• YOGYAKARTA (03/09/2021) – Keberhasilan penanggulangan Pandemi Covid-19 bukan saja oleh Pemerintah tetapi harus adanya kerjasama Pemerintah, Dunia usaha/Industri bersama-sama dengan masyarakat.

    Penegasan demikian disampaikan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X ketika menyerahkan bantuan APD bagi Hotel penyelenggara Isolasi Mandiri (Isoman) di DIY siang tadi (Jum’at, 03/09) di Kantor Wakil Gubernur DIY Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

    Dijelaskan Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo SH bahwa tujuannya untuk mendukung memfasilitasi penyelengaraan operasional  perhotelan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    "Pemerintah pun," lanjut Singgih,  “sangat mengapresiasi kepada pengelola Hotel dan mengucapkan terima kasih. Selain ucapan juga kami wujudkan dalam bentuk  bantuan APD yang berjumlah 16 item (antara lain  Tabung Oksigen, Masker, Hand Sanitizer dan sebagainya) sementara kepada 13 Hotel." Bantuan 16 jenis/item APD tersebut telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hotel penyelenggara isoman, karena ini telah sesuai dengan komunikasi Dinas Pariwisata dengan pihak hotel.

    Sementara itu Wakil Ketua Bidang Perhotelan PHRI Hariadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah DIY  dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY yang telah memberikan bantuan. “Bantuan Alat Kesehatan (APD) kepada Pengelola Hotel di DIY  dan bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami," tegas Hariadi.  Karena menurut Hariadi penyelenggaraan isoman ini sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit terutama pengadaan APD, apalagi setiap beraktivitas harus selalu memakai masker. Bahkan petugas  yang melayani isoman  4 jam sekali harus mengganti masker.

    Harapan dari PHRI dalam kondisi seperti ini semua pihak harus bekerjasama, “Kita bersama bergotongroyong bukan hanya Pemerintah dan juga  pengusaha/industri. Kami berharap masyarakat pun bersama-sama."

    "Ayo Yogyakarta kita bangun Yogyakarta ini jadi hijau  sebagaimana harapan Bapak Wakil Gubernur DIY menjadi level 3 bahkan level 2 “, ajak Hariadi

    Disinggung berapa kamar Hotel  anggota PHRI Penyelenggara Isoman di Yogyakarta, Hariadi menambah bahwa sangat bervariasi hotel yang menyediakan kamar, contohnya di Ibis ada 100 kamar, ada yang 300 kamar, bahkan USI UGM menyediakan 300 kamar.

    Di bagian lain Kepala Dinas Pariwisata Singgih Raharjo mengharapankan  isolasi mandiri  di hotel ini menjadi  pilihan bagi masyarakat, mengingat isolaasi mandiri yang baik harus memiliki standar-standar tertentu dan hotel  penyelenggara isoman telah melalui verifikasi  dari Dinas Pariwisata dan melalui Asosiasi PHRI. Sehingga ia berharap akhirnya dengan gotong-royong semacam ini  sinergi antara Pemerintah, Asosiasi Pengusaha dan Industri  serta masyarakat menciptakan  Jogja lebih baik.  Sehingga Jogja aman dikunjungi  oleh para wisatawan dan kondisi masyarakat  semakin membaik kembali.

    Penyerahan APD kepala kepada Hotel Penyelenggara Isoman secara langsung diserahkan Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X satu per satu kepada pengelola hotel disaksikan Kepala Dinas Pariwisata serta tamu undangan. (krn)

    Humas Pemda DIY

    HUMAS DIY

  • ogyakarta (03/09/2021) jogjaprov.go.id –Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, menyerahkan bantuan berupa peralatan kesehatan kepada perwakilan 9 hotel DIY yang menyediakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) pasien Covid-19, Jumat (03/09) pagi. Adapun penyerahan bantuan yang didukung dengan Dana Keistimewaan (Dais) DIY ini dilakukan secara simbolis di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. Hadir mendampingi Sri Paduka, yakni Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Rahardjo.

    Kesembilan hotel tersebut adalah Hotel Ibis, Grand Tjokro Yogyakarta, Sahid Raya, Sahid Rich Hotel, Indoluxe Yogyakarta, Savita Inn, UC UGM, Mutiara Yogyakarta, dan Tjokro Style Yogyakarta. “Untuk 9 hotel, saya atas nama Pemerintah Daerah DIY, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga amal baiknya dapat membawa kemaslahatan,” ungkap Sri Paduka.  

    Pada kesempatan tersebut, Sri Paduka turut menyampaikan agar seluruh stakeholderturut membantu percepatan penanganan Covid-19 di DIY, karena pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Salah satunya adalah keterlibatan pihak swasta dalam percepatan vaksinasi. Mengingat saat ini persentase vaksinasi DIY berada pada ranking 4 se-Indonesia setelah DKI Jakarta, Bali, dan Riau.

    Penggunaan Dais untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 DIY ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-121/PK/2021 pada 10 Juli 2021. Paniradya Pati Kaistimewan Aris Eko Nugroho menyampaikan setelah adanya PMK tersebut, Dais dapat direalokasi untuk penanganan Covid-19 di DIY, termasuk memberikan dukungan kepada sektor pariwisata.

    “Program Pemerintah DIY terkait penanganan Covid-19 dapat didukung dengan Dais. Diantaranya pada bidang pariwisata seperti percepatan vaksinasi, padat karya wisata melalui sambanggo, sarana prokes untuk pekerja wisata keluarganya, sosialiasi pranatan anyar, iklan layanan dan yang dipersiapkan hibah untuk Pokdarwis, serta memberikan bantuan peralatan untuk menunjang isoman di hotel-hotel ini,” terangnya, Jumat (03/09) siang. Lanjut Aris, jumlah total anggaran Dais yang dipergunakan untuk memberikan bantuan peralatan kesehatan di 9 hotel DIY mencapai Rp223 juta.  

    Sementara, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Rahardjo mengapresiasi langkah 9 hotel DIY yang menyediakan fasilitas isoman pasien Covid-19. “Salah satu bentuk apresiasi kami wujudkan dalam dukungan, apa saja yang dibutuhkan dalam memberikan layanan. Keenambelas item peralatan kesehatan yang kami berikan ini juga sudah kami komunikasikan sebelumnya dengan rekan-rekan hotel agar bantuan tepat manfaatnya,” urainya.

    Singgih berharap, semoga masyarakat yang masih menjalani isoman di rumah, dapat tergerak untuk pindah ke fasilitas isoter. “Semoga ini menjadi pilihan masyarakat, masyarakat bisa menyaksikan bahwa tempat isoman harus memiliki standar, kesembilan hotel ini juga sudah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan asosiasi perhotelan,” jelas Singgih.

    Ia berharap, upaya gotong-royong dan sinergi pemerintah dengan pelaku industri seperti ini dapat menciptakan kondisi Jogja yang lebih baik. “Mewujudkan Jogja yang aman untuk dikunjungi wisatawan sehingga perekonomian turut membaik,” harapnya.

    Ketua Satgas Covid-19 PHRI DIY Heryadi Baiin yang juga hadir pada agenda tersebut, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima. “Menjadikan hotel sebagai fasilitas isoman pasien Covid-19 juga membutuhkan biaya yang lumayan. Oleh karenanya, kami sangat berterima kasih. Apalagi tadi Wakil Gubernur (DIY) juga mengatakan, kami juga diberikan freefasilitas pengisian tabung oksigen,” terangnya yang juga merupakan GM Sahid Rich Hotel ini.

    Menurutnya, dukungan dari Pemda DIY ini akan membangkitkan spiritbagi karyawan hotel untuk terus melayani masyarakat. “Dalam kondisi seperti saat ini, sudah saatnya kita bersama-sama membangun Jogja agar kembali menjadi hijau.” [vin]

     

    HUMAS DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (05/09/2021) jogjaprov.go.id – Turunnya positivity rate Covid -19 di DIY yang diikuti turunnya angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur (bed)rumah sakit diharapkan mampu menurunkan level PPKM dari 4 menjadi 2. Meskipun memang keputusan tingkat level PPKM ini berada di tangan pusat, namun kondisi DIY sudah menunjukan progres yang baik.

    Sebanyak lebih dari 62% masyarakat DIY telah divaksin dan akan terus dikejar hingga minimal 80% sampai dengan pertengahan Oktober nanti dan maksimal 100%. Selain itu keterisian bed rumah sakit sudah berada diangka 29%. Demikian juga dengan rata-rata positif sudah turun di angka 5, dimana angka tersebut adalah angka yang ditetapkan WHO untuk bisa menurunkan level PPKM menjadi di bawah 4.

    Fakta inilah yang membuat Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan harapan terbaiknya agar DIY bisa segera turun level pada evaluasi PPKM Level 4 awal Sepetember ini. Harapan ini disampaikan Aji pada Minggu (05/09) secara daring saat mengikuti diskusi bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI.

    Bukan alasan Aji mengharapkan PPKM segera turun level. Perekonomian utama di DIY ditopang oleh dua hal yaitu pendidikan dan pariwisata. Dengan adanya pandemi ini, bahkan jauh sebelum PPKM level 4 di tetapkan, DIY telah mengalami kesulitan mengingat mahasiswa tidak aktif berkuliah secara tatap muka. Pun dengan pariwisata yang juga terpaksa harus collaps.

    “Sumber utama ekonomi di DIY adalah pariwisata dan pendidikan. Dua unsur ini adalah kerumunan yang menghidupkan DIY. Jika dua unsur ini tidak ada, bisa dipastikan ekonomi DIY terpuruk. Masyakat terpapar atau lapar, adalah dua hal yang memang sangat sulit kita hindari,” ujar Aji.

    Lebih lanjut Aji menjelaskan, meskipun sebelum ini kasus di DIY turun, namun pusat tidak bisa serta merta menurunkan status DIY menjadi level di bawah 4. Hal ini karena DIY adalah wilayah aglomerasi, dimana antara satu kabupaten/kota dengan yang lain saling berdekatan dan saling terkait. Selain itu, DIY memang tidak luas sehingga potensi untuk saling berhubungan bisa dikatakan sangat besar.

    “Posisi kita saling berdekatan. Meskipun tidak semua kabupaten/kota berada di zona merah, namun akan saling berhubungan. Maka itu pemerintah pusat memutuskan untuk kembali di level 4 karena kalau tidak nanti saling menulari. Nah semoga besok bisa turun,” papar Aji.

    Saat ini, DIY saat ini sedang sangat gencar mempercepat vaksinasi. Hal ini merupakan syarat bagi bisa kembali digelarnya pembelajaran tatap muka. Selain itu, juga menjadi alasan bisa kembali beroperasinya industri-industri serta UMKM daa tidak ketinggalan, pariwisata. Seperti diketahui, tingkat capaian vaksinasi juga menjadi syarat bagi suatu daerah bisa turun level. Karena melalui vaksinasi, kekebalan komunal atau herd immunity akan segera terbentuk.

    Aji menambahkan, menyelaraskan upaya ekonomi dan kesehatan membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Harus ada saling support dan kesadaran masing-masing karena saat ini kedua unsur ini sedang berjalan bertentangan. Pada kesehatan, orang dituntut dengan pembatasan-pembatasan dan diharuskan diam demi kesehatan. Sementara menurut Aji, pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan berbagai kerumunan seperti pariwisata pendidikan, yang semuanya berbasis kerumunan.

    “Kita harus bisa membedakan dan membuka pelan-pelan. Harus hati-hati sehingga kesehatan kita dapatkan, tetapi ekonomi juga mulai bergerak. Jadi saya mohon dua-duanya berjalan tidak kemudian saling mendahului. Jadi ini saya kira perlu berjalan beriring, kalau bisa ya sehat dan ekonominya tetap maju. Ini yang kita harapkan,” tutur Aji. (uk)

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (04/09/2021) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Serbuan Vaksinasi Massal Covid-19 pada Sabtu (04/09) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta. Program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan percepatan vaksinasi.

    “Target (vaksinasi) adalah aglomerasi Yogyakarta sehingga secara serentak dilaksanakan vaksinasi di wilayah Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri,” ungkap Hadi. Ia juga menyatakan bahwa vaksinasi ini dilaksanakan secara serentak agar bisa segera mencapai jumlah target yang diharapkan.

    Vaksinasi di JEC ini ditargetkan dapat mencapai hingga 4.200 orang per hari. Hadi berharap agar pada minggu pertama bulan September, target vaksinasi sebanyak 600.000 orang yang diberikan pada tahap kedua tersebut dapat tercapai. Pada kesempatan yang sama, ia juga menyapa secara virtual vaksinasi di 4 wilayah yaitu Sleman: UGM, Gunungkidul: SMP 1 Wonosari, Kelurahan Bumirejo, dan Yka XT Square.

    Hadi turut mengapresiasi kerjasama antara TNI-Polri dan mahasiswa serta masyarakat sehingga kegiatan vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan baik. “Semoga wilayah aglomerasi DIY semuanya bisa tervaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua,” tutupnya. (sf)

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (07/09/2021) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah DIY telah merealokasi belanja sebesar Rp418,35 miliar untuk penanganan Covid-19.

    Hal ini disampaikan oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X dalam jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap bahan acara nomor 26 tahun 2021 tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD DIY TA 2021 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X, Selasa (07/09).

    Realokasi belanja ini meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp207,45 miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp142,01 miliar dan penyediaan social safety netsebesar Rp68,89 miliar.

    Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi ini, Gubernur DIY juga menyampaikan bahwa untuk percepatan vaksinasi Pemda DIY telah memberikan alokasi anggaran berupa dukungan vaksinasi dengan mempertimbangkan kemampuan SDM dan sarana prasarana serta untuk pelaksanaan berkolaborasi dengan seluruhstakeholderseperti TNI/Polri dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

    “Pemda DIY juga telah menekan angka kemiskinan melalui program prioritas untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

    Selain itu, Pemda DIY juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan, penggalian potensi pendapatan baru terutama di luar pajak dan retribusi daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, membentuk sistem digitalisasi transaksi pembayaran pendapatan asli daerah, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PAD.

    Penurunan pendapatan  transfer dari pusat, lanjutnya, disebabkan karena ada penyesuaian berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung penanganan Covid-19.

    Pada kesempatan tersebut, Gubernur DIY juga memberikan jawaban khusus atas pertanyaan dari fraksi-fraksi. Menjawab Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gubernur DIY menyampaikan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dilakukan intervensi dan melakukan refocusing APBD untuk bantuan sosial dan jaring pengaman sosial.

    Terkait skema pembelajaran tatap muka (PTM) seteleh PPKM level 4 diturunkan untuk SMA, SMK dan SLB, akan dibentuk satuan gugus tugas tingkat satuan pendidikan sebelum PTM dimulai meliputi satuan gugus tugas, APD, mapping risiko warga sekolah dan modifikasi jadwal dan waktu pembelajaran. Sementara, untuk tenaga pendidik yang sudah vaksin dapat melaksanakan PTM dengan para peserta didik. 

    Maka, akan dilakukan uji coba percontohan di beberapa sekolah yang telah siap memenuhi kriteria dan PTM diterapkan secara terbatas. Selanjutnya, setelah satu minggu akan dievaluasi dampak PTM. Jika dalam uji coba percontohan PTM tersebut terjadi kasus penyebaran Covid-19, maka PTM dihentikan sementara.

    “Instruksi untuk evaluasi dan persiapan PTM tahun ajaran baru 2021/2022,” imbuhnya.(in)

     

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (07/09/2021) jogjaprov.go.id– Pemerintah pusat menilai pelaksanaan PPKM Level 4 Jawa-Bali menunjukkan hasil positif. Demikian halnya dengan DIY yang dinilai baik dalam melakukan penanganan Covid-19 sehingga seluruh kabupaten/kota di DIY kini dapat diturunkan statusnya menjadi level 3.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Evaluasi PPKM Level 4 Jawa-Bali yang dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, secara daring dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Selasa (07/09) malam. Turut menghadiri rapat tersebut Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, serta Kepala OPD terkait.

    Dalam rapat tersebut, Sri Sultan juga menyampaikan perkembangan situasi di DIY. Kasus Covid-19 di DIY telah menurun dengan tingkat kesembuhan sebesar 91,37%, namun, tingkat kematian masih cukup tinggi yaitu sebesar 3,28%. Sementara itu, sebanyak 62,43% penduduk DIY telah menerima vaksin dosis pertama dan 27,41% telah menerima dosis kedua.

    Pelaksanaan PPKM Level 4 di Jawa-Bali telah menunjukkan hasil yang positif. Luhut menyebutkan bahwa kasus konfirmasi positif di Jawa-Bali telah turun sebesar 92,5% dari puncak kasus pada 15 Juli 2021. Di wilayah Jawa-Bali, hanya terdapat sebanyak 11 kabupaten/kota yang masih berada pada level 4. “Jumlah kabupaten/kota hanya tersisa 11 Kabupaten/Kota, dan saya berharap ini pada minggu depan sudah habis,” ungkap Luhut.

    Luhut juga menyatakan bahwa Indonesia kini menjadi salah satu dari empat negara yang menjadi tujuan investasi dunia. “Jadi ada 4 negara tujuan investasi dunia sekarang ini, dan salah satunya Indonesia. Ini saya kira tidak lepas dari ini (penanganan Covid-19). Karena mereka menyebutkan negara terbaik di kawasan ini (Asia Pasifik) yang sekarang dalam penanganan Covid-19 adalah Indonesia,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama juga disampaikan rencana pemerintah pusat untuk melakukan relaksasi PPKM. Beberapa ketentuan dalam rencana relaksasi tersebut antara lain perpanjangan waktu makan di dalam mal diperpanjang menjadi 60 menit dengan kapasitas 50% dan penertiban restoran di luar mal untuk menerapkan prokes dan aplikasi pedulilindungi.id.

    Selain itu, pemerintah pusat juga melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata outdoor di 5 provinsi yang berada pada level 3, termasuk DIY, dengan prokes ketat dan penggunaan aplikasi pedulilindungi.id. Adapun keduapuluh tempat wisata yang akan melakukan uji coba pembukaan menunggu arahan dan surat resmi dari pemerintah pusat.

    Sementara, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan bahwa meski PPKM DIY telah turun ke Level 3, Sri Sultan tetap meminta warganya untuk tetap berhati-hati. “Demikian halnya dengan sistem kerja, saat ini kan50 persen maksimal, kalau bisa, Bapak Gubernur tadi berpesan agar pengaturannya dibuat seefisien mungkin. Jadi misalnya yang tadinya 2 shift, diganti jadi 4 shift, lalu jam kerjanya pun juga dibatasi,” ujarnya.

    Terlebih lagi, untuk persiapan pembelajaran tatap muka, Aji kembali menegaskan bahwa sekolah yang akan menggelar pembelajaran luring, harus sudah mendapatkan penilaian dari Dinas Pendidikan DIY, serta guru dan siswanya juga sudah tervaksin. Selain itu, akan dilakukan pengisian formulir kesediaan yang dilakukan orang tua siswa.

    Ia menuturkan bahwa status PPKM Level 3 juga membuat restoran, café, ataupun tempat makan outdoordapat melayani makan di lokasi (dine-in),namun tetap dengan beberapa ketentuan. Sementara untuk restoran, cafe, maupaun tempat makan yang berada dalam gedung atau toko tertutup dengan lokasi tersendiri, hanya menerima delivery/take away, tidak diperkenankan untuk dine-in. ”Namun beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Surabaya, pemerintah pusat akan lalukan uji coba dine-in di restoran/cafe yang berada di gedung atau toko tertutup, tapi ini DIY belum termasuk,” ungkapnya.

    Sementara, terkait dengan pariwisata, beberapa destinasi pariwisata diperkenankan melakukan ujicoba asal telah mendapatkan rekomendasi dari Kemenparekraf. “Itu pun juga harus sudah menggunakan aplikasi pedulilindungi.Oleh karena itu, Bapak Gubernur (DIY) tadi juga berpesan dan berharap restoran, hotel, destinasi wisata, untuk segera mengurus dan mendaftar QR Code pedulilindungi.id. Supaya kalau nanti pada saatnya sudah boleh buka, bisa langsung jalan. Sebab itu kanada prosesnya ya,” imbuhnya.

    Terkait dengan pusat perbelanjaan seperti mal, Aji mengatakan saat ini saat baru ada 8 mal di DIY yang tergabung dalam Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang telah uji coba operasional dan telah menggunakan aplikasi pedulilindungi. "Untuk mal yang tidak tergabung dalam APPBI, menurut Aji, sejatinya tinggal menyesuaian dengan peraturan yang ada. Semua sudah jelas di Inmendagri dan Ingub, harus ada QR Code, anak di bawah 12 tahun tidka boleh masuk, serta maksimal pengunjung 50%. Jadi tinggal menyesuaikan," terangnya. [sf/vin]

    HUMAS DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • YOGYAKARTA (08/09/2021)jogjaprov.go.id - Pemda DIY telah melakukan vaksinasi kepada warga DIY yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan sampai pada tanggal 6 September 20201, vaksin dosis l disabilitas telah mencapai 4.466 sasaran dan dosis II sebanyak 403 sasaran.

    Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DIY, drg. Pembayun Setyaningastutie, M.Kes, dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur DIY Paku Alam X dengan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia melalui video conference.Rapat ini juga dihadiri oleh Asekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sumadi, S.H., dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY, Budi, pada Rabu (08/09) di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

    Wakil Gubernur DIY mengatakan bahwa Pemerintah DIY dalam melaksanakan vaksinasi bagi warga masyarakat DIY yang berkebutuhan khusus melalui OPD terkait (Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan) bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di DIY. Termasuk di dalamnya Kelompok PKK di Kabupaten/Kota se-DIY.

    Lebih lanjut, KGPAA Paku Alam X mengatakan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi Sinopharm bagi warga masyarakat DIY yang berkebutuhan khusus bukan tidak mendapatkan kesulitan di lapangan. Petugas mendapatkan banyak kesulitan karena warga yang berkebutuhan khusus kesulitan dalam menuju lokasi vaksin, kesulitan dalam berkomunikasi dan lain-lain. Sehingga petugas harus menjemput ataupun mendatangi rumah masing-masing (door to door) atau komunitas-komunitas tersebut menyediakan kendaraan bagi disabilitas secara gratis menuju lokasi vaksin.

    Adapun total masyarakat penyandang disabilitas yang sudah divaksin seluruhnya ada 6.732 orang. Untuk pemanfaat sinopharm sendiri, tandas Pembayoen, sebelumnya menggunakan vaksin bukan sinopharm. Tetapi dengan vaksin sinopharm, baru mencapai 4.317 sasaran untuk dosis I. Sedangkan target pada tanggal 2 Oktober 2021 nanti seluruh disabilitas di DIY tervaksin dan vaksin sinopharm di DIY habis.

    Sementara itu staf khusus presiden Angkie Yudistia menyampaikan bahwa capaian vaksinasi bagi anggota masyarakat yang berkebutuhan khusus DIY jika dibandingkan dengan Provinsi se-Jawa dan Bali, DIY baru mencapai 3.611 sasaran dari 11.225 sasaran atau  mencapai 32,2 %. Sementara untuk Banten sudah 66,4%, Jabar 63,2% dan Jateng 61,1% sampai per 4 September 2021.(krn)

    HUMAS DIY

  • Yogyakarta (08/09/2021) jogjaprov.go.id –Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) DIY bekerjasama dengan Padmanaba, KATY, Sonjo (Sambatan Jogja), dan FK-KMK (Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan) UGM menggelar program vaksinasi bagi peserta disabilitas dan umum secara drive-thru. Kegiatan yang dimulai pada Rabu (08/09) ini dilaksanakan serentak di tiga lokasi yaitu di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Jogja Expo Center (JEC), dan Godean.

    GKBRAy A. Paku Alam, Wakil Ketua Dewan Pembina PKK DIY, ditemui saat kegiatan vaksinasi di GSP UGM menyatakan bahwa program ini telah berjalan dengan lancar. Menurut Sekretaris TP-PKK DIY, Anggi Bambang, kegiatan vaksinasi tersebut akan berlangsung hingga Sabtu (11/09). Hari pertama vaksinasi di GSP UGM ditargetkan dapat mencapai 300 orang, sedangkan total sasaran vaksinasi selama 4 hari yaitu sebanyak 2500 orang.

    Monggo para penyandang disabilitas, kita sama-sama membantu pemerintah dan membantu mengzonahijaukan Yogyakarta. Monggo kita sama-sama melaksanakan vaksinasi untuk meningkatkan imun kita sendiri dan untuk lingkungan kita biar menjadi zona hijau,” ajak Gusti Putri.

    Sukamto, Duta Vaksin DIY Staf Khusus Presiden, menyatakan, “Saya sangat senang dengan gerakan ini yang telah banyak membantu teman-teman disabilitas sehingga teman-teman disabilitas bisa terfasilitasi.” Bagi peserta disabilitas yang tidak dapat datang secara langsung, maka akan dijemput di rumah untuk kemudian divaksin di lokasi. Sementara itu, peserta disabilitas yang tidak bisa turun dari mobil akan dilakukan vaksinasi secara drive-thru. Untuk hari pertama, vaksinasi di tiga lokasi telah mencapai 800 peserta disabilitas. Menurut Sukamto, program vaksinasi tersebut ditargetkan dapat menjangkau 3000 peserta disabilitas.

    Pada kesempatan yang sama, Dr. dr. Hera Nirwati, M.Kes, Sp. MK Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan SDM FK-KMK UGM menyebutkan bahwa vaksinasi tersebut tidak hanya diberikan bagi peserta disabilitas, tetapi juga keluarga pendamping. “Vaksinasi ini tidak hanya diberikan kepada peserta tetapi juga pendamping dan keluarga. Jadi mereka yang datang bersama akan kami lakukan vaksinasi kalau mereka belum mendapatkan vaksinasi,” terangnya. (sf)

    Humas Pemda DIY  

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Bantul (14/09/2021) jogjaprov.go.id – Sedikitnya 1.200 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) beserta keluarga dan lingkungannya kembali menjadi sasaran vaksinasi pariwisata series. Bertempat di Grand Puri Water Park, Bantul, Dinpar DIY melalui Danais dari Paniradya Kaistimewan DIY menyelenggarakan vaksinasi wisata ke-34, Selasa (14/09).

    Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo menjelaskan, saat ini guna mencapai percepatan vaksinasi hingga minimal 70%, pihaknya memperluas sasaran vaksinasi. Yang tadinya hanya berkonsentrasi pada pelaku pariwisata saja, kini merambah kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Menurutnya, kemungkinan penularan akan sangat tinggi apabila pelaku wisata pulang ke rumah dan bertemu keluarga dan lingkungan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan perluasan targetan, meningkatkan kekebalan komunal.

    Pada gelaran vaksin wisata ke-34 ini, DIY telah berhasil melakukan vasinasi sedikitnya 92% dari pelaku Parekraf. Jumlah ini tentu mampu menyumbang percepatan pencaian kekebalan komunal di DIY, di mana saat ini DIY total telah mencapai hampir 70% vaksin dosis pertama.

    “Ini adalah prestasi yang selalu kemudian kita dorong semua pihak untuk melakukan percepatan vaksinasi. Kita akan menggelar lagi vaksin wisata series ini. Kita menyasar terus sampai habis,” ujar Singgih.

    Saat ini, DIY telah resmi membuka 3 pariwisata di lingkungan Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta untuk diujicobakan. Bantul membuka destinasi wisata Pinus Sari, Sleman membuka Tebing Breksi dan Yogyakarta mengujicoba Gembira Loka. Ketiganya kata Singgih telah mengantongi Sertifikat Clean, Health, Safety, dan Environment (CHSE) atau Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan dari Kemenparekraf RI. CHSE menjadi syarat mutlak destinasi wisata untuk bisa dibuka, selain persyaratan yang lain.

    “Saya berharap 3 tempat wisata yang diujicobakan betul-betul punya komitmen untuk menegakkan aturan dan saya berharap nanti ada penambahan alokasi uji coba yang dibuka di DIY. Yang kita ketahui tidak hanya 3 yang sudah mendapatkan CHSE, jadi sudah ada beberapa lagi dan saat ini sudah proses lagi untuk mendapatkan CHSE di tahun 2021,” urai Singgih.

    Uji coba wisata ini menerapkan 2 program yang wajib dipakai oleh para wisatawan. Karena hanya boleh menampung 25% jumlah wisatawan, pengunjung wajib melakukan reservasi sebelumnya. Reservasi bisa dilakukan melalui program visiting jogja. Sementara untuk keperluan tracing, diwajibkan dengan program peduli lindungi. 2 hal ini bersifat wajib dilakukan, apabila tidak, maka sudah pasti pengunjung tidak akan bisa mengaskses tempat wisata.

    Bupati Bantul Joko Purnomo menganggapi pelaksanaan vaksinasi ini dengan sangat apresiatif. Menurutnya, Dinkes DIY telah sangat epik dalam memberikan trobosan vaksinasi bertajuk vaksin wisata ini. Program ini menurut Joko telah sangat membantu pihaknya dalam memfasilitasi pelaku Parekraf di Bantul.

    “Pemerintah Kabupaten Bantul sangat mengapresiasi dan matur nuwun sanget bahwa Bantul mendapatkan perhatian penuh dari Pak Gubernur melalui Dinas Pariwisata. Pelaku wisata dan keluarganya serta msyarakat sekitar sebanyak 1.200 orang akan mengikuti vaksin pada pagi hari ini,” ungkat Joko.

    Joko berharap setelah vaksinasi pada pelaku Parkeraf ini bisa menambah tidak hanya imun, tetapi juga semangat apabila nanti sudah dibuka wisata untuk umum. Saat ini capaian vaksinasi Bantul sudah 53,7%. Pelaksanaan vaksinasi ke-34 ini diharapkan akan mampu menyumbang penambahan persentase angka vaksinasi hingga bisa mencapai kekebalan komunal.

    “Kita terus bergerak untuk vaksinasi menuju herd immunity sebesar 75% hingga 80% dari total jumlah penduduk yang divaksin. Dan kita juga berharap agar pandemi ini segera bergeser menjadi endemi,” tutup Joko.  (uk)

     

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

     

  • Yogyakarta (14/09/2021) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan sebagian besar guru dan tenaga didik di DIY telah divaksinasi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya persiapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Walaupun demikian, dimulainya PTM harus menunggu momentum yang tepat. "Kalau Jogja tak sedikit yang penyelesaian vaksinasi. (Sebelum PTM) yang disiapkan semua harus vaksinasi," kata Sri Sultan.

    Pernyataan ini disampaikan Sri Sultan setelah menerima arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Nadiem Anwar Makarim, Selasa (14/09) siang di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Hadir pada kesempatan tersebut mendampingi Sri Sultan yakni Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dan Kepala Dinas Dikpora DIY Didik Wardaya.

    Pada kesempatan tersebut, Menteri Nadiem menyampaikan bahwa sejatinya capaian vaksinasi tak jadi pertimbangan pembukaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Wilayah provinsi yang berstatus PPKM level 1 hingga 3 boleh menggelar PTM dengan segera. “Tidak harus menunggu capaian vaksinasi tenaga didik mencapai sekitar 50 hingga 60%. “Sekolah justru wajib tatap muka muka bila gurunya sudah vaksin lengkap dua dosis," ungkapnya.

    Menurut Menteri Nadiem, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, tak ada ketentuan durasi pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Hanya saja, jumlah kuota peserta didik setiap kelas pada tingkat SD, SMP, dan SMA tidak lebih dari 18 siswa dan maksimal 5 anak untuk kategori PAUD.  Nadiem juga mengatakan tidak ada ketentuan yang mengatur jumlah hari dan jam dalam seminggu diperbolehkan untuk sekolah.  

    Namun begitu, Menteri Nadiem memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam hal persiapan PTM. “Kami bebaskan untuk semua persiapan tatap muka. Jadi harapan kami, baik Pemda maupun Kepala Dinas benar-benar ada konsiderasi (pertimbangan) juga terutama untuk sekolah-sekolah swasta yang sekarang sangat terpukul secara ekonomi,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebaskan sepenuhnya untuk keperluan persiapan PTM.

    Menteri Nadiem juga mengatakan bahwa pelaksanaan PTM di sekolah juga harus disertai dengan persetujuan orang tua peserta didik. “Orang tua yang masih menghendaki Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tetap dibolehkan, tidak ada paksaan sama sekali,” imbuhnya. 

    Menteri Nadiem juga menegaskan bahwa vaksinasi itu tidak menjadi kriteria untuk membuka sekolah, tapi adanya vaksinasi pada para guru menjadi kriteria mewajibkan membuka PTM terbatas. Ia pun menyebut capaian vaksinasi untuk tenaga pendidik di Yogyakarta sudah tinggi. "Jogja sudah sangat cepat vaksinasinya, sebagian besar gurunya sudah vaksin," jelasnya.

     

    Sekolah Harus Menyenangkan dan Relevan dengan Zaman

    Adapun sebelum melakukan audiensi dengan Gubernur DIY, Menteri Nadiem melakukan audiensi dengan Kepala Sekolah dan Guru di Pendapa Agung Taman Siswa, Yogyakarta secara terbatas. Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji juga hadir mendampingi Menteri Nadiem pada pertemuan tersebut.

    Baginya, pendidikan di DIY sudah sejak lama bersumber dari ajaran Taman Siswa yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara. Contoh nyata seperti yang saat ini tengah berjalan yakni program Merdeka Belajar Kemendikbudristek Dikti. Ia mengapresiasi pembelajaran di Taman Siswa yang terlihat menyenangkan. "Pembelajaran di Tamansiswa lebih menyenangkan, banyak mengerjakan project-project, lebih banyak pilihan buat siswa. Banyak aktivitas kreatif dan kolaboratif," kata Nadiem.
     
    Tambah Menteri Nadiem, program Merdeka Belajar dijalankan tidak terlalu rumit, seperti halnya pembelajaran yang menyenangkan di Taman Siswa. Menurut Menteri Nadiem, konsep terpenting dari Merdeka Belajar adalah membuat sekolah lebih menyenangkan dan harus bisa relevan demi masa depan peserta didik.

    Ia juga menyebut bahwa program sekolah unggulan bukan merupakan program yang mudah karena menuntut keberanian dari seluruh warga sekolah terutama kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. “Kepala sekolah harus berani melakukan perubahan besar bagi sekolah. Harus ada komitmen untuk melaksanakan program transformasi di sekolah sekitar empat tahun,” urai Menteri Nadiem.

    Salah satu kegiatan yang akan dilakukan melalui program sekolah penggerak adalah uji coba prototipe kurikulum pembelajaran yang lebih merdeka, fleksibel, serta mengutamakan pembelajaran menyenangkan dengan banyak aktivitas yang kreatif.

    Selain Taman Siswa, SD Muhammadiyah Jogokariyan dan SMA Ma'arif, Dagen juga menjadi lokasi kunjungan kerja Menteri Nadiem. Tujuan dari agenda tersebut adalah melakukan dialog dengan warga sekolah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan uji coba PTM yang telah dilakukan di kedua sekolah tersebut. [Vin]

    HUMAS DIY

    ( artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (14/09/2021) jogjaprov.go.id – Pemerintah pusat menilai bahwa penerapan PPKM di Jawa dan Bali menunjukkan dampak positif. Beberapa diantaranya adalah penuruunan level PPKM pada beberapa wilayah termasuk di DIY. Adanya penurunan level tersebut menyebabkan adanya kelonggaran pada beberapa aturan, termasuk dilakukannya uji coba pembukaan 3 destinasi wisata di DIY yang telah ditunjuk Kemenparekraf. 

    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena memberikan kesempatan pada 3 destinasi wisata di DIY yakni Tebing Breksi (Sleman), Hutan Pinusari Mangunan (Bantul), dan Gembira Loka Zoo (Kota Yogyakarta) melakukan uji coba pembukaan wisata. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenparekraf karena ada destinasi wisata di DIY yang dinilai dapat melakukan uji coba,” ujar Sri Sultan. Uji coba pembukaan destinasi wisata ini berkaitan dengan telah diberlakukannya level 3 pada status PPKM DIY sejak 6 September 2021. 

    Adapun pernyataan Sri Sultan disampaikan dalam Rakor Evaluasi PPKM Jawa-Bali bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (14/09). Sri Sultan bersama Sekretaris Daerah Kadarmanta Baskara Aji dan Kepala OPD DIY terkait mengikuti rakor secara daring dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Rakor ini juga diikuti oleh Gubernur se-Jawa dan Bali secara daring. 

    Menteri Luhut menyampaikan meski kenaikan kasus positif Covid-19 cenderung menurun, masyarakat hendaknya tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Di samping itu, sektor retail, perbelanjaan, dan destinasi wisata yang ditunjuk, harus segera menerapkan aplikasi pedulilindungi sebagai filter kepada pengunjung.

    Lebih lanjut, Sri Sultan menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat untuk memberikan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kepada 32 perusahaan baru di DIY yang memiliki aktivitas ekspor agar dapat beroperasi. Seperti diketahui sebelumnya, telah terdapat 6 perusahaan di DIY yang telah mengantongi izin untuk uji coba beroperasi penuh yakni PT. Karya Hidup Sentosa/Quick Tractor (Kulon Progo), PT. Eagle Glove Indonesia (Sleman), PT. Lezax Nesia Jaya (Sleman), PT. Kusuma Sandang Mekarjaya (Sleman), PT. Dhanar Mas Concern (Sleman), dan PT. Setiaji Mandiri (Sleman). 

    Menanggapi pernyataan Ngarsa Dalem,Menteri Luhut segera meminta Kementerian Perdagangan dan Perindustrian RI menindaklanjuti usulan tersebut. Ia juga menyampaikan agar perusahaan-perusahaan tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat sesuai Instruksi Mendagri salah satunya telah menerapkan aplikasi pedulilindungi. “Saya minta pak Sri Sultan untuk mengecek apakah semua sudah difasilitasi QR Code untuk aplikasi pedulilindungi,”terang Menteri Luhut.

    Pada kesempatan tersebut, Menteri Luhut lantas memberikan arahan sebagai panduan bagi pemeirntah daerah antara lain:

    1. Meski secara keseluruhan situasi Covid-19 di Indonesia terutama Jawa dan Bali mengalami perbaikan, perlu kewaspadaan akan gejala peningkatan kasus konfirmasi dan angka kematian khususnya di beberapa kabupaten/kota
    2. Sejak minggu ini, cakupan total vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 1 lansia ditambahkan sebagai penentuan level PPKM. Gubernur, Walikota, Bupati, TNI/Polri terus bekerja sama mengakselerasi cakupan vaksinasi terutama bagi lansia
    3. Pemerintah Daerah bersama TNI/Polri terus menegakkan protokol kesehatan dan memastikan penggunaan pedulilindungi pada tempat wisata. Diupayakan untuk menerapkan skema ganjil genap pada kendaraan pada sepanjang jalan menuku dan dari tempat wisata mulai Jumat hingga Minggu.
    4. Syarat perjalanan internasional dari luar negeri ke Indonesia: 3x PCR, karantina 8 hari, wajib vaksinasi dan pembatasan pintu masuk untuk memudahkan karantina dan pengawasan
    5. Cakupan vaksinasi untuk melakukan transisi hidup bersama Covid-19 atau pandemi ke endemi dengan minimal target vaksinasi 70%. Sampai target tersebut dicapai, kombinasi antara kegiatan masyarakat, implementasi 3T yang optimal+isoter, dan 3M pedulilindungi tetap dipertahankan
    6. Pemerintah Daerah bersama TNI/Polri harap mewaspadai tanggal besar, hari libur, ataupun upacara keagamaan yang melibatkan banyak orang untuk mengantisipasi penambahan atau lonjakan kasus

    Menteri Luhut lantas menambahkan, agar stok vaksinasi yang telah ada di masing-masing provinsi untuk segera dihabiskan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat cakupan vaksinasi dan meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. "Saya minta stok vaksin yang ada untuk dihabiskan, Gubernur bisa mendorong kabupaten/kota yang cakupan vaksinasinya masih sedikit," imbuhnya. 

    Sementara, dengan diterapkannya level 3 pada PPKM DIY, tempat hiburan seperti bioskop dimungkinkan dapat beroperasi. Meski demikian, menurut Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, pembukaan bioskop menjadi kewenangan asosiasi. “Kalau ingin membuka, diperkenankan saja, karena di Ingub juga sudah disebutkan. Namun tentu harus bertanggungjawab juga kalau seumpama membuka, bioskop yang dibuka menjadi tanggung jawab masing-masing pengelolanya. Sudah ada satgasnya sendiri yang menangani ini, ada asosiasinya pengurus bioskop yang harus membuat SOP secara mandiri kalau mau membuka bioskop,” tutupnya. [vin]

     

    HUMAS DIY  

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru saja merilis Izin Penggunaan Darurat (EUA) untuk tiga vaksin Covid-19 terbaru. Yakni, vaksin Sputnik-V pada 25 Agustus 2021 lalu, dan Vaksin Covid-19 Johnson and Johnson, serta Vaksin Convidecia pada 7 September 2021. dengan demikian, pemberian izin penggunaan darurat (EUA/Emergency Use Authorization) ini melengkapi vaksin Covid-19 lain yang sudah mendapatkan EUA sebelumnya di Indonesia yaitu

    1. Vaksin CoronaVac (Sinovac)
    2. Vaksin COVID-19 Bio Farma (dari bahan baku produksi Sinovac)
    3. Vaksin AstraZeneca
    4. Vaksin Sinopharm
    5. Vaksin Moderna
    6. Vaksin Comirnaty (Pfizer dan BioNTech)

    Untuk informasi, vaksin Covid-19 Sputnik-V didaftarkan oleh PT Pratapa Nirmala sebagai pemegang EUA dan dikembangkan oleh The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology di Rusia. Sedangkan vaksin Johnson and Johnsosn didaftarkan oleh PT Integrated Health Indonesia (IHI) sebagai pemegang EUA dan dikembangkan Janssen Pharmaceutical Companies, dan vaksin Convidecia didaftarkan oleh PT Bio Farma sebagai pemegang EUA dan dikembangkan CanSino Biological Inc dan Beijing Institute of Biotechnology. Ketiganya menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector, serta diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Untuk vaksin Sputnik V akan disuntikkan 2x (@ 0,5 mL per dosis) dengan interval 3 minggu (21 hari), sedangkan vaksin Johnson and Johnson dan vaksin Convidecia hanya disuntikkan masing-masing 1x saja.

    Penambahan jenis vaksin yang disetujui penggunaan daruratnya akan membantu Indonesia mengamankan ketersediaan vaksin untuk bisa mencapai total target vaksinasi pada lebih dari 208 juta orang. Informasi saja, stok vaksin datang sampai 4 tahap sekaligus pada 10 September 2021. Berturut-turut, kedatangan tahap ke-52 menghadirkan 639.990 dosis Vaksin Pfizer, lalu 2.079.000 dosis Vaksin CoronaVac (Sinovac), kemudian 615.000 dosis Vaksin AstraZeneca, dan tahap ke-55 sebanyak 358.700 dosis vaksin AstraZeneca lagi. Dengan demikian, total kedatangan vaksin Covid-19 mencapai 229.615.290 dosis, baik dalam bentuk bulk (bahan baku) dan vaksin jadi.

     

     Pustaka

    www.covid19.go.id

    www.kemkes.go.id

    ( artikel juga dimuat pada laman web dinkes.jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (21/09/2021) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, beserta Wakil Gubernur DIY dan Sekretaris Daerah DIY menghadiri rapat koordinasi melalui video conference di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Selasa (21/09). Bersama Menteri Ekonomi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam rangka evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Pasar Rakyat dan Sektor Transportasi yang telah diberlakukan pada masyarakat melalui Pemerintah Daerah masing-masing.

    Luhut Binsar Panjaitan, selaku Menkomarves menyampaikan evaluasi terkait PPKM. Setelah pemberlakuan PPKM, perkembangan kasus konfirmasi harian di Jawa-Bali telah menurun sebesar 98% dari puncak kasus pada 15 Juli 2021. Perkembangan kasus aktif di Jawa-Bali juga menunjukkan penurunan hingga 95% dari puncak kasus pada 23 Juli 2021.

    Situasi Covid-19 Indonesia terus menuju perbaikan akan tetapi harus tetap berhati-hati agar tidak terjadi peningkatan lagi. Ia juga mendorong agar percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan secara disiplin terus dilakukan, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan PPKM.

    Luhut menyebutkan pentingnya persiapan untuk menahan atau mencegah kemungkinan munculnya gelombang baru pandemi Covid-19. “Yang dapat kita lakukan adalah memperlambat waktu terjadinya dan peningkatan vaksin, sehingga nanti kasus yang akan terjadi tidak akan seperti yang lalu,” ungkapnya. Ia juga menyatakan bahwa kunci dalam menahan gelombang baru adalah dengan mengendalikan jumlah kasus pada masa strollingatau masa saat kasus sedang rendah. Jumlah kasus yang disarankan adalah 10 kasus per satu juta penduduk per hari. Dengan pengendalian jumlah kasus tersebut, diharapkan dapat menahan kemunculan gelombang baru.  

    Selanjutnya, Dante selaku Wakil Menteri Kesehatan meminta akses terhadap vaksinasi lansia perlu terus ditingkatkan. “Belum ada peningkatan yang berarti dari cakupan vaksinasi lansia, meskipun lansia merupakan kelompok rentan,” ujarnya.

    Terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi, Kemenkes telah menerbitkan sebanyak 11.105 QR code untuk fasilitas publik. Uji coba tindak lanjut bagi pengunjung dengan kategori hitam akan dimulai pada 23 September 2021 di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Bagi pengunjung yang memperoleh hasil scan QR code hitam atau terindikasi positif Covid-19 tidak diperbolehkan masuk ke fasilitas publik. Hasil scan tersebut akan segera dilaporkan pada petugas dan pengunjung diminta untuk segera melakukan isoman.

    Menteri Perdagangan Muhmmad Lutfi dan Budi Karya selaku Menteri Perhubungan memaparkan hal yang sama, bahwa telah dilakukan penerapan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Pasar Rakyat dan Sektor Transportasi. Sebanyak 14 Pasar Rakyat di Jawa-Bali telah di uji coba dari tanggal 8 September 2021. Kemudian, pada tanggal 28 Agustus 2021 diterapkan di beberapa simpul transportasi, yaitu seluruh terminal tipe A, seluruh stasiun Kereta Api Indonesia, 4 pelabuhan penyeberangan, 25 pelabuhan laut, serta 47 bandara (15 bandara AP1, 18 bandara AP2, 1 bandara Bubu, dan 13 bandara UPBU). (fm/sf)

    Humas Pemda DIY

    ( artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (22/09/2021) jogjaprov.go.id – Pasca dilakukan percepatan vaksinasi di DIY, persentase vaksinasi Covid -19 di DIY telah mencapai angka 75,54 % dan diperkirakan dapat menyentuh angka 80% pada Oktober mendatang. Secara teori, kekebalan komunal dengan capaian vaksinasi sebesar angka tersebut sudah hampir terbentuk dengan baik.

    Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sumadi, menyampaikan hal demikian pada press conference mengenai  Target, Kebijakan, serta Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi di DIY, Rabu (22/09) secara daring bersama para awak media. Sumadi mengungkap, percepatan vaksinasi ini cukup sukses dengan menggandeng dukungan dari berbagai pihak terutama TNI dan POLRI.

    Menurutnya, capaian vaksinasi DIY ini diapresiasi oleh Menko Marvest karena berhasil menduduki peringkat ke 4 capaian vaksinasi terbaik se- Indonesia, setelah DKI Jakarta, Riau dan Bali. Dengan capaian pada pertengahan September yang mampu berada di atas 75% ini, Sumadi optimis apabila Desember mendatang, bukan mustashil vaksinasi di DIY mampu menyentuh angka 100%.

    “Angka kita sekarang 75% lebih, Oktober nanti 80%. Nah ini berarti herd immunity sudah mulai terbentuk dengan baik. Kalau bisa segera menyentuh angka 80%, kita bisa kembali membuka sektor-sektor ekonomi. Tentu ini harus kita kerjasamakan dengan semua pihak,” tutur Sumadi.

    Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaning Astuti pada kesempatan tersebut turut memaparkan, saat ini bukan hanya vaksinasi yang menunjukan progres menggembirakan. Namun, angka kasus positif di DIY pun disinyalir semakin menurun, dengan diikuti dengan menurunnya keterisian bed rumah sakit, berkurangnya jumlah keterisian isoter, serta yang menggembirakan adalah turunnya angka kematian.

    “Saat ini positive rate kita ada di angka 1,27%. Sementara kita tahu bahwa  standar WHO 5%. Kasus aktif saat ini ada di angka 2.736 kasus. Kasus konfirmasi masih sama, mayoritas di usia produktif, dan kasus kematian juga mayoritas lansia berkomorbid,” jelas Pembajun.

    Meskipun saat ini bisa dikatakan kondisi di DIY sudah cenderung membaik, namun pemerintah pusat masih belum menurunkan level PPKM DIY dari level 3 menuju 2. Hal ini karena ada tambahan parameter untuk menurunkan level PPKM di masa pandemi ini. Jika sebelumnya parameternya adalah angka kematian, keterisian bed rumah sakit dan jumlah angka kasus, maka saat ini parameter diambah dengan cakupan vaksin yang harus 80 %. Selain itu, ada parameter tambahan lain yaitu dari seluruh jumlah lansia, lebih dari 60% harus sudah divaksinasi.

    “Apabila lansia 60% sudah divaksinasi, maka pusat akan mempertimbangkan untuk menurunkan level PPKM di DIY menjadi level 2. Saat ini, persentase vaksinasi pada lansia ada di angka 58,8%. Insyaallah kita kejar 60% akhir bulan ini,” kata Pembajun.

    Lebih lanjut, memang ada kendala khusus pada vaksinasi lansia selain komorbid, diantaranya adalah kurangnya edukasi yang berujung ketakutan, serta keengganan bagi mereka untuk keluar rumah menuju sentra vaksinasi. Pihaknya saat ini sedang memfokuskan vaksinasi lansia dengan berbagai metode, salah satunya dengan door to door. Sistem ini bekerja sama dengan Polda DIY dan Korem 072/Pmk, yang juga aktif menggelar vaksianasi dengan berbagai metode.

    Selain prioritas pada lansia, saat ini Pembajun menyebutkan akan juga memprioritaskan wanita untuk divaksinasi, mengingat jumlah wanita di DIY lebih banyak dari jumlah pria dan cakupan vaksinasinya masih belum seimbang. Angka vaksinasi pada wanita tidak bisa dianggap enteng, mengingat mobilitas wanita juga tidak kalah dari pria, dan membutuhkan perlindungan ekstra selain perlindungan yang didapat dari disiplin prokes.

    Meskipun capaian vaksinasi di DIY cenderung meningkat pesat, namun bukan berarti proses vaksinasi tersebut tanpa kendala. Beberapa kendala tetap dihadapi seperti distribusi vaksin dari pusat yang belum sebanding dengan total sasaran. Selain itu animo masyarakat cukup tinggi tetapi terkendala dalam mengkases lokasi vaksinasi atau juga berbenturan dengan waktu bekerja. Banyaknya KTP non DIY juga cukup menjadi kendala. Namun Pembajun memastikan, kendala-kendala tersebut saat ini sudah tertangani dengan baik. Sehingga dirinya bersama jajaran siap memberikan pelayanan optimal terkait vaksinasi kepada masyarakat.

    Selain di hadiri Asisten Sekda DIY bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum sekaligus Ketua Tim Percepatan Vaksinasi DIY dan juga Kadinkes DIY, sebagia narasumber, acara tersebut juga dihadiri Kadinkes Kabupaten/kota se-DIY, Kepala Bidang Kesehatan dan Kedokteran Polda DIY, Komandan Det. Kesehatan Wilayah Korem 072 Pamungkas, serta Kabiro UHP Setda DIY. (uk)

    Humas Pemda DIY

    ( artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Sleman (30/09/2021) jogjaprov.go.id. – "Boten sah tegang pak, santai mawon, sampun sarapan to wau" demikian sekelumit dialog pemberi motivasi dari Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, SH., kepada Fajar Riyatno (usia 58 tahun) warga Gamplong, salah satu peserta vaksinasi untuk pelaku wisata di DIY tadi pagi (30/09), ketika memantau pelaksanaan vaksin dosis 2 di Studio Alam Gamplong, Moyudan, Sleman.

    Antusiasme para pelaku wisata dan masyarakat sekitar untuk mengikuti kegiatan vaksinasi ini cukup tinggi. Sejak pukul 07.30 WIB, datang dengan kendaraan bermotor baik roda 2 dan dengan mobil silih berganti memadati lapangan parkir Studio Alam Gamplong, yang diatur anggota BPBD Sleman dan penyelenggara vaksinasi, dengan tertib bahu membahu memandu peserta vaksinasi yang berprofesi sebagai pramuwisata, penjaga warung makan, penjaga tiket, penjaga parkir obyek wisata serta masyarakat di sekitar obyek wisata.

    Meskipun di bawah teriknya sinar matahari peserta vaksinasi sabar antri sejak dari tempat pendaftaran untuk mengisi data, skrinning, cek kesehatan, cek suhu, cek tensi satu per satu sampai pelaksanaan vaksinasi dengan prokes yang ketat dan ditangani tim dari Puskesmas Moyudan dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

    Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo, SH., yang datang memantau didampingi Tim Vaksin Dosis 2 dari Dinas Pariwisata DIY melihat dari dekat proses pelaksanaan vaksinasi tersebut sembari berdialog memotivasi peserta vaksinasi dengan ramah.

    Kepada jogjaprov.go.iddi sela-sela pemantauannya, ketika dikonfirmasi tentang seberapa jauh kesiapan pengelola wisata DIY menjelang dibukanya obyek wisata di DIY untuk menerima wisatawan di masa Pandemi Covid 19, Singgih menyampaikan bahwa kesiapan dibukanya kembali obyek wisata di DIY, yang paling penting adalah terlebih dahulu mendapat sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). "CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan” jelasnya.

    Selanjutnya dijelaskan pula bahwa  sekarang ini seluruh usaha pariwisata  termasuk hotel, restoran, lokasi wisata, tempat penjualan oleh-oleh di DIY, lebih dari 300  tempat usaha pariwisata yang telah mendapatkan sertifikasi CHSE. Mereka yang telah mendapatkan CHSE ini sudah sangat siap dibuktikan dengan pengakuan sertifikasi CHSE tersebut. Sedangkan untuk tempat/obyek wisata yang lain seperti obyek wisata yang berbasis alam, berbasis masayarakat, desa wisata yang belum mendapatkan sertifikasi CHSE dipastikan sedang dan sudah dilakukan verifikasi untuk memastikan mereka mengenai peralatan, SDM dan segala sesuatunya untuk mendukung CHSE, betul-betul sudah dipersiapkan.

    Sementara untuk membuka seluruh obyek wisata, tinggal menunggu aba-aba dari pemerintah pusat karena kita sudah mendapatkan sertifikasi CHSE tersebut, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, pendataan wisatawan, untuk kebutuhan tracingdan tracking.

    Disinggung berapa persen pelaku pariwisata yang telah divaksin hingga hari ini, Singgih menambahkan bahwa vaksinasi bagi para pelaku pariwisata hingga saat ini telah mencapai sekitar 94 % dan 6 % yang belum mengikuti vaksinasi karena berbagai alasan, ada penyakit komorbid yang menyertainya sehingga dia tidak bisa divaksin. Pada intinya para pelaku wisata di DIY, Kabupaten Kota se-DIY telah tervaksin sehingga para pelaku wisata tersebut sudah siap dan aman menerima kunjungan wisatawan.

    Adapun target vaksinasi di Gamplong tersebut sebanyak 1000 orang sesuai dengan waktu pelaksanaan vaksin dosis 1 sebanyak 1000 orang pelaku wisata dan keluarga. Namun hal ini bisa lebih, mengingat hari ini juga dibuka vaksin dosis 1 tambahan bagi yang belum mengikuti vaksin.

    Di akhir pantauannya Kepala Dinas Pariwisata DIY mengharapkan kepada masyarakat yang akan mengunjungi Yogyakarta, karena sudah ada 8 obyek wisata yang diujicoba dibuka, dari hasil evaluasi ternyata masih banyak pengunjung yang belum mendownload/aplikasi PeduliLindungi  sebagai skrining  untuk kesehatan, juga belum menggunakan sistem reservasi visitingjogja untuk melakukan reservasi. "Dua aplikasi ini wajib digunakan oleh masyarakat/wisatawan yang berkunjung di Jogja dengan tujuan untuk kebaikan kita semua" tutupnya. (kr)

    HUMAS DIY

    ( artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Bantul (06/10/2021) jogjaprov.go.id – Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY kembali menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 massal. Vaksinasi yang digelar Rabu (06/10) pagi di Hutan Pinus Pengger, Dlingo, Bantul. Agenda dibuka Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dengan didampingi Kepala DLHK DIY, Kuncoro Cahyo Aji.

    Pada sambutannya, Aji mengatakan bahwa kesuksesan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 DIY perlu didukung dengan partisipasi masyarakat. Aji berharap agar capaian persentase vaksinasi di DIY yang saat ini berada pada peringkat ke-4 di Indonesia, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk bisa lebih baik.

    Sebelumnya, Aji mengatakan bahwa capaian persentase vaksinasi dosis pertama DIY telah mencapai angka 80% per Selasa (05/10). “Dari sisi cakupan vaksinasi DIY juga tergolong tinggi, sudah lebih dari 83 persen untuk vaksinasi dosis pertama dan 50 persen untuk dosis kedua. Begitupun juga vaksinasi lanjut usia sudah di atas 60 persen,” ujarnya menuturkan, Selasa (05/10) siang.

    Meski demikian, pemerintah pusat belum menurunkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY dari Level 3. DIY akan tetap menyandang status sama untuk level PPKM pada masa perpanjangan PPKM 5-18 Oktober mendatang.

    Aji mengaku melihat indikator penanganan Covid-19 di daerahnya dalam tren yang terus baik. Mulai dari jumlah kasus positif dan angka kematian harian yang terus mengalami penurunan, jumlah kesembuhan tinggi, sampai tingkat keterisian tempat tidur juga hanya sekitar 15%. Di sisi lain, pada hari yang sama, positivity rate DIY berada pada angka 0,64%. Jumlah kasus aktif terus menurun, saat ini tercatat pada angka 1.182 orang.

    Sementara itu, Kepala DLHK DIY mengatakan bahwa target partisipan pada kesempatan tersebut berjumlah sebanyak 530 orang. “Vaksinasi dapat diikuti oleh masyarakat umum, pelaksanaannya satu hari saja. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), Pemkab Bantul, Puskesmas Dlingo 2, dan para pengelola destinasi wisata setempat,” ujarnya.

    Ia berharap, nantinya kegiatan ini akan dapat dilaksankan secara berkesinambungan demi terwujudnya kekebalan komunitas sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masa yang akan datang. Adapun DLHK DIY sebelumnya juga telah menyelenggarakan beberapa kali vaksinasi Covid-19 massal yang dilakukan bersamaan dengan penanaman pohon di wilayah DIY, diantaranya Kawasan Tahura Bunder (Gunungkidul) dan Kawasan Desa Wisata Sriharjo (Bantul). [vin]

     

    HUMAS DIY

    ( artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Pemerintah belum lama ini memperbarui aturan terkait vaksinasi COVID-19 untuk penyintas atau orang yang telah sembuh dari virus Corona. Disebutkan, vaksinasi dapat dilakukan kepada penyintas COVID-19 dengan gejala ringan-sedang minimal satu bulan setelah dinyatakan sembuh. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, menyebut ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/1/2524/2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu pada Rabu (29/9/2021).



    Vaksinasi ini dibagi menjadi dua kategori, pertama, penyintas dengan kategori keparahan penyakit ringan sampai sedang dapat menerima vaksinasi dengan jarak waktu minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Sementara untuk aturan berbeda diberikan kepada penyintas yang saat terinfeksi COVID-19 masuk dalam kategori berat. Untuk penyintas gejala berat, anjuran yang berlaku tetap menunggu 3 bulan setelah sembuh. Adapun jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi bagi penyintas ini pun menyesuaikan dengan ketersediaan vaksin di fasilitas kesehatan yang melakukan pemberian vaksinasi.

    Sebagai informasi tambahan, sebelumnya para penyintas COVID-19 baru dapat divaksinasi minimal setelah 3 bulan usai sembuh. Pada saat itu tak ada aturan yang menjelaskan terkait tingkat keparahan penyakit yang dialami oleh penyintas. Hal ini disebabkan karena orang yang telah terinfeksi sebelumnya akan memiliki antibodi terhadap virus Corona secara alami. Sehingga vaksin pun lebih diprioritaskan bagi mereka yang belum punya antibodi sama sekali.

    ( artikel juga dimuat pada laman web dinkes.jogjaprov.go.id/berita )

  • Moderna COVID-19 Vaccine telah mendapatkan EUA (Emergency Use Authorization)dari Badan POM pada tanggal 1 Juli 2021. Sebelumnya Badan POM juga telah menerbitkan EUA pada 4 jenis vaksin COVID-19 yaitu CoronaVac dari Sinovac Life Science China, Vaksin COVID-19 yang diproduksi Biofarma menggunakan bulk yang diperoleh dari Sinovac Life Science China, Vaksin AstraZenexa dari Covax Facility dan Vaksin Sinopharm dari Beijing Bioinstitute Biological Product.

    Moderna COVID-19 Vaccine merupakan vaksin yang dikembangkan dengan platform mRNA yang diproduksi oleh Moderna TX., Inc USA. Vaksin ini digunakan sebagai upaya pencegahan COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 untuk sasaran berusia 18 tahun ke atas. Vaksin COVID-19 Moderna diberikan secara injeksi intramuscular dengan dosis 0,5 mL dan 2 kali penyuntikan dalam rentang waktu 1 (satu) bulan.

    Keamanan dan efikasi dari vaksin COVID-19 Moderna telah dikaji oleh Badan POM bersama dengan Tim Ahli Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 dan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization(ITAGI). Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum keamanan vaksin ini dapat ditoleransi, baik reaksi lokal maupun sistemik dengan tingkat keparahan grade 1 dan 2. Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang paling sering terjadi, antara lain nyeri pada tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan menggigil.Sementara untuk data efikasi, berdasarkan data uji klinik fase 3 pada tanggal21 November 2020, efikasi Moderna COVID-19 Vaccine untuk mencegah COVID-19 yang parah adalah sebesar 94,1% pada kelompok usia 18 hingga di bawah 65 tahun dan 86,4% pada kelompok usia 65 tahun ke atas. Hasil ini diperoleh melalui pengamatan mulai hari ke-14 setelah penyuntikan kedua.

    Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan vaksin iniadalah dalam hal penyimpanan dan distribusinya. Moderna COVID-19 Vaccinemerupakan vaksin mRNA yang memerlukan teknologi penyimpanan berbeda dari jenis vaksin dari platform inactivated virus yang sebelumnya telah memperoleh EUA. Vaksin ini perlu sarana penyimpanan pada suhu -200 C.

    Saat ini vaksin COVID-19 Moderna diberikan sebagai booster dosis ketiga bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan. Selain itu juga diberikan untuk masyarakat umum yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 sama sekali. Cakupan vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di DIY sebesar 75,23% per tanggal 27 September 2021.

     

    Sumber : BPOM dan Kemenkes RI

  • Keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pedoman ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 29 tahun 2021 dan ditandatangani pada 7 Oktober 2021. Pedoman ini diterbitkan dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Saw, Natal, dan hari besar keagamaan lainnya pada masa pandemi Covid-19. 

    Dikutip dari situs https://www.kemenag.go.id bahwa pedoman penyelenggaraan disusun dengan memperhatikan kondisi atau status daerah dalam konteks pandemi Covid-19. Untuk daerah level 2 dan level 1 misalnya, peringatan hari besar keagamaan bisa dilaksankaan tatap muka, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Untuk daerah level 4 dan level 3, peringatan hari besar keagamaan dianjurkan dilaksanakan secara virtual atau daring. Penyelenggara kegiatan dianjurkan menyediakan QR Code PeduliLindungi. Peserta yang hadir juga dianjurkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi di rumah ibadat dan tempat lain yang digunakan untuk menggelar Peringatan Hari Besar Keagamaan. Dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Peringatan Hari Besar Keagamaan yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar.

    Berikut ini ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan saat 

    Pandemi:

    1. Peringatan Hari Besar Keagamaan pada daerah dengan kriteria Level 2 dan Level 1 penyebaran Covid-19 dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

    2. Peringatan Hari Besar Keagamaan pada daerah dengan kriteria Level 4 dan Level 3 penyebaran Covid-19 dianjurkan dilaksanakan secara virtual/daring.

     

    3. Dalam hal daerah dengan kriteria Level 4 dan Level 3 penyebaran Covid-19 tetap melaksanakan Peringatan Hari Besar Keagamaan secara tatap muka hendaknya:

    a. dilaksanakan di ruang terbuka;

    b. apabila dilaksanakan di tempat ibadat (masjid/mushalla, gereja, pura, vihara, kelenteng/litang, dan tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadat) atau ruang tertutup lainnya, jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan atau 50 (lima puluh) orang;

    c. peserta yang hadir diutamakan berasal dari warga daerah sekitar; dan

    d. pelaksanaan kegiatan dan peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf 

    c, tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan telah dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.

    4. Penyelenggara Peringatan Hari Besar Keagamaan wajib:

    a. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;

    b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun);

    c. menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;

    d. menyediakan cadangan masker medis;

    e. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;

    f. mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;

    g. kotak amal, infak, kantong kolekte, atau dana punia ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;

    h. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;

    i. melakukan disinfeksi di tempat pelaksanaan kegiatan;

    j. memastikan tempat ibadat atau tempat penyelenggaraan memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air conditioner (AC) wajib dibersihkan secara berkala;

    k. memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah, atau tausiyah wajib memenuhi ketentuan:

    1) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (faceshield) dengan baik dan benar; dan

    2) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

     

    5. Peserta Peringatan Hari Besar Keagamaan wajib:

    a. menggunakan masker dengan baik dan benar;

    b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;

    c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;

    d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);

    e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;

    f. membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing-masing (sajadah, mukena, dan sebagainya);

    g. membawa kantong untuk menyimpan alas kaki;

    h. menghindari kontak fisik atau bersalaman;

    i. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah; dan

    j. yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.

    6. Penyelenggara dianjurkan menyediakan QR Code PeduliLindungi dan peserta dianjurkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi di rumah ibadat dan di tempat lain yang digunakan untuk mengikuti Peringatan Hari Besar Keagamaan.

     

    7. Dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Peringatan Hari Besar Keagamaan yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar. 

    Sumber : ppid.gunungkidulkab.go.id

  • Gunungkidul - Satu buah kendaraan penunjang penanganan covid-19 milik Polres Gunungkidul siap di fungsikan. Kendaraan operasional tersebut berupa kendaraan layanan kesehatan khususnya untuk melayani PCR merupakan bantuan dari Kapolri.

    Kunjungan panglima TNI dan kapolri ke Kabupaten Gunungkid dalam rangka monitoring vaksin masal beberapa waktu lalu, disampaikan kepada Kapolri salah satu kendala yang di hadapi Gunungkidul adalah layanan PCR yang membutuhkan waktu yang lama karena kondisi geografis dan jauhnya sebaran penduduk Gunungkidul.

    Keberadaan kendaraan tersebut bantuan dari Kapolri secara langsung di lihat oleh Bupati H.Sunaryanta dan jajaran Forkopimda, Senin (11/10) di halaman Mapolres Gunungkidul. 



    Bupati H Sunaryanta dan Ketua DPRD yang melihat fasilitas kendaraan tersebut sangat berharap  mampu menjadi satu sarana dalam layanan PCR kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Secara teknis akan di lakukan koordinasi antara Pemda dan polres, tetapi dengan memiliki alat seperti ini setidaknya sudah memiliki antisipasi.

    "Kita tidak tahu perkembanga covid sampai saat ini, kita sudah memiliki RS covid, jangan sampai lengah seakan- akan merasa aman tetapi timbul varian baru, dengan memiliki alat seperti ini setidaknya kita sudah mengantisipasi" kata Bupayi H Sunaryanta.

    Hal senada di sampaikan. Kapolres gunungkidul, AKBP Aditya adanya unit tersebut tentu dapat memobilisasi layanan PCR kepada warga dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya kendaraan layanan PCR hanya membutuhkan waktu 4 hingga 5 jam.

    Dengan layanan mobil PCR ini Kemampuan layanan mencapai 50 sampai 60 orang.

    Sementara untuk pelayanan akan segera dilaksanakan setelah adanya pelatihan yang diberikan kepada tenaga medis RSUD dan Dinas kesehatan oleh RS Bhayangkara Polda DIY, Terang Penda TK I Ngatimin Paurkes Polres GK.

    Hadir dalam acara tersebut Bupati H.Sunaryanta, Ketua DPRD Endah Subekti Kuntariningsih, SE,
    Komandan Kodim/0730GK Letkol. Kav. Anton Wahyudo, Kapolres Gunungkidul AKBP Aditya Galayuda Ferdiansyah, S.I.K.,M.T.
    Wakapolres Kompol. B. Widya Musyikaningrum, S.Sos, Kajari Gunungkidul yang di wakili Kasi Intel Indra Saragih,S.H, Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Endi Nurindra Putra, S.H., M.H, Kepala Dinas Kesehatan GK dr Dewi Irawati,M.Kes,Direktur RSUD Wonosari,Direktur RSUD Saptosari,Kepala BKAD, dan pejabat Pemkab lainya.

    Sumber : gunungkidulkab.go.id

© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020