• Yogyakarta (07/04/2020) jogjaprov.go.id – Berbagai komponen dari pemerintah di kerahkan untuk memaksimalkan proses penanggulangan wabah Covid – 19. Bebagai komponen yang tadinya berjalan sendiri-sendiri kali ini dipersatukan agar proses penanggulangan bersinergi dan lebih maksimal.

    Demikian diungkapkan Sekda DIY R. Kadarmanta Aji usai melakukan rapat dengan Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid – 19 DIY, Selasa (07/04) di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

    Rapat yang langsung dipimpin oleh Wagub DIY sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid – 19 DIY, KGPAA Paku Alam X tersebut, menurut Aji dilakukan guna menyamakan materi penanggulangan Covid – 19. Dengan penyamaan materi tersebut diharapkan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Oleh karenanya, rapat tersebut dihadiri oleh komponen-komponen strategis yang terbiasa terjun langsung ke masyarakat. Mereka adalah Karang Taruna, Pusat Pengabdian Masyarakat UGM, Dinsos yang membawahi Tagana, BPBD yang membawahi Destana dan Katana serta forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

    “Rapat ini dilakukan untuk menyinergikan materi yang sama terkait edukasi cara cuci tangan, cara penangan pemudik dan lain-lain, sehingga masyarakat tidak bingung,” ujar Aji.

    Selain itu nantinya mereka juga akan dimaksimalkan untuk melakukan sosialisasi serta pendataan masyarakat di desa - desa terkait dengan Bantuan Sosial dari DIY kepada masyarakat yang membutuhkan. Peran mereka nanti adalah sebagai ujung tombak keberhasilan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

    Aji menambahkan, selain Bansos, nantinya Pemda DIY juga akan menyalurkan suplemen vitamin untuk mereka yang membutuhkan. Pendataan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan tersebut akan menjadi tugas kompononen yang diundang dalam rapat tersebut. Pendataan ini dilakukan dengan lebih terperinci, sehingga diharapkan tidak akan ada masyarkat yang membutuhkan bantuan terlewati. Dengan begitu, stabiltas ekonomi di DIY tetap terjaga dan tidak ada warga yang tidak bisa memenuhi kebutuha dasar manusia.

    Tidak hanya itu saja, apabila ada warga yang luput dari pendataan dan tidak mendapatkan bantuan tunai dari pusat, maka Pemda DIY bisa menutupi dengan APBD. Untuk itu, peran dari komponen-komponen tersebut sangat penting untuk memastikan masyarakat terjamin kebutuhannya.

    “Harapan kami dengan sinergitas dari komponen-komponen ini akan mermbantu pekerjaan kita agar lebih efisien. Lebih efektif. Karena bekerja bersama-sama dengan lebih terintegrasi dan bersinergi akan menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada jalan sendiri-sendiri,” ungkap Aji.

    Lebih lanjut Aji menghimbau masyarakat untuk mendukung percepatan penanggulangan Covid – 19 melalui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah diterapkan pemerintah. Meskipun kejenuhan sudah mulai melanda, Aji berharap masyarakat tetap berada di rumah dan mengurangi bepergian untuk sesuatu yang tidak mendesak. Tinggal di rumah menurut Aji bukan berarti tidak akan jenuh, untuk itu kreativitas masyarakat diperlukan untuk bisa mengatasi hal tersebut tanpa harus mengesampingkan kebijakan pemerintah. “Jadi Jangan dipikirkan jenuhnya, tetapi pikirlah bagaimana kita bisa lebih sehat lagi,” tutup Aji. (uk)

  • Yogyakarta (07/04/2020) jogjaprov.go.id – Pemda DIY berinisiasi untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis yang aktif melayani pasien positif COVID-19 di DIY. “Di sini kan banyak Badan Diklat untuk tempat pendidikan dan sebagainya. Diklat-diklat ini sudah memenuhi syarat untuk bia digunakan sebagai tempat tinggal sementara tenaga medis,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Keterangan tersebut diutarakan pada Selasa (04/07) di siang di Kompleks Dalem Ageng, Kantor Kepatihan, Yogyakarta. 

    Lebih lanjut, saat disinggung mengenai kebijakan untuk mengantisipasi pendatang dan pemudik, Sultan mengatakan bahwa sampai saat ini belum diberlakukan pembatasan transportasi. “Tapi jauh sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikeluarkan presiden, kami telah melakukan kebijakan isolasi di tingkat desa, untuk mengontrol pendatang dari luar desa, dan itu ternyata sangat efektif,” jelas Sultan. Sultan menambahkan, adapun kebijakan yang telah diputuskan itu adalah tanggap darurat dimana Kepala Daerah punya wewenang melakukan isolasi.

    Sultan kemudian berujar mengenai penetapan kebijakan PSBB di DIY, “Kami masih melakukan verifikasi, karena sebagian besar yang ada dalam peraturn PSBB itu sudah kita lakukan 2 minggu lalu, lewat status tanggap bencana tadi. Dasar yang kami gunakan adalah UU Kebencanaan, sedangkan PSSB berdasar UU Kesehatan dengan melakukan pembatasan sosial. Kami juga masih memperkirakan peak untuk pendatang ke Jogja ini sudah selesai dan menurun ataukah belum. Karena jumlah ODP dan PDP menjadi persyaratan dan dasar untuk bisa mengajukan PSBB.” Menurut Sultan, saat ini masyarakat telah dapat berperan sebegai subjek dengan mendisiplinkan diri untuk mencegah Corona. “Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat akan tinggal di rumah. Itu akan secara otomatis berimbas kepada sektor pariwisata yang sepi,” tukas Sultan.

    Terkait dengan hal tersebut, saat ini Sultan menerangkan bahwa Pemda DIY tengah melakukan realokasi dana. Realokasi dana tersebut nantinya akan diperbantukan dengan dasar dari peraturan presiden. “Berdasar Keputusan Presiden, kami di daerah minimal ada 3 hal yang harus dilakukan membangun kembali setelah Corona berlalu yakni kesehatan, jaringan sosial, ekonomi khususnya pengusaha dan UMKM,”ujar Sultan.

    Namun demikian, Sultan belum bisa memastikan bagi pengusaha yang dalam arti adalah diluar UMKM dan koperasi. “Kami belum tahu persis apakah bisa kami membantu usaha PT, CV atau firma di dalam aspek finansial, mungkin tidak bisa. Tapi kalau memberi keringanan dalam bentuk kebijakan pemerintah dapat diusahakan. Kami punya pengalaman di tahun 2006 dan 2010, saat itu kami mendesain sistem agar verifikasi untuk mendapatkan keringanan dari perbankan bisa dilakukan dan sebagainya,” tutup Sultan. [vin]

  • Yogyakarta (08/04/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah memutuskan belum akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dikarenakan jumlah kasus CoViD-19 di DIY masih stabil dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan.

    Hal ini menjadi kesimpulan dari Pertemuan Gubernur DIY dengan Bupati/Wali Kota se-DIY dan Forkopimda DIY terkait Penanganan CoViD-19 pada Rabu (08/04). Pertemuan ini dilakukan di Dalem Ageng, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Usai pertemuan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pun mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesepakatan bersama.

    “Kami bersama kabupaten/kota maupun Forkopimda tadi sudah sepakat belum waktunya kita menerapkan PSBB. Saya hanya akan mempersiapkan untuk lonjakan pemudik saja. Karena juga belum memenuhi syarat epidemologi maupun transmisi lokalnya juga belum besar. Jadi (PSBB) belum perlu,” imbuhnya.

    Saat pertemuan, Sri Sultan pun mengungkapkan, pada dasarnya DIY telah menerapkan esensi dari penerapan PSBB itu sendiri, selama merebaknya CoViD-19. Pengawasan kepada masyarakat pun langsung dilakukan bahkan sampai tingkat desa.

    “PSBB itu sebenarnya kan juga sudah dilakukan, hanya saja kita menggunakan istilah tanggap darurat. Sejak penetapan tanggap darurat, masyarakat mulai melakukan pembatasan mandiri,” ujar Sri Sultan.

    Meski saat ini telah diputuskan DIY belum akan menerapkan PSBB, tetapi Sri Sultan mengatakan semua pihak dapat mulai melakukan persiapan. Sehingga jika nantinya PSBB harus dilakukan, bisa dilakukan segera dan tidak tergesa-gesa. Dengan kondisi yang telah terjadi di DIy saat ini, jika PSBB nantinya perlu dilakukan, tinggal dilakukan pengetatan pengawasan saja.

    “Yang jadi persoalan, jelang penerapan PSBB di DKI Jakarta mulai Jumat (10/04) besok, kita tidak tahu apakah akan ada lonjakan pemudik dari Jakarta atau tidak. Karena itu, kami meminta kerja sama semua kabupaten/kota dan aparat terkait untuk bersama melakukan pengawasan pemudik,” imbuh Sri Sultan.

    Sri Sultan pun menegaskan agar masyarakat DIY tetap mampu menjadi subjek dala upaya pencegahan penyebaran CoViD-19. Menurut Sri Sultan, jika dilihat dari pergerakan masyarakat saat ini, tergambar jelas jika masyarakat DIY masih memiliki modal sosial yakni kesadaran diri dan upaya gotong royong dalam menghadapi bencana, seperti halnya saat harus mengatasi bencana-bencana terdahulu.

    Terkait penanganan pemudik yang dipastikan akan menjadi ODP, Sri Sultan mengungkapkan, Pemda DIY akan membantu kabupaten/kota dalam hal pengadaan suplemen berupa vitamin selama 14 hari untuk dikonsumsi para ODP. Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan para tenaga medis, Pemda DIY, Pemkab/Pemkot se-DIY, maupun berbagai pihak diharapkan pandemi CoViD-19 segera usai.

    “Harapannya, jumlah yang positif makin jauh berkurang, dan semoga April ini semuanya juga landai, sehingga di akhir tanggap darurat yang sudah ditetapkan, semua bisa selesai,” kata Sri Sultan.

    Gubernur DIY pun menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota se-DIY agar bisa mengarahkan semua desa untuk melakukan realokasi APBDesa, baik yang sumbernya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna pembiayaan penanganan CoViD-19.

    Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, bupati/wali kota se-DIY semua telah menyampaikan kondisi di daerahnya masing-masing. Dan dari penuturan tersebut disimpulkan kondisi DIY saat ini belum memenuhi persyaratan untuk suatu daerah menerapkan PSBB.

    “Tingkat penyebaran dan transmisi lokalnya belum memenuhi syarat. Dan kita ini ada kecenderungan landai untuk peningkatan kasus. Karena ini masukan dari kabupaten/kota, tentu kita di provinsi menindaklanjutinya. Nanti kita ikuti saja eskalasinya, kalau ada peningkatan tentu akan dibicarakan lagi,” imbuhnya.

    Terkait pemudik, dari laporan Bupati/Wali Kota, rata-rata terjadi penurunan jumlah pemudik, kecuali untuk Kabupaten Gunungkidul yang sampai Selasa (07/04) masih cukup banyak. (Rt)

  • Yogyakarta (09/04/2020) jogjaprov.go.id – Pandemi Covid – 19 telah menimbulkan dampat negatif pada aspek sosial ekonomi di masyarakat. Untuk itu, Pemda DIY semakin keras berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui sinkroninasi anggaran penangan Covid – 19 dengan kabupaten/kota se- DIY.

    Pembahasan tersebut dilakukan pada rapat bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wagub DIY KGPAA Paku Alam X bersama jajaran pejabat dan Kepala OPD serta Sekda se-DIY, Kamis (09/04) di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

    Kepala Bappeda DIY, Drs. Budi Wibowo, S.H., M.M. mengungkapkan, seluruh kabupaten/kota di DIY sedang menyusun draft perencanaan penganggaran. Nantinya dari draft tersebut, akan tergambar apa saja yang menjadi kebajiban desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Dengan begitu anggaran untuk menanggulangi Covid – 19 nantinya akan tersalur dengan efektif dan efisien dan tidak tumpang tindih.

    Menurut Budi, draft anggaran ini diperlukan agar jangan sampai masyarakat nanti menerima bantuan dobel. Hal tersebut karena ada aturan kebijakan yang menyakatan masyarakat sebaiknya hanya memperoleh satu jenis program bantuan. Dengan begitu penyaluran bantuan akan lebih merata.

    “Penerima Jadup jangan sampai menerima semua jenis bantuan. Misalnya sudah dapat PKH atau dapat Kartu Pra Kerja ya sudah satu jenis saja. Dengan begitu akan lebih efisien. Tidak satu orang menerima bantuan dari berbagai sumber,” jelas Budi.

    Selain memaksimalkan kabupaten/kota, Pemda DIY juga menggandeng CSR BUMN yang telah bersedia mengucurkan dana sebesar 4.5 miliar untuk membantu penanggulangan Covid – 19 ini. Ketika nanti draft sudah jadi dan sudah bisa dijadikan acuan operasional, maka CSR juga akan memegang acuan tersebut. Sehingga nantinya CSR daik BUMD maupun BUMD ataupun swasta yang akan ikut berperan tetap memiliki acuan sehingga penganggaran mereka pun lebih efektif dan efisien.

    Hal tersebut karena dana yang dimiliki Pemda DIY untuk menangani Covid – 19 ini berada pada pos anggaran belanja tidak terduga. Dalam arti hanya pada kondisi tak terduga seperti Pandemi Covid – 19 ini maka dana tesebut bisa digunakan. “Kalau misalnya satu program kita anggarkan satu juta, kemudian oleh swasta sudah di cover 500 ribu, maka kita tinggal menggenapi kekurangannya yaitu 500 ribu,” ujar Budi.

    Saat ini, terkait anggaran, selain memakai dana tak terduga, Budi juga menyampaikan, DIY telah memangkas banyak anggaran yang tidka terlalu krusial untuk dialihkan pada penanganan Covid – 19. DIY telah mampu memangkas sebesar 700 miliar dari seluruh komponen untuk pembiayaan penanganan Covid – 19. Namun demikian, Budi mengungkapkan, apabila belum mencukupi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk bisa mengalihkan Dana Keistimewaan DIY untuk menangani Covid – 19.

     Budi juga mengapresiasi kinerja di level bawah seperti pedesaan yang telah mengupayakan untuk bisa berperan dalam realokasi anggaran. Menurutnya, beberapa desa mampu merealokasi anggaran hingga Rp 150 juta guna menangani Covid – 19. Untuk itu Budi berharap, upaya penyusunan draft guna mewujudkan sinkronisasi anggaran ini mampu memberikan hasil yang nyata untuk masyarakat. Selain itu juga Budi berharap dukungan semua pihak dan lapisan masyarkat untuk bersama-sama berjuang mengatasi kondisi yang sedang tidak bersahabat ini. (uk)

    Humas Pemda DIY


  • Yogyakarta (08/04/2020) jogjaprov.go.id -
     Sebagai bentuk apresiasi dan wujud dukungan moril, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar video konferensi dengan para tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Rujukan COVID-19. Agenda video konferensi sendiri digelar di Ruang Media Center Kantor Gubernur DIY, Gedhong Pracimosono Lantai 2, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Adapun agenda tersebut diikuti oleh 22 RS dari 26 RS Rujukan COVID-19 di DIY.

    Secara garis besar, Gubernur DIY menyatakan rasa terima kasihnya kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Rujukan atas kerja keras dan pengabdiannya dalam melayani pasien COVID-19. Sultan kemudian menjelaskan hasil tindak lanjut dari video konferensi yang digelar. “Secara umum, pembahasan utamanya terkait dengan Alat Pelindung Diri (APD), juga PCR (Polymerase Chain Reaction, -red), dan sistematika rujukan,” jelas Sultan. Sultan menjelaskan bahwa DIY masih memiliki 1,500 stok APD yang siap untuk didistribusikan. “Saya kira APD tidak masalah. Termasuk bagaimana tenaga medis terlindungi tak hanya soal pakaian saja, namun juga diterima oleh masyarakat. Kami sudah sediakan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis, ada di Badan Diklat, di Jalan Melati, Baciro,” jelas Sultan.

    Di samping itu, mengenai PCR, Sultan menjelaskan bahwa mulai Selasa (07/04) terdapat dua penambahan RS yang ditunjuk untuk bisa melakukan uji laboratorium mandiri. Sultan menjelaskan, “Di Jogja kan sebelumnya laboratorium pusat hanya satu di BBTKLPP Imogiri. Mulai kemarin, bisa dilakukan juga di Sardjito dan di RS UGM. Jadi saat ini sudah 3 yang bisa uji lab mandiri, harapan saya bisa lebih cepat.” Sultan juga berharap bahwa sistematika rujukan bisa segera tertangani dengan baik. “Saat ini, dari 26 RS Rujukan pasien COVID-19, baru 50% yang digunakan, jadi sementara masih mencukupi. Kami akan selesaikan supaya bisa diketahui duduk persoalan,” jelas Sultan.

    Lebih lanjut, masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) terus akan dipantau secara berkesinambungan. “Untuk yang terkonsentrasi ada di Kabupaten Sleman, sudah disediakan tempat karantina ODP yakni di Asrama Haji dan juga di Badan Diklat di Kalasan. Kami akan terus menyuplai suplemen sebagai antibodi ketahanan tubuh,” jelas Ngarsa Dalem. Sementara itu, untuk ODP di Kota dan Kabupaten lain diminta melakukan karantina secara mandiri sembari difasilitasi pemerintah setempat dengan kontrol dan suplai suplemen yang tepat sasaran.

    Berkaitan dengan keputusan DIY yang belum bisa menyandang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sultan mengatakan bahwa jauh sebelum adanya status PSBB itu sendiri, DIY telah memberlakukan skema tanggap darurat bencana, membatasi kedekatan fisik dan juga melakukan screening. Sultan kembali mengimbau dan mengingatkan para pendatang yang memasuki wilayah DIY, untuk bersedia diisolasi selama 14 hari. “Supaya selama isolasi, para pendatang bisa menjauhkan fisik dari keluarga dan bila merasa tidak sehat bisa langsung ke RS atau puskesmas setempat,” imbuh Sultan. [vin]

    Humas Pemda DIY

  • Yogyakarta (09/04/2020) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa Pemda DIY terus berupaya melakukan kontrol terhadap para pendatang yang masuk ke wilayah DIY. “Kita akan terus memantau, apakah dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kawasan Jabodetabek, jumlah pendatang malah semakin banyak atau semakin sepi. Semoga berkurang pemudiknya sehingga tidak menimbulkan beban yang besar juga," ujar Sultan. Pernyataan tersebut dikemukakan di Gedhong Pracimosono, Kamis (09/04) sore seusai menggelar video konferensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Prof. Dr. Mahfud MD.

    Adapun DIY sendiri belum bisa menerapkan status PSBB karena belum memenuhi syarat epidemologi maupun transmisi lokalnya. Kesimpulan tersebut telah disampaikan dalam rapat yang digelar oleh Pemda DIY bersama Kabupaten/Kota maupun Forkopimda kemarin, Rabu (08/04) siang. Sehingga, skenario yang akan dipersiapkan selanjutnya adalah menyiasati lonjakan pemudik. Saat pertemuan tersebut, Sultan pun telah mengungkapkan bahwa pada dasarnya DIY telah menerapkan esensi dari penerapan PSBB itu sendiri. Bahkan telah dilakukan pengawasan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.

    Lebih lanjut, terkait dengan realokasi anggaran yang dilakukan untuk penanggulangan COVID-19, Sultan menyatakan bahwa Pemda DIY telah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota. “Yang paling penting sekarang, kita bisa realokasi anggaran yang dimiliki. Ada dana APBN untuk desa, sudah ada kebijakan menteri terkait untuk bisa menggunakan anggarannya kira-kira besarnya 800 juta hingga 2 milyar rupiah,” jelas Sultan. Dari jumlah tersebut, dapat disisihkan maksimum 20 persen untuk digunakan realokasi memberi bantuan atau membangun infrastruktur secara gotong royong.

    Sultan menjelaskan, ”Ada tiga hal utama kaitannya dengan realokasi anggaran itu sendiri. Pertama untuk kesehatan rakyat, selanjutnya adalah jaringan rakyat, dan yang terakhir adalah membantu usaha atau UMKM. Soal anggaran untuk pembangunan, bisa ditangguhkan terlebih dulu jika dana yang akan dipakai tidak tersedia," tutup Ngarsa Dalem. [vin]

    HUMAS PEMDA DIY

  • Yogyakarta (13/04/2020) jogjaprov.go.id - Guna mengantisipasi lonjakan pemudik yang memasuki wilayah DIY, telah diberlakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol yang ada dalam ketetapan Peraturan Kementerian Perhubungan RI No. 18/2020. “Tiga elemen pokok mengenai peraturan tersebut adalah pengaturan dalam konteks wilayah, pengaturan daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan mengenai langkah menghadapi arus mudik lebaran. Untuk kaitannya dengan DIY, tentunya pada poin pertama dan ketiga,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus Rayanto. Penjelasan tersebut disampaikan Tavip pada Senin (13/04) pagi di kantor Dinas Perhubungan DIY.

    Terkait Langkah menghadapi arus mudik, Tavip menambahkan bahwa Pemda DIY melalui Dinas Perhubungn DIY telah memulai operasi persuasif ke masyarakat, misalnya mengontrol penggunaan masker pada setiap pengendara dan soal jaga jarak, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DIY terkait pemudik. Tavip berujar, “Untuk bandara, stasiun, kami telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan KAI untuk melaksanakan protokol sesuai dengan Peraturan Menhub RI. Kalau untuk kendaraan bus dan mobil pribadi, akan difilter di jalan perbatasan. Mulai minggu ini kami sudah lakukan,namun masih bersifat sosialisasi.” Adapun lokasi daera perbatasan yang akan menjadi posko penjagaan adalah Jalan Magelang (sekitar wilayah Tempel), Jalan Solo (wilayah perbatasan Prambanan), dan Kulon Progo (sekitar wilayah Congot).

    Terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh penumpang kendaraan umum, penumpang kendaraan pribadi, maupun operator angkutan umum yakni:

    Penumpang Moda Transportasi Bus:

    1. Menggunakan masker dan membawa alat kebersihan/kesehatan sesuai pedoman Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
    2. Setelah sampai tujuan, akan dilakukan pemeriksaan kepada penumpang. Bagi yang berasal dari zona merah, harus membawa surat keterangan dari RT daerah asal dan surat kesehatan. Selanjutnya, yang bersangkutan akan diperiksa suhu tubuhnya dengan thermo gun
    3. Jika tidak terdapat tanda-tanda yang mengindikasikan gejala COVID-19, maka akan diberikan surat pengantar dari terminal untuk disertakan saat melapor ke RT/RW di alamat tujuan
    4. Jika tidak membawa surat kesehatan baik sehat maupun tidak, yang bersangkutan akan diarahkan ke pos terpadu untuk diperiksa kesehatannya. Hasil pemeriksaan akan menjadi rekomendasi untuk menentukan penumpang tersebut dapat melakukan karantina mandiri atau harus secara khusus
    5. Membeli tiket secara online dan mampu menunjukkan bukti transaksinya 

    Operator Armada Bus:

    1. Setiap bus harus membawa surat yang menyatakan laik jalan
    2. Setiap bus memberlakukan physical distancing atau hanya mengangkut penumpang 50% dari total jumlah kursi
    3. Setiap bus melakukan penyemprotan sebelum dan sesudah menyelesaikan perjalanan di sisi bagian luar maupun dalam bus
    4. Bus dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang selain di terminal bus
    5. Menaikkan harga tiket menjadi dua kali lipat 

    Kendaraan Pribadi Roda Dua dan Empat:

    1. Setiap penumpang baik motor ataupun mobil, wajib membawa surat keterangan dari alamat asal dan surat keterangan sehat
    2. Untuk kendaraan roda empat, harus memenuhi kriteria syarat sosial yakni untuk mobil dengan kapasitas 7 tempat duduk, maksimal mengangkut 3 orang termasuk sopir. Sedangkan mobil dengan kapasitas 5 tempat duduk, maksimal mengangkut 2 orang termasuk sopir.
    3. Untuk kendaraan roda dua, dilarang mengendari motor dengan cara berboncengan, wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker

    Lebih lanjut, Tavip menambahkan bahwa sekiranya terjadi pelanggaran akan hal-hal di atas, selanjutnya akan diberlakukan tindakan namun disesuaikan dengan pendekatan sosial kemanusiaan. “Untuk yang tidak membawa surat, pilihannya dua yakni diperiksa kesehatannya di tempat saat itu juga, atau diminta untuk balik arah. Memang dimuungkinkan kendaraan akan masuk ke DIY melaui jalur aternatif. Oleh karenanya, saat ini kami tengah berkoordinasi dengan pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota untuk juga mengontrol dan menutup jalur-jalur jalan kabupaten yang sering menjadi alternatif. Surat juga tengah disiapkan untuk menjadi perhatian Wakil Gubernur DIY, selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19. Filter terkuat memang pada akhirnya adalah tingkat RT dan RW,” jelasnya.

    Di lain sisi, untuk moda transportasi umum, yakni bus itu sendiri, pemberian sanksi menjadi kewenangan Dirjen Perhubungan Darat. “Kami tidak serta merta memberhentikan lalu membiarkan penumpangnya terlantar, tidak juga. Kami akan mencatat armadanya, nomor PO dan platnya, pelanggaran yang dilakukan dan kemudian menyampaikannya ke Dirjen Perhubungan Darat. Selanjutnya, pemberian sanksi sendiri akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau wilayah yang sudah PSBB, sanksi bisa ditetapkan oleh wilayah bersangkutan, kalau kita kan belum PSBB, jadi tidak bisa langsung seperti itu,” tukasnya.

    Lanjut Tavip, “Sejatinya daerah diberi keleluasaan untuk dapat melakukan inovasi terkait peraturan Menhub tersebut karena kan hanya daerah masing-masing yang tahu tentang karakter dan kepentingan wilayahnya. Namun bagaimanapun, peraturan tersebut tetap diterapkan secara konsisten agar penyebaran COVID-19 melalui moda transportasi umum dapat diminimalisir.”

    Skema yang telah diberlakukan ini bukan semata-mata berkaitan dengan masa mudik lebaran, namun lebih kepada memproyeksikan bagaimana upaya untuk memutus rantai COVID-19. “Kita tidak sedang bicara skema ini dalam perspektif mudik lebaran. Dalam dua bulan ke depan, setidaknya kami akan lakukan evaluasi, tentunya disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Hal-hal yang bisa terus kita lakukan adalah edukasi ke masyarakat, supaya menaati peraturan pemerintah,” tutupnya. [vin]

    Humas Pemda DIY

  • Yogyakarta (14/04/2020) jogjaprov.go.id – Upaya Pemda DIY untuk menekan jumlah pemudik yang datang membuahkan hasil, dibuktikan dengan menurunnya jumlah pendatang yang masuk Ke DIY. Namun demikian, kondisi jalan di DIY belakangan ini semakin ramai dengan warga yang mulai beraktivitas kembali.

    Menanggapi hal demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan agar warga bisa tetap mematuhi himbauan pemerintah. Ditemui di Kantor Gubernur, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Selasa (14/04), Sri Sultan berharap masyarakat bisa mengontrol kebutuhan keluar rumah dengan lebih bijak.

    “Saya minta untuk bisa di kontrol lagi. Di jalan sudah ada dari Pol PP, Polisi dan TNI. Tadi sudah saya minta kepada mereka maksimalkan kontrol tersebut. Masyarakat harus bisa menahan diri, kalaupun memang harus keluar silahkan taati protokol dan sebisa mungkin tetap ada di rumah,” jelas Sri Sultan.

    Lebih lanjut menurut Sri Sultan, aktivitas masyarakat memang banyak sesuai dengan kebutuhan. Namun tentunya tidak mungkin tidak bisa dikurangi. Bagi masyarkat yang memang bisa tetap di rumah dalam artian bisa melakukan segala jenis kegiatan vital seperti bekerja dari tumah, Sri Sultan mengharapkan itu di taati. Dengan demikian, bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah dan harus keluar, bisa tetap bekerja dengan resiko tertular penyakit yang lebih renda karena banyak yang tetap di rumah.

    Penanggulangan Covid – 19 ini sudah seharusnya dilakukan bersama-sama dari lapisan masyarkat yang sebenarnya adalah garda terdepan pemutus rantai penyebaran Virus Corona. Dengan kesadaran yang tinggi, tidak egois dan mengikuti protokol, maka Covid – 19 dipastikan akan segera hilang. Namun apabila masyarakat masih egois dengan memaksa keluar rumah dengan alasan jenuh, secara otomatis akan meningkatkan resiko individu lain yang memang harus keluar rumah untuk bekerja. Untuk itu, sangat penting dari berbagai lapisan untuk saling mendukung, bertenggang rasa, saling melindungi dan bekerjasama dengan penuh keihlasan untuk memerangi Covid – 19. (uk)

    Humas Pemda DIY

  • Yogyakarta (17/04/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mulai melakukan pengumpulan data dari berbagai bidang agar dapat menjadi dasar regulasi lanjutan. Hal ini dilakukan guna penanganan dampak CoViD-19 di DIY, utamanya demi kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi.

    Hal ini diungkapkapkan Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji usai memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Bidang Tindak Lanjut Rencana Operasi CoViD-19 pada Jumat (17/04). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Aji menuturkan, fokus penanganan CoViD-19 bukan lagi hanya persoalan kesehatan, tapi juga kesejahteraan. 

    “Berkumpulnya anggota Gugus Tugas dari berbagai bidang ini kami fokuskan pada bagaimana menyiapkan data dan regulasi ke depan. Data-data yang ingin kami satukan ialah data ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan yang terkait tenaga kerja,” ujarnya.

    Dicontohkan Aji, data di bidang ekonomi yang dibutuhkan ialah menyandingkan regulasi yang telah dibuat OJK, regulasi dari kabupaten/kota di DIY dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, seperti insentif bagi perusahaan atau pelaku usaha. Selanjutnya, apa yang masih perlu dilakukan.

    Di bidang tenaga kerja, data yang dibutuhkan adalah data pekerja yang mendapat PHK, dirumahkan, dan berapa yang berhak memperoleh kartu prakerja. Nanti akan disandingkan dengan data penanganan sembako, karena dasarnya sama-sama NIK. Data ini juga akan disandingkan pula dengan data penerima rutin bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Nanti akan kami buat besaran yang diterima sama. Jika memang yang diterimakan Rp 600.000 ya akan kami buat sama. Kita akan upayakan semua orang yang terdampak CoViD-19 ini untuk mendapatkan santunan atau bantuan sosial,” imbuhnya

    Aji pun menegaskan, pemberian bantuan bagi warga yang terdampak CoViD-19 ini merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa, termasuk dalam hal penggunaan anggarannya.

    Saat pembukaan rapat evaluasi ini, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menegaskan pentingnya komparasi data dari berbagai bidang Persandingan ini juga perlu dilakukan untuk beragam regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai pihak. “Ini agar tidak ada data yang tercecer, apalagi duplikasi,” jelas Sri Paduka. (Rt)

    HUMAS PEMDA DIY

  • Yogyakarta (17/04/2020) jogjaprov.go.id -- Menindaklajuti pembahasan alokasi anggaran terkait COVID-19, Pemda DIY menggelar video konferensi dengan Kementerian Dalam Negeri RI di Media Center Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (17/04) sore. Agenda tersebut dipimpin oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji.

    Seusai digelarnya agenda tersebut, Sekda DIY kemudian menyampaikan tiga pembahasan utama terkait dengan alokasi anggaran untuk menanggulangi dampak COVID-19:

    1. Akan dicairkan dana bantuan sosial oleh Kementerian Sosial RI dan dibantu oleh daerah dengan besaran Rp 600 ribu/Kepala Keluarga (KK) selama 3 bulan terhitung bulan April, Mei, dan Juni 2020. Meski demikian, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan top-up bagi warga yang sebelumnya telah menerima bantuan sebesar Rp. 200.000. “Top-up tersebut bisa dari Dana Desa, Dana Kabupaten, atau Dana Provinsi. Saat ini, menurut data yang disampaikan Dinas Sosial DIY, jumlah warga penerima bantuan di DIY adalah sekitar 125 ribu KK. “Itu sudah mencakup keseluruhan, tapi tetap kita data kembali. Kalau angka riilnya yang biasanya menerima bantuan sosial itu 76 ribu KK. Begitu ada Covid-19, tentunya ada sasaran lain, karena ikut terkena dampak,” imbuh Aji.

    Namun demikian, data tersebut akan dicocokan dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang akan dikirimkan pada Senin (20/4). “Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tapi belum masuk ke daftar dari Kemensos, maka Kabupaten/Desa/Provinsi kemudian tetap boleh memberikan dana itu. Namun apabila data penerima daerah (Dinas Sosial DIY, -red) sudah ada di daftar Kemensos, maka bisa dialihkan ke orang lain,” ujar Aji.

    2. Dilakukan pemangkasan anggaran pusat dari sisi belanja. “Pendapatan nasional berkurang, karena beberapa pajak tidak masuk. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak prioritas juga kemudian dikurangi, sehingga dana yang ditransfer ke daerah juga ikut berkurang. Hanya 2 DAK saja yang tidak berubah yakni DAK Kesehatan dan DAK Pendidikan. Pendidikan sejatinya juga menyangkut perpustakaan dan olahraga, dan dua hal ini termasuk yang alokasinya dikurangi,” jelas Aji. Sementara itu, beberapa DAK yang dikurangi, akan dialokasikan ke dana kesehatan. 

    3. Lebih lanjut, Aji menerangkan skema mengenai insentif yang diberikan kepada perusahaan atau pengusaha. Aji berujar, "Skema kita adalah bagaimana ekonomi bisa kita pulihkan. Pada prinsipnya, insentif yang diberikan ke perusahaan-perusahaan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misal dengan cara penundaan cicilan, tidak ada denda bunga, dan bagaimana jika seadainya tidak dibayarkan pada jenjang waktu yang sudah disepakati dengan bank."

    Aji menambahkan bahwa para Bupati dan Walikota diharapkan turut memperhatikan sektor pariwisata yakni memberikan insentif kepada pada pelaku pariwisata dan restoran, karena dampak pandemik ini membuat sektor pariwisata tidak ada pendapatan. [vin]

     

    Humas Pemda DIY

  • YOGYAKARTA(20/04/2020)jogjaprov.go.id. – Dengan terjadinya  Wabah Corona (Covid-19) di Indonesia yang dinyatakan sebagai bencana nasional Covid-19  Pemda DIY telah mengeluarkan Tanggap Darurat. Menyikapi perubahan sosial yang mneyertainya ditegaskan bahwa OPD di DIY  sudah tidak punya anggaran lagi. Saat ini arah  kebijakan APBD DIY  difokuskan untuk penanganan dampak Covid 19  sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Fokus kegiatan tersebut adalah  bidang  Kesehatan, jaminan sosial masyarakat dan bantuan untu UMKM dan pelaku usaha kecil. Dengan demikian  aktifitas  sektor-sektor lain di OPD yang awalnya memiliki APBD tidak bisa terealisasi. "Hal-hal seperti ini harus diketahui oleh para kepala OPD. Semua kegiatan selanjutnya dijalankan melalui kegiatan di Gugus Tugas “.

    Demikian antara lain disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X di hadapan Kepala OPD  yang juga sebagai anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY tadi pagi (Senin, 20/04) di lingkungan Pemda DIY pada pengarahannya terkait percepatan penanganganan  Covid 19 di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

    Dikatakan Gubernur DIY bahwa  mengingat OPD sudah tidak memiliki anggaran maka yang akan  menjalankan kegiatan ini adalah  Gugus Tugas dimana kepala OPD  yang menjadi anggota Gugus Tugas Covid 19 DIY. Sehubungan dengan hal tersebut lanjut Sultan HB X,  semua OPD tidak bisa bicara selain tiga sektor atau bidang tersebut.

    Menyangkut struktur Gugus Tugas Gubernur berharap untuk mencermati sesuai dengan ketugasan dalam gugus tugas di bidang - bidang tersebut. Gubernur mencontohkan Gugus Tugas bidang Ketenagakerjaan bisa mendata by name by address warga yang terkena PHK karena dampak Covid-19. Kalau memang dana dari pemerintah pusat tidak mencover maka harus dibiayai APBD, dengan demikian informasi dasar tentang calon penerima bantuan harus terdata dengan baik. Demikian juga  Gugus  Tugas bidang Sosial dan bidang  Ekonomi juga melakukan hal yang sama. 

    Kepada Gugus Tugas Covid 19 Gubernur DIY memberikan tenggat waktu waktu 1 minggu ke depan untuk mendata by name by address tersebut selesai agar bantuan bisa  segera diberikan  kepada yang berhak paling lambat pada akhir bulan Mei. Jika masa tanggap darurat dinyatakan selesai maka  bantuan tersebut tidak bisa diberikan. Pada prinsipnya bantuan harus diberikan secepatnya, angan sampai ada warga yang kelaparan.

    Menyinggung masih terjadinya kerumunan warga dibeberapa titik  atau di jalan Sultan mengharapkan SatPol PP bekerjasama dengan Polri dan TNI untuk menangani kerumunan di jalan jalan itu  agar penularan Covid 19 tidak semakin meluas meskipun DIY tidak ditetapkan  PSBB. Mekanisme anggaran untuk penanganan kerumunan tersebut harus diusulkan secara detil untuk memfasilitasi penanganan yang bersifat darurat ini.

    Pengarahan Percepatan Penanganan Covid 19 tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur DIY sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Menurut Sekda DIY Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji acara ini bertujuan  untuk  memberikan pemahaman kepada kepala OPD di DIY mengenai kegiatan-kegiatan yang didanai dengan dana APBD karena terjadi perubahan-perubahan program kerja yang dibiayai  APBD. Terjadinya  Bencana Corona ini memerlukan adanya penegasan dan arahan dari Gubernur untuk memastikan apa yang harus dilakukan OPD DIY saat ini sampai bulan Desember tahun ini.

    Usai pengarahan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Satuan Gugus Tugas Covid 19 DIY yang dipimpin Sri Paduka KGPAA Paku Alam X yang didampingi Sekda DIY dan Kepala DPKAA DIY ( krn)

    HUMAS DIY

  • Yogyakarta (20/04/2020) jogjaprov.go.id – Ada tiga prioritas utama yang menjadi realokasi anggaran Pemda DIY guna menangani Covid – 19 yaitu kesehatan, ekonomi dan sosial. Pusat mensyaratkan untuk realokasi anggaran lebih dari 50 % dan sudah dilakukan oleh DIY yang mengalokasikan hampir seluruh anggarannya untuk penanganan Covid – 19.

    Demikian diungkapkan Sekda DIY, Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji usai melakukan video conference dengan Kemendagri guna menyampaikan hasil rapat Percepatan Penangan Covid – 19 bersama Kepala OPD se-DIY, Senin (20/04) di Ruang Ganesha, Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta

    Aji mengungkapkan, saat ini, Pemerintah Pusat sudah menerima draft susunan realokasi anggaran dari DIY, dan sudah menyetujui. Untuk itu, penanganan di tiga sektor tersebut dapat segera dilaksanakan dengan lebih maksimal.

    Aji mengungkapkan, saat ini anggaran untuk kesehatan salah satunya adalah pengadaan rapid test , APD, serta insentif untuk para Nakes yang menangani Covid – 19. Dengan fokus tersebut diharapkan mampu mengendalikan persebaran Virus Corona di DIY.

    “Selain pengadaan sendiri kita juga minta bantuan dari pusat karena kalau kita upayakan sendiri tentunya tidak akan mencukupi. Untuk prioritas masih sama yaitu para nakes dan orang-orang yang memang dipandang rentan terhadap penularana,” ujar Aji.

    Namun Aji menjelaskan, segencar apapun upaya pemerintah untuk bisa menghentikan persebaran Virus corona ini, tetap tidak akan mendapatkan hasil maksimal tanpa dukungan masyarakat. salah satunya di bidang kesehatan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan physical distancing, mengurangi kerumunan dan memaksa beraktivitas di luar rumah tanpa ada keperluan mendesak bisa menjadi kegagalan terbesar pada bidang kesehatan.

    “Teman-teman penegak hukum kita fokuskan untuk membubarkan kerumunan dan keramaian di masyarakat. Sampe seminggu kemaren sudah 1500 kita bubarkan. Namun tetap perlu kesadaran masyarakat,” ucap Aji.

    Untuk penangan sosial, Aji menjelaskan, saat ini pihaknya sednag menghitung dan mencocokan data. Bansos yang dicanangkan berasal dari berbagai sumber dana yaitu, Dana Desa, APBD II, APBD DIY, Danais, serta dari Pemerintah Pusat. Namun jumlah bantuan harus sama yaitu sebesar Rp. 600.000,00.

    Aji mengungkapkan, Bansos yang akan diberikan harus berbasis data yang akurat. Sehingga tidak ada satu pihak yang menerima bantuan ganda. Hal tersebut agar penyaluran bansos lebih merata. Karena saat ini, banyak pihak yang membutuhkan bantuan mengingat kondisi ekonomi yang banyak mengalami perubahan.

    “Sekarang ini kita rancang agar tidak ada duplikasi antara satu dengan yang lain agar semua yang membutuhkan mendapatkan Bansos ini. Selama ini kan ada yang sudah rutin dapat seperti PKH dan lainnya, nah ini secara rutin kan sudah dapat. Hanya nilainya yang akan kita follow up,” jelas Aji.


  • Ingat, semakin banyak yang menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan sering mencuci tangan dengan sabun, semakin cepat pandemi ini akan berlalu.

    Kita sekarang bergerak menuju masa AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru), maka penting memahami apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, AKB merupakan proses bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19.

    Yang perlu kita pahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi.

    (instagram.com/humasjogja/)

    Apa yang bisa Anda lakukan?

    Utamanya, tetap di rumah dan hanya keluar bila memang benar-benar perlu. Ini penting, terutama bagi orang yang berisiko tinggi, termasuk orang lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan paru. Siapapun yang merasa sakit harus tetap di rumah dan mencari pengobatan bila gejala memburuk.

    Mungkin Anda merasa aman dan ingin kembali ke kebiasaan lama saat melihat banyak orang di pusat perbelanjaan atau restoran. Tapi itu hanya rasa aman palsu. Kita tetap harus berhati-hati.

    1. Selalu gunakan masker saat keluar rumah. Kenapa? Karena kita mungkin membawa virus tapi tidak memiliki gejala atau hanya gejala ringan, sehingga bisa menularkan ke orang lain. Tapi masker harus dipakai dengan benar! Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dan hanya dipakai satu kali! Masker kain dipakai ulang setelah dicuci dengan deterjen. tetapi masker medis harus dibuang begitu sampai di rumah.
    2. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Saat menyentuh benda-benda yang sering disentuh orang lain seperti pegangan pintu, uang, meja makan, tangan Anda bisa terpapar virus. Mata, hidung, dan mulut merupakan pintu masuk virus.
    3. Selalu ambil jarak lebih dari 1 meter dari orang-orang saat berada di luar rumah. Kadang kita merasa tidak nyaman saat ada yang berdiri terlalu dekat, semisal saat mengantri. Jangan ragu, minta dengan sopan agar mereka menjaga jarak dengan mengatakan “Maaf, tolong jaga jarak, ya”.  
    4. Sering cuci tangan dengan sabun. Kita sudah sering mendengar hal ini. Tapi pastikan kita melakukannya dengan tepat, selama minimal 20 detik dan selalu lakukan saat tiba di rumah atau di tempat tujuan. Saat di luar rumah, cairan pencuci tangan yang mengandung alkohol merupakan pilihan bila sabun dan air mengalir tidak tersedia.  
    5. Selalu ikuti perkembangan informasi dan hanya ikuti sumber terpercaya seperti situs ini. Setiap kali ada krisis, ada saja orang-orang yang suka menyebarkan informasi palsu dan hoaks yang membingungkan masyarakat dan membuat situasi menjadi lebih buruk.

     (artikel juga dimuat pada laman website covid19.go.id dengan judul "Adapatasi Kebiasaan Baru")

  • Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19, Achmad Yurianto mengatakan bahwa kabar yang beredar terkait thermal gun dapat merusak otak adalah statemen yang tidak benar.

    Hal itu ditegaskan Yuri dalam keterangan pers di Media Center, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin (20/7).

    "Statement ini tidak benar," tegas Yuri.

    Sebelumnya banyak masyarakat yang mempertanyakan informasi mengenai bahaya dan efek samping penggunaan thermal gun sebagai alat pengukur panas tubuh, yang mana menurut sebuah sumber dapat merusak struktur otak manusia. 

    Secara ilmiah menurut Yuri, berbagai ahli sudah mengatakan bahwa thermal gun hanya mengukur dengan pancaran radiasi sinar inframerah, yang setiap saat pasti akan dipantulkan oleh semua benda yang ada di sekitar.

    Dalam hal ini, thermal gun juga dipastikan tidak menggunakan sinar laser, tidak menggunakan sinar radioaktif semacam, x-ray.

    "Hanya inframerah," jelas Yuri.

    (sumber : instagram.com/kominfodiy/)

    Berbagai referensi mengatakan, statement yang salah terkait thermal gun merusak otak justru membahayakan semua orang dan dapat memicu kontraproduktif untuk mencegah agar penularan tidak terjadi.

    Oleh sebab itu, Yuri yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI itu meminta agar masyarakat dapat menyikapi informasi itu dengan cara yang benar dan tidak terhasut dengan isu yang salah.

    Saudara-saudara, ikuti informasi ini dengan cara yang benar. Kesulitan ini tidak usah ditambah dengan berita-berita yang menyesatkan. Karena, ini akan membuat masyarakat semakin panik. Oleh karena itu, inilah yang harus kita jelaskan dan masyarakat agar, memakluminya," tutup Yuri.

    Tim Komunikasi Gugus Tugas Nasional

    (artikel juga dimuat pada laman web covid19.go.id dengan judul "penggunaan thermal gun dapat merusak otak, Yuri : itu statement tidak benar")

  • Sektor pariwisata merupakan sektor yang dinilai paling parah terdampak pada masa pandemi COVID-19. Hampir di seluruh wilayah tanah air, industri pariwisata mengalami penurunan jumlah pengunjung secara drastis, tak terkecuali daerah tujuan wisata budaya dan sejarah seperti Yogyakarta.
     
    Memasuki periode ke tiga masa tanggap darurat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara bertahap melakukan upaya untuk mendorong pariwisata di daerahnya kembali tumbuh demi menekan dampak ekonomi yang berkepanjangan. Namun demikian, Biwara Yuswantana selaku Ketua Satuan Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pihaknya tidak lantas terburu-buru membuka pariwisata tanpa kalkulasi dan persiapan yang matang.

    Biwara mengatakan, Pemerintah D.I. Yogyakarta saat ini masih dalam tahap uji coba dan melakukan berbagai simulasi guna memastikan kesiapan lokasi-lokasi wisata termasuk hotel, rumah makan, tempat perbelanjaan dan sarana pendukung lainnya. Terdapat tim verifikasi dan bidang penegakan hukum yang bertugas untuk menilai sejauh mana kesiapan perangkat-perangkat pendukung khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan.

    "Ada tim verifikasi, dan ada bidang penegakkan hukum, itu melakukan verifikasi ke hotel-hotel, ke obyek-obyek untuk menilai, mengevaluasi, sejauh mana kesiapan dari perangkat-perangkat yang diperlukan untuk penerapan protokol kesehatan," jelas Biwara saat berdialog di Media Center, Graha BNPB, Jakarta, Minggu (26/7).

    (sumber : instagram.com/kominfodiy/)

    Lebih lanjut Biwara menjelaskan, edukasi dan sosialisasi pada masyarakat khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata gencar dilakukan. Dengan memanfaatkan media luar ruang, media televisi dan media sosial, pemerintah daerah berupaya agar masyarakat sudah dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru saat nanti industri pariwisata mulai beroperasi kembali.

    Tak hanya itu, Pemerintah D.I. Yogyakarta juga tengah mengembangkan aplikasi Jogja Pass. Aplikasi ini dapat memantau dan mendata wisatawan yang masuk ke lokasi wisata secara sistematis dan menyesuaikan dengan kapasitas lokasi wisata yang ingin dikunjungi.

    "Kalau sudah misalnya 50 persen (kapasitasnya), nanti akan ditutup gitu. Karena sudah terdata secara sistematis," terang Biwara.

    (sumber : instagram.com/kominfodiy/)

    (artikel  juga pernah dimuat pada laman web covid19.go.id dengan judul artikel "Upaya Yogyakarta Membuka Kembali Sektor Pariwisata")

  • Yogyakarta (30/07/2020) jogjaprov.go.id – Guna mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan akan datangnya mahasiswa untuk memulai perkuliahan tahun ajaran baru, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, Kamis (30/07). Pertemuan tersebut diadakan guna membahas mengenai teknis perkuliahan mahasiswa untuk meminimalisir penyebaran Covid - 19.

    Bertempat di Dalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan menggelar rapat tersebut dengan didampingi oleh Wagub DIY KGPAA Paku Alam X, dan Sekda DIY, Drs. R. Kadarmanta Aji, Kalak BPBD DIY, Drs. Biworo Yuswantana, M.Si., Serta Paniradya Pati, Drs. Benny Suharsono, M.Si. Rapat dihadiri oleh pihak-pihak yang berkaitan khusus dengan bidang pendidikan salah satunya kepala LLDIKTI Wilayah V, Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Ak., CA.

    Usai rapat, Prof. Didi mengungkapkan, telah melaporkan kepada Gubernur DIY terkait dengan kondisi perkuliahan saat ini. Pada dasarnya, kampus mematuhi aturan dari Kemendikbud yang meminta untuk pelaksanaan perkuliahan secara daring. Namun, tidak semua kegiatan dilaksanakan secara daring, untuk beberapa kegiatan seperti praktikum dan yang lain yang tidak bisa dilakukan secara daring, amka tetap dilakukan secara luring. Tentunya dengan tetap emnerapkan protokol kesehatan.

    Didi menyampaikan pula, akan ada dua kemungkinan yang menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kewaspadaan. Yang pertama adalah mahasiswa yang akan kembali ke DIY pada tahun ajaran baru, serta calon mahasiswa yang mengikitu seleksi penerimaan mahasiswa baru. “Kalau menurut aturan, kita masih akan memberlakukan dua metode tadi, daring dan luring, tergantung dengan jenis perkuliahannya. Untuk pendaftaran, kita punya Jogjaversitas.id yang akan memungkinkan proses pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara daring. Jadi mereka tidak perlu datang ke Jogja untuk proses penerimaan mahasiswa baru,” jelas Didi.

    (Ketua LDIKTI Wilayah V Didi Achjari, saat memberikan keterangan kepada pers usai pertemuan rapat di Kompleks Kepatihan Kamis 30/7)

    Didi menambahkan, mahasiswa lama kecuali yang kegiatan praktikum atau yang mengharuskan kegiatan kemungkinan masih sedikit yang akan datang. Pun dengan mahasiswa baru, karena masa orientasi pun akan dilakukan secara daring. “Jadi mahasiswa baru orientasi kampusnya tidak boleh dilakukan secara fisik ya, karena tadi aturan-aturan yang memang mengharuskan mereka perkuliahanpun dilakukan secara daring,”

    Saat ini, total kampus dibawah koordinasi LDIKTI Yogyakarta ini 105 baik swasta maupun negeri. Total mahasiswa yang di bawah kendali Kopertais yang 300.000 mahasiswa. Ini belum termasuk milik UGM yang sangat banyak, dan level siswa yang juga tidak bisa dibilang sedikit. Oleh karena itu, jumlah itu tidak bisa dibilang main-main. Tentu akan menjadi dua sisi yang bertentangan. Mampu membangkitkan ekonomi, namun juga mampu meningkatkan jumlah kasus Covid – 19. Didi mengungkapkan, tidak semua kampus memiliki fasilitas yang sama. Artinya, ada kampus yang lebih dari mampu menerapkan pembelajaran secara daring dan luring dengan tanpa masalah. Namun ada pula yang jauh dari mampu, seperti ketersediaan ruang perkuliahan luring yang sesuai protokol. Tentunya hal ini tidak mudah untuk dilakukan dan disiapkan mengingat sumber daya masing-masing berbeda.

    “Ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur, bahwa kami akan menyampaikan ke kampus-kampus untuk menyiapkan akomodasi semacam ini, guna mendukung protokol kesehatan. Mampu atau tidak. Jangan memaksakan fasilitas jika tidak siap untuk perkuliahan secara luring,” ujar Didi. Hal ini termasuk pula dnegan pengawasan otonomi kampus untuk pembagian pengajar. Dosen-dosen terutama yang usianya rentan terhadap resiko, tidak harus datang mengajar. Mereka bisa tetap melakukan perkuliahan secara daring.

     (Youtube Humas Jogja: Kegiatan Akademik Kampus Dioptimalkan Daring, 30 Juli 2020)

  • Yogyakarta (19/08/2021) jogjaprovgoid - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mendorong kabupaten/kota se-DIY untuk menyusun strategi terbaik yang dapat dilakukan di wilayah masing-masing untuk mempercepat proses vaksinasi. Strategi-strategi tersebut kemudian dapat dikonsolidasikan dengan Pemda DIY.

    Hal ini diungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menggelar Rapat Evaluasi Perkembangan Penanganan CoViD-19 DIY bersama Bupati/Wali Kota pada Kamis (19/08). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, rapat ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur DIY, Sekretaris Daerah DIY, Bupati/Wali Kota se-DIY, beserta Sekda kabupaten/kota se-DIY.

    “Intinya, bagaimana kita bisa ada percepatan vaksinasi, dari yang saat ini 12.000 sekian orang per hari menjadi 20.000 orang per hari. Sekarang kebijakannya ada di kabupaten/kota, bagaimana menghabiskan stok yang ada. Kalau mau sharing, monggobagaimana maunya, yang penting percepatan vaksinasi dilakukan,” ungkap Sri Sultan.

    Usai rapat, Sri Sultan mengungkapkan, tenaga kesehatan yang ada saat ini sudah mencukupi untuk mencapai jumlah 20.000 orang yang divaksin per hari. Sri Sultan pun memastikan stok vaksin yang ada di kabupaten/kota maupun yang disimpan oleh Dinas Kesehatan DIY telah memadai untuk percepatan vaksinasi.

    “Stok vaksin saat ini kira-kira ada 76.000-an vial atau untuk sekitar 760.000 orang.  Kalau stok itu bisa kita selesaikan akhir Agustus atau awal September 2021, paling sedikit sudah 80% penduduk kita tervaksin. Sehingga bulan berikutnya harapan saya, (vaksinasi di DIY) bisa diselesaikan bulan sekitar Oktober atau awal November 2021,” papar Sri Sultan.

    Terkait stok oksigen, Sri Sultan mengatakan, DIY telah melakukan investasi penyediaan oksigen. Investasi oksigen ini juga turut dilakukan kabupaten/kota. Harapannya, kebutuhan oksigen untuk DIY sendiri sudah bisa terpenuhi. “Kalau pun memang harus mencari oksigen, jumlahnya tidak terlalu besar, sehingga masih bisa mencukupi, baik yang likuid maupun gas,” imbuh Sri Sultan.

    Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan, stok vaksin pertanggal 16 Agustus 2021 dalam hitungan vial ialah Kota Yogyakarta ada 7.106, Bantul 1.368 vial, Gunungkidul 5.973, Kulon Progo 2.698, dan Sleman 5.247 vial. Sementara DIY sendiri memiliki stok baru sebanyak 53.689 vial.

    “Jadi tidak perlu mengkhawatirkan soal stok karena pasti cukup. (Bupati/Wali Kota) Tidak perlu ragu-ragu membuat strategi penyuntikan. Jadi betul-betul kami mohon strategi kabupaten/kota, selanjutnya bisa dirembug dengan kami,” imbuh Sri Paduka.

    Sri Paduka pun mengungkapkan data vaksinator di masing-masing kabupaten/kota. Untuk Kota Yogyakarta ada 323 vaksinator, Bantul 312 orang, Kulon Progo 160 orang, Gunungkidul 260 vaksinator, dan Sleman 443 orang, sehingga total se-DIY ada 1.498 vaksinator. Terkait percepatan vaksinasi, jumlah ini dianggap lebih dari cukup.

    “Dengan asumsi satu orang vaksinator menyuntik 40 orang perhari, maka sehari ada 59.920 orang per hari. Namun kita menurunkan standar karena bagaimana pun juga vaksinator ini ada di Puskesmas, di mana Puskesmas masih membuka pelayanan umum. Sehingga kita turunkan jumlah efektivitas perhari hingga 50%. Artinya satu vaksinator menyuntik 20 orang, sehingga per harinya bisa mencapai 29.960 orang,” papar Sri Paduka.

    Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan, Kabupaten Bantul saat ini memang tengah fokus pada percepatan vaksinasi, khususnya untuk warga yang ber-NIK Bantul. Menurutnya, sejak awal dibukanya vaksinasi di Bantul, pihaknya memang tidak membeda-bedakan NIK orang yang mendaftar vaksin.

    “Tapi kenyataannya, justru warga dnegan NIK Bantul sendiri justru masih sedikit yang tervaksin. Karena itu kami akan mulai membatasi jumlah pendaftar vaksinasi yang NIK luar Bantul menjadi 20% saja. Kami mendorong agar semakin banyak warga Bantul yang mendaftar vaksin,” jelasnya.

    Diakui Halim, total warga Bantul yang perlu divaksin mencapai 836.000 orang. Saat ini warga Bantul yang divaksin baru tercapai 250.000 orang. Untuk mempercepat vaksinasi, ia pun berencana menaikkan jumlah maksimal warga yang bisa divaksin dari 6.000 perhari menjadi 9.000 perhari. “Dengan begitu, kami memperkirakan sekitar November 2021 ini kami bisa selesai 100% untuk dosis pertama,” imbuhnya. (Rt)

    HUMAS DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (19/08/2021) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Solidaritas Penanganan Covid-19 di Indonesia, secara daring pada Kamis (19/08) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy tersebut, pemerintah pusat membentuk Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan untuk menangani pandemi Covid-19.

    “Perlu pencanangan kembali gerakan solidaritas nasional dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya,” ungkap Muhadjir. Ia menyatakan pentingnya penegakkan kembali gerakan solidaritas nasional dalam mengatasi pandemi Covid-19.

    Langkah pertama dalam gerakan ini adalah percepatan penyaluran program perlindungan sosial untuk masyarakat. Termasuk dalam program ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan untuk usaha kecil dan subsidi upah, Subsidi Listrik, Kartu Sembako, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, dan Bantuan Beras Bulog. Selanjutnya Muhadjir menyatakan pemerintah perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi multipihak melalui optimalisasi peran Klaster Nasional Penanggulangan Bencana.

    Klaster Nasional Penanggulangan Bencana terdiri dari Klaster Kesehatan, Klaster Logistik, Klaster Pendidikan, Klaster Pengungsian dan Perlindungan, dan Klaster Pemulihan Dini. Klaster Kesehatan berperan dalam percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan 3M serta mengantisipasi kelangkaan obat dan alat kesehatan. Sementara itu, Klaster Logistik bertugas menangani pemenuhan kebutuhan logistik dan pengawalan distribusi logistik. Klaster Pendidikan menangani percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan serta pelaksanaan sekolah darurat. Klaster Pengungsian dan Perlindungan mengawal proses penyaluran bansos dan penguatan manajemen isoman. Sedangkan Klaster Pemulihan Dini berperan dalam upaya merevitalisasi fungsi pemerintah Desa/ Camat/ Kabupaten/ Provinsi.

    Muhadjir juga menyebutkan pentingnya penguatan kapasitas penanganan Covid-19 di masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemda, dan pihak-pihak terkait. Langkah terakhir dalam gerakan ini yaitu peningkatan semangat kepedulian masyarakat, solidaritas seluruh bangsa untuk bergotong royong dalam menangani pandemi ini.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan,”Tujuan utama kita menghadapi pandemi ini adalah bagaimana caranya kita bisa menurunkan laju transmisi atau mengurangi laju transmisi.”

    Dalam menangani pandemi Covid-19, Budi menyampaikan empat strategi yaitu Perubahan Perilaku, Vaksinasi, Deteksi, dan Terapeutik. Perubahan Perilaku berupa implementasi PPKM Level 1-4 serta penegakkan protokol kesehatan. Vaksinasi yaitu percepatan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi. Deteksi dengan jalan meningkatkan tes epidemiologi serta surveilans genomik di daerah-daerah yang berpotensi terjadi lonjakan kasus. Sedangkan strategi terapeutik yaitu dengan mengkonversi 30%-40%  kapasitas RS dan pemanfaatan isolasi terpusat.

    “Keempat strategi ini harus terus dijalankan berbarengan untuk bisa menjaga, mengontrol, mengurangi laju penularan,” ungkap Budi. Ia menyebutkan jika hanya menjalankan satu atau dua strategi saja tidak akan efektif. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 lagi. Oleh karena itu, keempat strategi tersebut harus terus dijalankan secara bersamaan. (sf)

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Masyarakat pelaku wisata, keluarga serta mereka yang berdomisili di sekitar obyek wisata memang menjadi target utama vaksinasi untuk pariwisata. Mereka harus sehat dan bersih sehingga mampu menjadi representasi wisata yang sehat. Hal ini menurut Singgih juga mampu menjadi promosi pariwisata sekaligus promosi vaksinasi. Bisa diartikan pula vaksinasi di dunia pariwisata diharapkan mampu mendorong keinginan masyarakat yang belum divaksin menjadi bersedia divaksin dengan sukarela.

    Vaksinasi pariwisata ini menurut Singgih tidak akan terselenggara tanpa dukungan banyak pihak, diantaranya Paniradya Keistimewan dan Pemkab Bantul. “Vaksinasi yang terselenggara atas kerjasama dengan Dinkes dan Dispar Bantul dengan Paniradya Keistimewan ini menggunakan atau disupport dengan dana keistimewaan. Kali ini kita mempunyai target 1000 sasaran pelaku pariwisata di Kabupaten Bantul. Saya berharap ini menjadi bagian dari mempersiapkan destinasi wisata untuk bisa kembali menerima kunjungan wisatawan dengan aman, dengan sehat dan nyaman tentunya,” jelas Singgih.

    Wakil Bupati Bantul Joko B. Purnomo sangat mengapresiasi perhatian dan keseriusan Pemda DIY terhadap para pelaku wisata di Bantul. Menurutnya sangat tepat menjadikan wisata sebagai prioritas vaksinasi mengingat penyumbang ekonomi tersbesar di DIY memang berasal dari sektor pariwisata.

    “Pariwisata adalah menjadi salah satu urat nadi dari DIY dimana pariwisatanya adalah merupakan wajah kita yang bisa dilihat secara konkret dan nyata oleh masyarakat luar. Sehingga Ngarsa Dalem,Pak Gubernur melalui Pak Aris, Pak Singgih ini memiliki satu komitmen bersama, kita bangun sinergi bahwa pariwisata kita pengelolaannya, masyarakatnya, semuanya harus sehat. Tidak boleh ada yang sakit,” tegas Joko.

    Joko menambahkan, sudah selayaknya masyarakat di sekitar destinasi wisata hingga pengelolanya harus tervaksin. Lingkungan masyarakat yang bersih dan tidak menularkan menjadi hal yang wajib di miliki pariwisata DIY untuk mempersiapkan diri untuk menjaid tuan rumah bagi para wisatawan apabila nanti destinasi wisata sudah bisa beroperasi.  

    Joko menjelaskan, vaksinasi ini memang benar didanai menggunakan dana keistimewaan (Danais). Dirinya dan warga Bantul menyambut baik kegiatan vaksinasi yang dilakukan sebagai bentuk  perhatian Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada pelaku wisata Bantul, pengelola wisata POKDARWIS dan lain-lain sebagainya.

     “Nanti teman-teman di Dinas Pariwisata ini sudah tidak pikir-pikir lagi dan langsung bisaa start menyambut dikendorkannya PPKM. Dan masyarakat Bantul sudah siap. Sekali lagi matur nuwun dan harapan kita ini akan membikin kita menjadi aman nyaman kemudian siap untuk pariwisata di Kabupaten Bantul,” tutup Joko.

    Siti Amanah, salah satu warga dari Desa Wisata Krebet yang menjadi salah satu penerima vaksin mengaku sangat senang dengan vaksinasi ini. Dirinya sangat berharap dunia wisata yang sempat ambruk bisa kembali bangkit menuju normal. “Vaksinasi ini sangat membantu agar kita bisa menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Harapannya bisa pulih kembali seperti dulu, semua kegiatan, semua obyek wisata dibuka kembali,” ungkapnya. (uk)

    Humas Pemda DIY

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

  • Yogyakarta (21/08/2021) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam meninjau program vaksinasi yang diselenggarakan di Taman Budaya Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, Sabtu (21/08) siang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program percepatan vaksinasi yang digalakkan pemerintah pusat.

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa hingga saat ini kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kulon Progo masih berada di atas 200 kasus atau masih dalam status level 4. Tracing perlu dilakukan untuk dapat segera mengurangi kasus di Kulon Progo.

    “Tugas kita adalah harus banyak melaksanakan tracing kontak erat,” ungkap Marsekal Hadi. Hingga saat ini untuk tiap satu kasus terkonfirmasi positif, rata-rata tracing yang dilakukan adalah sebanyak 2-3 orang. Ia berharap agar proses tracing tersebut dapat ditingkatkan hingga mencapai 6-8 orang untuk tiap kasus terkonfirmasi positif.

    Marsekal Hadi juga mendorong agar pasien isoman dapat segera dipindahkan ke fasilitas isoter. Pasien Covid-19 yang dirawat di isoter akan lebih terpantau kondisi kesehatannya serta ketersediaan obat yang diperlukan. Oleh karena itu, Hadi berharap TNI, Polri, Pemda, dan Puskesmas bisa bekerjasama menghimbau masyarakat agar mau dipindahkan ke fasilitas isoter. Diharapkan dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, status darurat Kabupaten Kulon Progo dapat segera turun ke level 3, bahkan level 1.

    Menkes Budi Gunadi menyampaikan bahwa tren kasus Covid-19 di DIY sudah menurun, namun demikian keberadaan virus tersebut kemungkinan masih lama hidup di lingkungan sekitar. Senada dengan Panglima TNI, Menkes Budi menekankan pentingnya testing dan tracinguntuk mengurangi laju penyebaran virus Covid-19. “Kalau  misalnya ada yang sakit keluarganya segera dilaporkan ke Puskesmas itu bagian dari tracing atau pelacakan, supaya bisa dites,” ungkapnya.

    Budi juga menyebutkan bahwa 95% pasien akan sembuh apabila tertangani dengan lebih cepat. Banyak warga masyarakat yang takut untuk mengikuti tes, sehingga terlambat memperoleh penanganan dan akhirnya tidak tertolong. “Kalau misalnya ada yang kena, jangan takut di tes. Kalau misalnya ada yang kena, jangan takut dilacak,” imbaunya.

    Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Saat ini telah diberikan pelonggaran untuk beberapa aktivitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Listyo menyebutkan bahwa terdapat potensi peningkatan kasus dengan adanya pelonggaran tersebut. “Ada potensi bahwa penularan Covid juga akan meningkat. Oleh karena itu, tentunya imbauan kita adalah bagaimana di tengah situasi pelonggaran yang ada, masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan kuat,” tegasnya. (sf)

    (artikel juga dimuat pada laman web jogjaprov.go.id/berita )

© Official website Pemerintah Daerah DIY. 2020