menyampaikan bahwa tren kasus Covid-19 di DIY sudah menurun, namun demikian keberadaan virus tersebut kemungkinan masih lama hidup di lingkungan sekitar. Senada dengan Panglima TNI, Menkes Budi menekankan pentingnya testing dan tracinguntuk mengurangi laju penyebaran virus Covid-19. “Kalau  misalnya ada yang sakit keluarganya segera dilaporkan ke Puskesmas itu bagian dari tracing atau pelacakan, supaya bisa dites,” ungkapnya.

    Budi juga menyebutkan bahwa 95% pasien akan sembuh apabila tertangani dengan lebih cepat. Banyak warga masyarakat yang takut untuk mengikuti tes, sehingga terlambat memperoleh penanganan dan akhirnya tidak tertolong. “Kalau misalnya ada yang kena, jangan takut di tes. Kalau misalnya ada yang kena, jangan takut dilacak,” imbaunya.

    Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Saat ini telah diberikan pelonggaran untuk beberapa aktivitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Listyo menyebutkan bahwa terdapat potensi peningkatan kasus dengan adanya pelonggaran tersebut. “Ada potensi bahwa penularan Covid juga akan meningkat. Oleh karena itu, tentunya imbauan kita adalah bagaimana di tengah situasi pelonggaran yang ada, masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan kuat,” tegasnya. (sf)

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (22/08/2021) jogjaprov.go.id – SMA N 1 Yogyakarta (SMA Teladan) bersama Ikatan Dokter Keluarga Alumni Teladan Yogyakarta (KATY) menyelenggarakan kegiatan vaksinasi untuk pelajar di Sekolah Teladan pada Minggu (22/08).

    Hadir dalam kegiatan vaksinasi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DIY menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen terkait (KATY, SMA N 1 Yogyakarta, para Nakes, Camat dan Lurah setempat) yang telah bersatu, bekerjasama dalam penyelenggaraan vaksinasi kali ini.

    Khususnya, kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan memberikan tempat. Dan tak lupa rasa terima kasih juga diucapkan Wakil Gubernur DIY kepada Dokkes Polri yang telah berperan serta mendukung kegiatan vaksinasi, berkolaborasi bersama ikut membantu percepatan vaksinasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bagi pelajar.

    “Apapun kita dorong agar pembelajaran tatap muka bisa segera kita laksanakan,” jelas Sri Paduka. “Saya mengapresiasi dan matur nuwun sekali kepada Keluarga Alumi Teladan Yogyakarta. Harapannya tidak hanya kali ini saja, bagaimana secara khusus kita membantu percepatan pembelajaran, membantu percepatan pendidikan tatap muka khususnya DIY, pada umumnya nanti Indonesia,” ungkap Sri Paduka.

    “Secara pribadi, saya mendo’akan semoga semua sehat dan bisa terus beraktivitas,” harap Sri Paduka di akhir sambutannya.

    Serupa apa yang disampaikan dengan Sri Paduka, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Dokter Keluarga Alumni Teladan Yogyakarta yang telah berkenan melaksanakan program vaksinasi di SMA Negeri 1 Yogyakarta.

    “Oleh karena itu, kami atas nama keluarga besar SMA Negeri 1 Yogyakarta menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Gubernur DIY sekaligus Ketua Umum KATY dan Ikatan Dokter KATY, dr. Ova yang telah melaksanakan vaksinasi di SMA Negeri 1 Yogyakarta,” ungkapnya.

    Ia pun menyampaikan informasi bahwa ada 959 siswa di Sekolah SMA Negeri 1 Yogyakarta dan pada hari ini ada 400 siswa yang mendaftar vaksinasi, selebihnya sudah divaksin. Adapun Bapak Ibu guru di Sekolah juga semuanya sudah menerima vaksin.

    Pada hari ini, tidak hanya para siswa yang menerima vaksin tetapi juga ada sebagian orang tua murid yang mendaftar vaksin. “Pada hari ini juga ada sekitar 300 orang tua dari siswa yang akan divaksin, warga sekolah, 25 orang siswa SMK Negeri 2 dan masyarakat sekitar di SMA Negeri 1 Yogyakarta,” jelasnya.

    “Kami sangat mengharapkan, mudah-mudahan kegiatan vaksinasi segera selesai sehingga harapan kami pembelajaran tatap muka bisa terealisasi,” ucap Kepala Sekolah di akhir sambutannya. (fk)

    HUMAS DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (23/08/2021) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tetap akan melakukan persiapan rencana implementasi aplikasi Peduli Lindungi untuk tempat makan maupun mall/pusat perbelanjaan. Sesuai instruksi pemerintah pusat, Pemda DIY juga akan menggandeng berbagai asosiasi sebagai pelaku kebijakan ini.

    Hal ini diungkapkan Gubenur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (23/08). Rakor kali ini membahas Uji Coba Protokol Kesehatan dan Aplikasi Peduli Lindungi untuk Restoran di Luar Mall/Pusat Perbelanjaan.

    “Kami berterima kasih dengan program khususnya untuk rumah makan, mall, pusat perbelanjaan, dan sebagainya ini. Saya cocok (dengan kebijakan ini). Kami juga akan mempersiapkan kebijakan ini, hanya mungkin perlu Bapak ketahui, setelah berkoordinasi dengan saya, (pemilik mall) putuskan untuk tidak akan buka dulu,” ungkap Sri Sultan.

    Menurut Sri Sultan, keputusan para pemilik mall/pusat perbelanjaan di DIY untuk sementara tidak dulu buka karena mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan, padahal belum tentu dikunjungi pelanggan. Namun untuk kebijakan implementasi aplikasi Peduli Lindungi akan tetap dilakukan.

    “Untuk kebijakan ini tentu tetap akan kita proses, sehingga nanti jika siap dibuka, semua sudah siap,” imbuh Sri Sultan.

    Sri Sultan menghadiri rakor secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Turut mendampingi, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji; dan Kepala-Kepala OPD terkait.

    Usai rakor, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, rapat kali ini secara khusus membicarakan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan pembukaan atau pelonggaran untuk warung makan, restoran, dan mall. “Jadi, seluruh aktivitas yang terkait datang ke restoran, ke mall, warteg, angkringan dan seterusnya itu, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,” ungkapnya.

    Aji menjelaskan, di dalam aplikasi Peduli Lindungi sudah tercantum beragam informasi. Misalnya, apakah yang bersangkutan sudah vaksin atau belum, atau terkait hasil PCR perjalanan yang telah dilakukan. Nantinya, pengunjung atau pelanggan diharuskan men-scan barcode yang telah disediakan untuk mengetahui apakah boleh masuk atau tidak ke tempat-tempat publik ini.

    “Saat ini kita tentu akan melakukan sosialisasi dulu dengan asosiasi-asosiasi pedagang dan lainnya. Karena dari pusat pun kita diminta untuk rembugan dengan asosiasi. Yang pasti, sampai hari ini, mall-mall di DIY belum buka. Yang sudah mulai uji coba baru di beberapa daerah saja, seperti Bali, Bandung, dan Malang,” katanya.

    Sementara itu, Menkomarves RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan harapannya agar semua pihak termasuk pemerintah daerah, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum tempat-tempat publik ini kembali dibuka atau lebih dilonggarkan. Hal ini terkait dengan potensi klaster CoViD-19 di berbagai tempat publik.

    “Jadi kita mau hal ini (implementasi Peduli Lindungi), bisa disosialisasikan lebih luas lagi. Semua perlu ikut mempersiapkan, termasuk bagaimana nanti di warteg-warteg atau tempat makan yang kecil-kecil lainnya,” imbuhnya. (Rt)

    HUMAS DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (24/08/2021) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti Rakor Persiapan Uji Coba Protokol Kesehatan dan Aplikasi Peduli Lindungi untuk Restoran di Luar Mall yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (24/08) malam. Sri Sultan menghadiri secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Turut mendampingi Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji; serta Kepala-Kepala OPD terkait.

    Sri Sultan menyatakan bahwa akan memantau terlebih dulu kondisi perkembangan di setiap Kabupaten/Kota sebelum melakukan pembukaan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. “Kami akan melihat kondisi Kota dan Kabupaten menyangkut masalah masalah suspek dan sebagainya. Kalau memang ruang itu memungkinkan atau tidak, malah nanti (kasus Covid-19) naik,” terang Sri Sultan.

    Pemerintah telah menyusun protokol bagi restoran di luar mall yaitu dengan melakukan skrining digital melalui aplikasi Peduli Lindungi baik bagi pengunjung maupun karyawan. Petugas kemudian memeriksa scan QR Code dari aplikasi tersebut. Terdapat 3 kategori QR Code yang muncul, yaitu hijau, kuning, dan merah. Kategori hijau yaitu bagi warga yang telah memperoleh dua dosis vaksin, bukan kasus Covid-19, dan bukan kontak erat. Kategori kuning bagi warga yang sudah vaksin satu dosis atau belum vaksin, bukan kasus Covid-19, dan bukan kontak erat. Sementara kategori merah adalah bagi yang positif kasus Covid-19 dan kontak erat. Pengunjung atau karyawan yang masuk dalam kategori merah dipersilahkan meninggalkan restoran dan disarankan menggunakan jasa delivery.

    Untuk mengantisipasi penularan Covid-19, terdapat beberapa aturan yang perlu diterapkan di restoran. Beberapa di antaranya adalah pembatasan jumlah orang, pengaturan lama makan pengunjung, pengaturan jarak antrian, pengaturan alur masuk dan keluar pengunjung serta pengaturan kursi makan. Restoran juga sebaiknya memasang partisi di meja untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

    “Pada prinsipnya kita hanya memastikan bahwa semua fasilitas umum harus dipersiapkan, baik itu mall, restoran, warung, tempat wisata, maupun hotel,” ungkap Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji. Ia menyebutkan bahwa untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

    Pemda DIY terus mensosialisasikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi pihak-pihak terkait. “Supaya segera disosialisasikan dan segera mempersiapkan diri. Jadi, begitu besok diijinkan buka, tempat wisata sudah siap,” jelas Aji.

    Luhut memberikan dukungannya dan meminta agar protokol kesehatan terus ditegakkan meskipun angka kasus Covid-19 mulai menunjukkan penurunan. “Kita akan buka pelan-pelan tapi tolong persiapannya dulu semua. Jadi Peduli Lindungi (sudah) jalan, protokol disusun. Dengan begitu kita menghindari masalah,” ungkapnya. (sf)

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (25/08/2021) jogjaprov.go.id - Sesuai instruksi pusat, Pemerintah Daerah DIY mulai mempersiapkan rencana pembukaan sektor perkantoran non esensial. Pembukaan akan dilakukan jika evaluasi terkait data-data terkait pandemi CoViD-19 di DIY terus membaik.

    Hal ini dipertegas oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X dalam Rapat Koordinasi perihal Persiapan Pembukaan Sektor Perkantoran Non Esensial bersama Menkomarves RI, Luhut Binsar Panjaitan. Rakor yang diikuti Sri Paduka secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta ini diselenggarakan pada Rabu (25/08).

    “Persiapan pembukaan sektor non esensial, kami laporkan untuk DIY, industri atau tempat yang non esensial itu paling banyak dari usaha jasa pariwisata. Untuk sektor non esensial ini, kami juga sudah mulai melakukan persiapan, sehingga ketika ada sinyal petunjuk yang membolehkan kami buka, bisa langsung kami lakukan,” ungkap Sri Paduka.

    Sri Paduka juga melaporkan DIY sudah melaksanakan koordinasi secara internal terkait pelaksanaan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di tempat-tempat publik. Pada rakor kali ini, Wakil Gubernur DIY didampingi pula oleh Sekretaris Daerah DIY, Asisten Sekda DIY, dan Kepala-Kepala OPD terkait.

    Ditemui usai Rakor, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, rencana pembukaan aktivitas kali ini menyasar sektor non esensial yang saat pemberlakuan PPM Darurat maupun PPKM Level 4 diatur untuk WFH 100%. “Ada kemungkinan dalam waktu dekat, kalau angka-angka sudah mulai menurun, seperti konfirmasi positif dan BOR makin bagus, ada kemungkinan nanti kita akan membuka perkantoran non esensial secara bertahap,” ungkapnya.

    Dijelaskan Aji, sebelum pembukaan perkantoran non esensial secara bertahap ini dilakukan, Pemda DIY akan melakukan berbagai persiapan dan juga sosialisasi. Persiapan yang akan dilakukan termasuk menyiapkan SOP protokol kesehatan yang nantinya dilakukan, serta menyiapkan QR Code yang akan digunakan.

    “Untuk QR Code ini tentu perlu persiapan juga karena untuk mendapatkannya kita harus izin dan ada prosesnya. Karena itu Kita diminta (oleh pusat) untuk segera melakukan persiapan. Jadi begitu ada pengumuman sudah bisa buka, kita sudah siap,” imbuhnya.

    Aji pun menambahkan, pihak-pihak perkantoran non esensial akan segera diberitahukan untuk melakukan persiapan di kantor masing-masing. Misalnya, terkait mengatur jarak meja, memasang sekat meja, dan menyiapkan pemasangan QR Code untuk scan aplikasi Peduli Lindungi di pintu-pintu masuk.

    Sementara itu, Menkomarves RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, mengenai sektor pariwisata, semua pihak termasuk pemerintah daerah sudah boleh memulai persiapan-persiapan pembukaan. Terkait persiapan pembukaan sektor perkantoran non esensial secara keseluruhan, Luhut memberi arahan agar semua pihak mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dari sekarang di kantor pemerintah maupun swasta yang masuk kategori non esensial.

    “Saya minta kesiapan kedua hal tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Pembukaan sektor non esensial ini juga perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu, dengan kapasitas 25% di beberapa kota dan beberapa kantor di wilayah level 3. Wilayah level 4 masih harus menerapkan WFH 100% untuk sektor non esensial,” ungkapnya.

    Secara khusus, Luhut pun meminta KemenPAN-RB RI untuk mengkoordinasikan persiapan di kantor-kantor pemerintah pusat, dan pemerintah daerah mempersiapkan di kantor-kantor pemerintah daerah dan swasta di wilayah masing-masing. (Rt)

    HUMAS DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (26/08/2021) jogjaprov.go.id – Pemerintah terus mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan pada anak bisa kembali menggunakan metode tatap muka. Hal ini karena sudah lebih dari satu tahun semenjak Pandemi Covid – 19 melanda Indonesia, metode daring dipilih untuk penyelenggaraan pendidikan.

    Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat bersama jajaran Kementerian Pendidikan RI, Kementerian Kesehatan, jajaran kementerian lainnya serta para gubernur, guna membahas kesiapan masing-masing daerah dalam penyelenggaraan pendidikan tatap muka, Kamis (26/08). Pada rapat yang digelar secara daring tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dan jajaran pejabat Pemda DIY turut hadir dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

    Pada prinsipnya, sekolah tatap muka bisa dilaksanakan di daerah dengan level PPKM di bawah 4. Tentunya ada syarat khusus yang tidak bisa ditawar yaitu izin dari pemerintah daerah, izin orang tua murid, penerapan prokes yang sangat ketat, dan baik guru maupun siswa telah divaksin.

    DIY menurut Sri Sultan sudah melakukan melakukan uji coba sekolah tatap muka pada dua sekolah setingkat SMA sejak dua bulan yang lalu. Dari dua sekolah yang diujicoba tersebut, tidak ada penambahan angka kasus positif baik pada guru maupun murid.  

    “Tapi yang perlu diingat itu adalah tingkatan SMA, dimana mereka bisa diajak dialog dan bisa memahami. Kami akan mencoba mempersiapkan diri untuk SMP, tapi kami kurang berani apabila anak-anak SMP ini tidak atau belum divaksin. Karena perilakunya berbeda dengan yang SMA,” ungkap Sri Sultan.

    Lebih lanjut Sri Sultan menambahkan, tidak ada masalah untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis daring di DIY. Hal ini karena sudah tidak terdapat blank spot di DIY sehingga akses anak untuk mendapatkan pendidikan secara daring bisa dijangkau.

    Sekda DIY R. Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pada prinsipnya, Menteri Pendidikan memang sudah mengizinkan pelaksanaan sekolah tatap muka di daerah dengan level PPKM 1, 2, dan 3.  Salah satu yang pokok adalah vaksinasi. Di DIY sendiri menurut Aji, hampir semua guru telah divaksin. Saat ini menurutnya tinggal kurang lebih 600 guru yang belum divaksin karena alasan kesehatan.

    “Tadi Pak Gubernur menyampaikan kita akan menguji coba sekolah-sekolah yang tenaga pendidik dan anak didiknya sudah divaksin. Itu bisa dimulai untuk uji coba, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau untuk guru hampir semuanya di vaksin tinggal 600 orang saja karena kemarin mereka sakit atau mereka terkonfirmasi positif. Sementara untuk murid atau pelajar kita baru kurang lebih 23%,” papar Aji. (uk)

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (26/08/2021) jogjaprov.go.id – Pemerintah akan manfaatkan QR Code Platform peduli Lindungi untuk perusahaan, mall, sekolah, perkantoran dan tempat umum lainnya. Pemanfaatan QR Code ini bertujuan mengendalikan penularan Covid -19 di tempat umum.

    Melalui Rakor Penanganan Covid – 19 secara daring, Kamis (26/08) Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan mendorong tiap daerah untuk memanfaatkan QR Code ini. Sekda DIY R. Kadarmanta Baksara Aji dan jajaran pejabat Pemda DIY turut serta mengikuti rakor tersebut dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

    Dijelaskan oleh Luhut, platform Peduli Lindungi ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan angka kasus positif Covid -19 di Indonesia. Fungsi utamanya adalah screening apakah pemegang aplikasi sudah divaksin atau belum. Screening ini terkoneksi secara online dengan data vaksinasi dari Kemnekes. Selain itu juga berfungsi untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sudah melakukan tes PCR atau antigen atau belum beserta hasilnya. Karena selain terkoneksi dnegan data vaksiansi, juga terkoneksi dengan laboratorium PCR dan Antigen.

    Selain itu, Peduli Lindungi juga berfungsi sebagai tracing. Melalui scanning barcode, maka yang bersangkitan bisa ditracing dengan lebih cepat apabila terkonfrimasi positif. Dengan hitungan detik, aplikasi mampu mendeteksi pergerakan sehingga mempercepat tracing. Ini tentu lebih efektif dari metode lama yang membutuhkan tiga hari untuk tracing.

    “Fungsi yang lain adalah menjaga protokol secara digital. Kita bisa mengukur standar protokol kesehatan dengan standar maksimal,” ungkap Luhut.

    Apabila fungi QR Code ini diterapkan dengan sungguh-sungguh, Luhut yakin angka kasus akan semakin turun dan kegiatan ekonomi bisa menuju normal kembali. Namun tentunya dengan catatan penerapan pada tempat umum harus benar-benar disiplin.

    Positivity rate kita sudah turun dibawah 15%. Meskipun fluktuatif tapi kecenderungannya turun. Jadi kalau QR code ini dimanfaatkan, saya optimis akan semakin turun,” kata Luhut.

    Sekda DIY R. Kadarmanta  Baskara Aji mengatakan, dan pada prinsipnya DIY akan siap untuk menerapkan pemanfaatan QR Code. Namun perlu ada support dari pusat guna mempermudah mendapatkan QR Code. Hal ini karena banyaknya permintaan, sementara belum bisa dilayani dengan lancar sehingga perlu waktu.

    “DIY sendiri kan masih banyak yang tutup karena masih level 4. Tetapi persiapan persiapan terus dilakukan salah satunya tentang pemakaian QR code di masing-masing fasilitas umum,” kata Aji. (uk)

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Ada yang berbeda, cara pemberian vaksinasi hari ini dilakukan dengan sistem ‘Drive Thru’. Hal ini, dilakukan untuk memudahkan, mempercepat dan menghindari terjadinya kerumunan di lokasi tempat pelaksanaan vaksinasi. Karena vaksinasi dilakukan dengan sistem drive thru, maka proses screening juga dilakukan dengan sistem online seperti pada saat mendaftar.

    “Kegiatan dilaksanakan bersama-sama kolaborasi, pada hari ini ada 3000 dosis dan kita menggunakan sistem drive thru dan screening dilakukan secara online,” tutur Sri Paduka saat meninjau kegiatan vaksinasi. Sri Paduka juga menjelaskan, bahwa tujuan vaksinasi dengan system drive thru bertujuan untuk memudahkan, mempercepat dan menghindarkan kerumunan.

    Sistem drive thru ini memungkinkan peserta vaksin datang dalam kondisi yang siap untuk divaksin dengan proses cepat, sehingga pada pukul 14.00 WIB kegiatan vaksinasi diharapkan sudah selesai.

    Secara nasional pencapaian vaksinasi di DIY berada pada posisi ke-4 setelah DKI, Bali, dan Kepulauan Riau. “Nah harapan kami kemudian mengejar ranking tidak, tapi bagaimana kemudian warga DIY dan utamanya pelajar itu bisa kami selesaikan menyongsong kegiatan pembelajaran tatap muka,” terang Sri Paduka kembali.

    Demikian juga Dekan FK KMK UGM Prof.dr. Ova Emilia, M.Med., PhD., SpOG(K) menjelaskan, bahwa berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan, vaksinasi dengan sistem drive thru sebelumnya telah mereka lakukan di Sardjito, didapati hasil vaksinasi berjalan lebih lancar dan juga mengurangi adanya kemungkinan kerumunan.

    “Karena dalam proses vaksinasi ini kita kan harus tetap prokes, nah ini akan sangat sulit bila vaksinasinya itu dalam bentuk yang konvensional, di mana orang berkumpul terlalu lama di suatu ruangan, sehingga itu juga beresiko baik kepada orang yang melakukan ataupun orang yang mau divaksin,” jelasnya.

    Ia pun menjelaskan bahwa pihaknya (FK MKM) rutin melakukan kegiatan vaksinasi, dengan target setiap hari rata-rata 1.250 vaksin. Dan pada akhir pekan, biasanya penyelenggaraan kegiatan vaksinasi dilakukan bersinergi dengan berbagai pihak. (fk)

    HUMAS DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  •  

    Yogyakarta (31/08/2021) jogjaprov.go.id – Dinas Perhubungan (Dishub) DIY bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja DIY, Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY, dan RSPAU dr. S. Hardjolukito menggelar kegiatan vaksinasi bagi awak angkutan umum pada Selasa (31/08). Kegiatan yang diadakan di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta ini diikuti oleh kurang lebih 600 peserta.

    Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Keistimewaan DIY. “Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Agustus 2021, yang bertepatan dengan Hari Keistimewaan DIY, kebetulan kita merayakan yang ke-9 Hari Keistimewaan. Bertepatan dengan vaksinasi kedua untuk kru angkutan umum yang ada di Yogyakarta,” ungkap Kepala Dishub DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.

    “Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu memenuhi herd immunity masyarakat sehingga aktivitas ekonomi bisa pulih kembali berjalan seperti awal,” jelas Made. Vaksinasi ini akan berlangsung dalam dua tahap dengan menargetkan 1000 peserta awak angkutan umum. Made menyebutkan bahwa tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan September.

    Kepala Bagian Operasional PT. Jasa Raharja, Sofyan Adi Nugroho, menyampaikan harapannya agar ekonomi bisa segera pulih dengan percepatan vaksinasi ini. “Kami berharap dengan adanya vaksin kedua ini, masyarakat (akan) tumbuh, akan bisa normal kembali. Perekonomian Yogyakarta bisa pulih kembali, dengan harapan bahwa Yogyakarta akan sehat selalu,” tuturnya. Ia juga berharap nantinya semua akan bisa terus bersinergi bersama meskipun pandemi telah usai.

    V. Hantoro, Ketua DPD Organda DIY menyatakan rasa terimakasihnya pada Pemda DIY serta Dishub DIY, PT. Jasa Raharja DIY, dan RSPAU dr. S. Hardjolukito yang telah memfasilitasi anggota awak angkutan umum untuk memperoleh vaksinasi. Ia berharap dengan vaksinasi ini ekonomi di DIY bisa bangkit kembali. “Semoga bermanfaat bagi anggota kami semua dan mereka bisa berkarya lagi untuk menggerakkan kendaraannya, menggerakkan ekonomi yang ada di DIY,” terangnya.

    Menurut Hantoro, dalam kegiatan vaksinasi ini sebanyak 50% awak angkutan umum telah memperoleh vaksinasi tahap kedua. Selebihnya telah mengikuti kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara lain. Hingga saat ini sebanyak 99% awak angkutan umum di DIY telah memperoleh vaksinasi. Ia berharap herd immunitybagi awak angkutan umum segera tercapai. (sf)

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020